Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

48 Ribu Warga Padang Masih Menganggur

S
Ilustrasi. (REZA/PADEK)
Ilustrasi. (REZA/PADEK)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Tingkat pengangguran di Kota Padang masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka di ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu mencapai 9,28 persen, atau sekitar 48 ribu orang yang belum memperoleh pekerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Ferri Erviyan Rinaldy, mengatakan tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah lulusan yang terus bertambah setiap tahun dengan ketersediaan lapangan kerja yang ma­sih terbatas.

“Kalau kita lihat kondisi se­karang di Kota Padang, antara jumlah lulusan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia memang sa­ngat tidak seimbang. Lulusan sangat banyak, sementara lapangan kerja terbatas, sehingga terjadi ketimpangan dalam mencari pekerjaan,” kata Ferri, Sabtu (11/7).

Advertisement

Menurut Ferri, pemerintah daerah terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan mekanik yang bekerja sama dengan Hayati. Melalui program tersebut, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memiliki peluang untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan pelatihan.

“Kita melaksanakan pelatihan mekanik bekerja sama dengan Hayati. Dari peserta yang ikut, sebagian langsung ditempatkan bekerja di sana. Begitu juga dengan sektor perhotelan. Setelah mereka magang, ada yang direkrut menjadi karyawan hotel,” ujarnya.

Advertisement

Ia menegaskan bahwa pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi peserta, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.

“Kita berharap pelatihan itu tidak hanya sebuah pelatihan, tetapi betul-betul setelah pelatihan mereka bisa mendapatkan penempatan kerja,” katanya.

Ferri mengungkapkan bahwa angka pengangguran di Kota Padang memang menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, penurunan tersebut dinilai belum signifikan sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian persoalan pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan, lembaga pelatihan vokasi, hingga instansi yang bergerak di bi­da­ng penempatan tenaga kerja.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sufmi Dasco: DPR Kawal Regulasi Pro-Investasi, Kepastian Hukum Cegah PHK

Sufmi Dasco: DPR Kawal Regulasi Pro-Investasi, Kepastian Hukum Cegah PHK

DPR dorong kepastian hukum dan regulasi pro-investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperluas lapangan kerja, dan mencegah PHK.

APINDO Desak Pemerintah Benahi Iklim Usaha, Jangan Biarkan Investasi Tersendat

APINDO Desak Pemerintah Benahi Iklim Usaha, Jangan Biarkan Investasi Tersendat

APINDO mendesak pemerintah membenahi iklim usaha, memangkas hambatan investasi, dan memperkuat daya saing untuk mencegah PHK.

Komisi VI DPR Ingatkan Danantara, Restrukturisasi BUMN Harus Perkuat Ekonomi Tanpa Mengorbankan Pekerja

Komisi VI DPR Ingatkan Danantara, Restrukturisasi BUMN Harus Perkuat Ekonomi Tanpa Mengorbankan Pekerja

Rahmat Saleh meminta restrukturisasi BUMN melalui Danantara tidak memicu PHK serta menegaskan DPR akan mengawasi proses transformasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer