Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPD Abujapi Sumbar 2026-2031 Resmi Dilantik

S
BPD Abujapi Sumatera Barat periode 2026-2031 resmi dilantik di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (25/6). (SUYUDI/PADEK)
BPD Abujapi Sumatera Barat periode 2026-2031 resmi dilantik di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (25/6). (SUYUDI/PADEK)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD Abujapi) Su­matera Barat periode 2026-2031 resmi dilantik di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (25/6).

Kepengurusan baru ber­komitmen meningkatkan pro­fesionalisme satuan pengamanan (satpam), memperkuat kesejahteraan tenaga keamanan, serta mendorong penertiban perusahaan jasa pengamanan yang belum memiliki izin operasional.

Ketua BPD Abujapi Sumbar periode 2026-2031, Tafyani Kasim, mengatakan pe­lan­tikan tersebut menjadi momentum awal bagi orga­ni­sasi untuk menjalankan berbagai program strategis dalam memajukan industri jasa pengamanan di Suma­tera Barat.

Advertisement

“Alhamdulillah, Musda BPD Abujapi Sumatera Barat tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Kepengurusan sudah terbentuk dan telah dilantik. Ke depan fokus kami adalah memajukan industri pengamanan di Sumatera Barat,” ujar Tafyani.

Salah satu program prio­ri­tas yang akan dijalankan adalah peningkatan kompe­tensi­ satpam melalui pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk me­ningkatkan profesionalisme sekaligus daya saing tenaga keamanan di tengah tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi.

Selain itu, BPD Abujapi Sumbar juga mendorong penerapan struktur dan skala upah satpam dengan dukungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi tunjangan masa kerja dan tunjangan kompetensi yang selama ini belum sepenuhnya diterapkan.

Advertisement

Tafyani menilai kondisi industri jasa pengamanan di Sumbar saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya masih ditemukan perusahaan pengguna jasa yang memberikan upah di bawah standar dan belum me­ng­ikutsertakan pekerja dalam program BPJS, kini kondisi tersebut mulai berkurang.

“Kondisi sekarang sudah jauh berubah. Jika lima tahun lalu masih ada yang membayar satpam di bawah standar dan belum memberikan BPJS, saat ini kondisinya su­dah jauh lebih baik,” katanya.

Ia menyebut sekitar 90 persen Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang beroperasi di Sumbar telah mengantongi izin resmi. Sementara jumlah perusahaan yang beroperasi tanpa izin terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum­nya.

Saat ini terdapat sekitar 15 ribu personel satpam yang bekerja di berbagai sektor di Sumatera Barat. Meski sebagian besar telah menerima upah sesuai standar, peningkatan kesejahteraan tetap menjadi perhatian utama organisasi.

Advertisement
Editor : Adriyanto Syafril
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer