PADEK.JAWAPOS.COM -- Program KABA PADEK Sore yang tayang pada Rabu (24/6) menghadirkan Direktur Utama Padang Ekspres, Mhd Nazir Fahmi, sebagai narasumber. Dalam dialog yang dipandu Febi Tri Lianti tersebut, dibahas sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk dugaan praktik pengondisian aksi demonstrasi mahasiswa dengan imbalan uang.
Dalam kesempatan itu, Fahmi menyoroti pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang untuk mengondisikan aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Menurutnya, isu semacam itu bukanlah fenomena baru dalam dinamika gerakan mahasiswa di Indonesia.
“Praktik seperti ini sudah ada sejak lama. Biasanya muncul di tengah kecamuk demo mahasiswa dan sering kali memanfaatkan masyarakat awam,” ujar Fahmi.
Menurutnya, aksi demonstrasi sejatinya merupakan sarana bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan demokratis. Namun, ketika aksi tersebut ditunggangi kepentingan tertentu, substansi perjuangan dapat bergeser dan berpotensi mencederai idealisme mahasiswa sebagai agen perubahan.
Fahmi menyebut, berdasarkan informasi yang beredar, pihak Universitas Bung Karno melalui rektornya telah mengambil langkah dengan menonaktifkan oknum mahasiswa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk respons institusi pendidikan terhadap kritik dan perhatian publik.
Lebih lanjut, Fahmi mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan momentum demonstrasi.
“Mahasiswa jangan mau diperalat. Demonstrasi harus tetap menjadi sarana menyampaikan aspirasi secara murni dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain menyoroti peran mahasiswa, Fahmi juga menilai pemerintah, termasuk pemimpin negara, perlu bersikap bijak dalam menyikapi setiap aksi demonstrasi yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, tidak semua aksi yang terjadi dapat langsung dipandang sebagai gerakan yang sepenuhnya independen.
Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan adanya pengondisian atau pengarahan massa juga dapat terjadi dalam sejumlah demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua aksi demonstrasi dilakukan dengan pola semacam itu.
“Misalnya ada kelompok yang menyampaikan isu tertentu, lalu muncul kelompok lain yang mengonter isu tersebut. Kadang situasinya terlihat seperti sudah terkoordinasi,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
