Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua BPR di Sumbar Ditutup OJK, LPS Jamin Simpanan Nasabah Tetap Dibayar

S
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah I LPS Sumatera, Jimmy Ardianto saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (18/6). (SUYUDI/PADEK)
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah I LPS Sumatera, Jimmy Ardianto saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (18/6). (SUYUDI/PADEK)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan proses penanganan terhadap dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berjalan sesuai ketentuan. LPS juga menegaskan bahwa hak nasabah yang memiliki simpanan layak bayar akan tetap dipenuhi.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah I LPS Sumatra, Jimmy Ardianto, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan media gathering di Padang, Kamis (18/6).

Jimmy menjelaskan, dari dua BPR yang telah dicabut izin usahanya, satu BPR yang ditutup pada Maret 2026 telah menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah hingga 100 persen.

Advertisement

Sementara itu, untuk BPR yang dicabut izin usahanya pada April 2026, proses penetapan simpanan layak bayar dan tidak layak bayar telah mencapai sekitar 50 persen. LPS saat ini masih melanjutkan tahapan verifikasi agar seluruh hak nasabah dapat segera di­proses sesuai ketentuan.

"Untuk BPR yang ditutup pada April lalu, proses verifikasi masih berjalan. Penetapan simpanan layak bayar dan tidak layak bayar sudah mencapai setengah dari keseluruhan proses," ujar Jimmy.

Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, LPS memiliki waktu maksimal 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank untuk menyelesaikan penetapan simpanan layak bayar dan tidak layak bayar.

Advertisement

Menurutnya, proses penanganan terhadap BPR yang ditutup pada April 2026 masih berada dalam jalur yang sesuai dengan jadwal. Karena itu, LPS optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Jimmy juga mengungkapkan bahwa hasil kajian bersama OJK menunjukkan penyebab utama pencabutan izin usaha kedua BPR tersebut tidak berbeda dengan mayoritas kasus bank yang ditutup di Indonesia.

Menurutnya, lemahnya penerapan prinsip kehati-ha­tian dalam penyaluran kredit menjadi faktor dominan yang memicu meningkatnya kredit bermasalah atau non-perfor­ming loan (NPL).

Kondisi tersebut pada ak­hirnya menekan kesehatan bank hingga menyebabkan bank tidak mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

OJK dan Pemprov Sumbar Bidik Nagari, Layanan Keuangan Digital Buka Peluang Ekonomi Baru

OJK dan Pemprov Sumbar Bidik Nagari, Layanan Keuangan Digital Buka Peluang Ekonomi Baru

OJK dan Pemprov Sumbar melihat layanan keuangan digital sebagai peluang memperluas transaksi, akses pembiayaan, dan daya saing UMKM hingga n

OJK Perkuat Literasi Asuransi di Sumbar, Warga Perlu Siapkan Perlindungan Finansial Hadapi Bencana

OJK Perkuat Literasi Asuransi di Sumbar, Warga Perlu Siapkan Perlindungan Finansial Hadapi Bencana

OJK mengingatkan masyarakat Sumatera Barat pentingnya memahami asuransi sebagai perlindungan finansial dalam menghadapi risiko bencana alam

Penggabungan BPR di Sumbar Disetujui OJK, BPR Ophir Resmi Merger ke BPR Swadaya Anak Nagari

Penggabungan BPR di Sumbar Disetujui OJK, BPR Ophir Resmi Merger ke BPR Swadaya Anak Nagari

OJK menyetujui penggabungan BPR Ophir ke BPR Swadaya Anak Nagari di Sumbar guna memperkuat modal, tata kelola, dan pembiayaan UMKM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer