MUI: Vaksinasi tak Batalkan Puasa

ilustrasi vaksinasi. (net)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa proses imunisasi dengan menyuntikkan vaksin Covid-19 tidak membatalkan puasa. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno untuk membahas masalah keagamaan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Di antara hasil rapat tersebut adalah penetapan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid19 Saat Berpuasa. ”Ini sebagai panduan bagi umat Islam agar dapat menjalanka puasa Ramadhan dengan memenuhi kaedah keagamaan dan pada saat yang sama dapat mendukung upaya mewujudkan herd immunity dengan program vaksinasi Covid-19 secara massif,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, kemarin.

Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 menyebutkan bahwa vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.

Pemberian vaksin dengan disuntikkan ke dalam otot ini selanjutnya disebut injeksi intramuskular. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular ini difatwakan tidak membatalkan puasa.

Dengan fatwa ini, proses vaksinasi Covid-19 bisa dilakukan pada saat Bulan Ramadhan tanpa perlu membatalkan puasa bagi umat Islam. Namun demikian, MUI memberikan catatan bahwa proses vaksinasi harus memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

Terutama jika vaksinasi dilakukan pada siang hari dimana kondisi fisik umat islam yang sedang berpuasa sedang dalam keadaan lemah dan lapar. ”Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari Bulan Ramadhan. Kalau siang hari dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik,” kata Asrorun.

Selain itu, MUI juga mewajibkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Kemenag sudah menetapkan tanggal 15 Maret 2021 sebagai awal masuk bulan Sya’ban 1442 Hijriyah. Dengan demikian, sidang isbat penetuan 1 Ramadhan 1442 Hijriyah akan digelar pada 29 Sya’ban atau sekitar tanggal 12 April 2021 mendatang.

Kepala Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag Ismail Fahmi menyampaikan bahwa awal bulan Sya’ban 1442 H bertepatan dengan 15 Maret 2021. Penentuan ini berdasarkan hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang dilakukan oleh tim Kemenag yang digelar pada Sabtu, 29 Rajab 1442H yang bertepatan dengan 13 Maret 2021 di Pos Observasi Bulan (POB) di Cibeas, Pelabuhanratu, Sukabumi.

”Rukyatul hilal dilaksanakan pada setiap tanggal 29 bulan Kamariyah. Rukyatul hilal untuk menentukan awal Sya’ban 1442 H pada 29 Rajab atau 13 Maret 2021,” kata Fahmi dikutip dari website Kemenag, kemarin (14/3).

Ismail menjelaskan, data hisab awal Sya’ban 1442H dikumpulkan pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 17.24. Saat ijtima, hilal berada pada ketinggian 01° 39’ 14’ dengan Elongasi 04° 57′ 19’. Saat dilakukan rukyat, kata Fahmi cuaca di tempat pemantauan mendung dan hilal tidak terlihat. ”Jadi bulan Rajab 1442H disempurnakan menjadi 30 hari. Maka, awal bulan Sya’ban 1442 Hijriyah bertepatan dengan 15 Maret 2021 M,” jelasnya.

Hasil hisab dan rukyat awal Syakban ini selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menentukan pelaksanaan sidang Isbat Ramadhan. ”Seperti biasa, Kementerian Agama akan melaksanakan Sidang Isbat Awal Ramadhan pada setiap tanggal 29 bulan Sya’ban,” tutupnya.

Mudik 2021 Belum Dilarang
Sementara itu, pemerintah belum mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk melakukan mudik 2021 ke kampung halaman. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa prinsipnya pihaknya tidak melarang mudik 2021.

Namun demikian, ia menyatakan Kemenhub masih perlu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional untuk menentukan langkah-langkah pengaturan mudik Lebaran tahun 2021 agar tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

”Mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian,” kata Budi pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, kemarin (16/3). Kemenhub, kata Budi, tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik karena harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (KL) terkait.

Baca Juga:  Indonesia hanya Dapat 20 Juta Dosis Vaksin

Kemudian, Satgas Covid 19 yang nanti akan memberikan arahan lebih lanjut. Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam tren mudik 2021 nantinya, kata Budi, adalah pengaruh program vaksinasi yang membuat masyarakat merasa ”lebih aman” untuk bepergian. Ditambah lagi dengan fasilitas tes yang semakin murah dan cepat dengan kehadiran GeNose. Sehingga, lonjakan penumpang dipastikan akan terjadi.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini, perlu ada pengetatan-pengetatan dalam penerapan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.

Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) Covid-19 seperti: GeNose, Rapid Test, atau PCR Test.

Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti: memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan desinfeksi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito juga mengatakan, belum ada keputusan resmi soal larangan mudik. ”Sejauh ini kebijakan mudik masih tahap pembahasan KL terkait. Namun, prinsipnya dilarang atau tidaknya mudik saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk mengambil keputusan terbaik khususnya dalam melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan,” jelas Wiku kemarin.

Sediakan Ruang Konseling
Di sisi lain, kebijakan pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah-sekolah akibat pandemi Covid-19, ternyata tidak efektif. Berdasarkan data milik Save the Children Indonesia, empat dari sepuluh anak kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah (PR).

Kondisi memprihatinkan itu mendapat perhatian khusus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengakui fakta tersebut. Dia menilai, keberhasilan PJJ di Indonesia tidak lebih dari 50 persen. ”PJJ memang efektifnya paling sekitar 30-50 persen saja,” jelasnya saat dihubungi, kemarin (16/3).

Banyak hal yang menjadi pemicunya. Mulai dari keterbatasan materi, alat, akses pembelajaran dan pengajar. Serta, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Baik itu akses internet maupun listrik. Belum lagi kemampuan orang tua dalam membimbing anak selama belajar di rumah juga berbeda-beda. ”Alat daringnya nggak ada, masalah kuota atau sinyal lah. Belum lagi rendahnya kemampuan digital para guru,” papar Retno.

Akibatnya, keinginan atau motivasi belajar anak kian merosot. Tidak sedikit juga yang akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah karena kendala-kendala tersebut. Itu jelas menjadi permasalahan serius yang harus segera dibenahi pemerintah. Sebab, berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Jika PJJ ingin berhasil, maka kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder terkait haruslah erat.

Retno mencontohkan, misalnya pihak sekolah membantu dengan menyediakan modul yang terdiri dari beberapa mata pelajaran. Dengan begitu, beban pembuatan tugas yang diberikan oleh guru menjadi lebih ringan.

Nantinya, tugas tersebut juga bisa dikoreksi bersama dengan guru-guru lain dari beberapa mata pelajaran yang terkait. ”Modul juga akan menjadi bahan pelajaran bagi anak-anak untuk memahami materi selama belajar dari rumah (BDR),” tutur dia.

Selain itu, sekolah juga harus membuka ruang bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar secara daring. Yaitu, mengizinkan sekelompok kecil siswa datang ke sekolah untuk belajar secara tatap muka. Atau sekedar bertemu dengan guru mata pelajaran guna melakukan konsultasi. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan secara seketat mungkin.

Menurutnya, konseling yang disediakan sekolah juga tidak melulu harus mengenai masalah akademik. Akan tetapi, juga yang berkaitan dengan masalah kesehatan mental anak selama melakukan PJJ. ”Jangan soal mata pelajaran aja, tapi juga konsultasi untuk mereka yang psikisnya mungkin terganggu selama sekolah virtual,” tandas Retno. (tau/shf/jpg)

Previous articlePenyair Asia Tenggara Bertemu di Padangpanjang, Terbitkan Buku Puisi
Next articleGarda Terdepan, Nakes Honorer Diusulkan jadi ASN