
PADEK.JAWAPOS.COM -- Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026, khususnya pada jenjang SMA sederajat.
Temuan tersebut meliputi pembagian wilayah domisili yang dinilai belum proporsional, proses verifikasi jalur prestasi yang diduga tidak sesuai prosedur, hingga belum tersedianya jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas pada sistem pendaftaran daring.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan laporan terbaru yang diterima pihaknya berkaitan dengan pembagian wilayah domisili atau irisan sekolah yang dinilai belum memberikan pilihan yang adil bagi masyarakat.
Menurut Adel, terdapat sejumlah kawasan yang hanya memiliki satu sekolah negeri sebagai pilihan utama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan calon murid karena apabila tidak diterima di sekolah tersebut, kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri lainnya menjadi sangat terbatas.
“Misalnya ada wilayah yang hanya diarahkan ke satu sekolah saja. Kalau tidak diterima di sekolah itu, masyarakat merasa tidak memiliki alternatif sekolah negeri lainnya. Ini yang perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah,” ujar Adel.
Ia menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari persebaran sekolah negeri yang belum merata di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah secara lebih proporsional agar akses masyarakat terhadap pendidikan negeri menjadi lebih adil.
Untuk jenjang SD dan SMP, Ombudsman menilai pelaksanaan SPMB secara umum berjalan lebih baik. Kendala yang ditemukan hanya berupa gangguan server pada awal pembukaan pendaftaran, sedangkan validasi prestasi akademik maupun nonakademik telah dilakukan lebih dahulu oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Namun berbeda dengan pelaksanaan SPMB SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ombudsman menduga tahapan verifikasi dokumen prestasi belum dilakukan sebelum pendaftaran dibuka, sehingga proses pemeriksaan sertifikat justru dibebankan kepada operator sekolah.
“Kami menduga ada penyimpangan prosedur. Seharusnya pemerintah provinsi melakukan verifikasi prestasi akademik dan nonakademik yang belum terkurasi sebelum SPMB dimulai. Namun yang terjadi justru operator sekolah yang memverifikasi dokumen peserta,” kata Adel.
Menurutnya, kondisi tersebut menambah beban kerja operator sekolah karena harus memeriksa keabsahan berbagai sertifikat prestasi, termasuk sertifikat kejuaraan olahraga yang diterbitkan oleh organisasi maupun penyelenggara kegiatan dari luar daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


