PADEK.JAWAPOS.COM - Komisi III DPRD Kota Padang menyoroti dua persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan pelayanan publik, yakni kondisi baliho di sejumlah ruas jalan utama serta operasional Aspal Mixing Plant (AMP) milik Pemerintah Kota Padang yang dinilai belum berjalan optimal.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja Komisi III DPRD Padang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap banyaknya baliho dan media promosi di jalur utama Kota Padang yang kondisinya mulai rapuh dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Menurutnya, sejumlah konstruksi baliho tampak sudah lapuk dan memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
"Kami melihat ada sejumlah baliho di jalur utama yang konstruksinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau jatuh tentu bisa membahayakan masyarakat maupun pengguna jalan, kata Helmi, Kamis (7/5).
Ia menjelaskan, persoalan baliho melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah. Bapenda berwenang dalam pemungutan pajak reklame, Dinas PUPR terkait rekomendasi perizinan dan pengawasan konstruksi, sedangkan DLH berkaitan dengan keberadaan baliho yang berdiri di taman kota maupun jalur hijau.
Karena itu, Komisi III meminta OPD terkait segera melakukan inventarisasi terhadap baliho yang rusak, tidak terawat, maupun yang masa izinnya telah berakhir.
Helmi menegaskan, baliho yang masih aktif harus segera diperbaiki oleh pemilik atau perusahaan periklanan. Sementara baliho yang tidak lagi memiliki izin diminta untuk segera ditertibkan hingga dilakukan pembongkaran apabila dinilai membahayakan.
"Yang rusak harus segera diperbaiki pemiliknya. Yang izinnya sudah mati harus ditertibkan. Kalau perlu dilakukan pembongkaran karena itu menyangkut keselamatan publik, ujarnya.
Selain menyangkut keselamatan masyarakat, penataan reklame juga dinilai berkaitan erat dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang kota yang lebih tertib, nyaman, serta menjaga estetika kawasan perkotaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
