
PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial terus berupaya memastikan berbagai program bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hingga Triwulan I Tahun 2026, total dukungan anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kota Padang tercatat mencapai Rp 65.990.920.000.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat terdampak bencana serta keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam membantu masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, bantuan yang telah disalurkan hingga Triwulan I Tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang, serta penyaluran bantuan sosial rutin bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Alhamdulillah, sinergi antara Pemko Padang dan Kemensos RI berjalan sangat baik. Sampai Triwulan I ini, total dukungan pusat yang sudah terealisasi mencapai lebih dari Rp65,9 miliar. Dana ini langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik yang terdampak bencana maupun warga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (30/5).
Eri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap proses penyaluran bantuan agar seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus dilakukan secara berkala guna memastikan tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perangkat kelurahan dan kecamatan terus diperkuat.
Ia menambahkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli warga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




