Andre Rosiade Fasilitasi 5 Bupati & Wako Sumbar Bertemu Menteri BUMN

48

Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) H Andre Rosiade SE memasilitasi pertemuan lima kepala daerah di Sumbar dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Ini adalah kali kesekian Andre membawa Bupati dan Wali Kota bertemu Menteri.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu memboyong Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran, Wakil Bupati Tanahdatar Richi Aprian, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar dan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar. Pertemuan dilakukan demi percepatan pembangunan di Sumbar yang disebut-sebut saat ini dipimpin partai oposisi dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, saya bersama lima kepala daerah di Sumatra Barat telah bertemu Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka membahas percepatan pembangunan di Sumbar. Para Bupati dan Wali Kota ini juga bisa langsung menyampaikan usulannya terhadap pembangunan daerah masing-masing,” kata Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar.

Andre Rosiade yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas kerja sama antara Kementerian BUMN dengan kepala daerah, baik kerja sama pemanfaatan lahan BUMN maupun kerja sama lainnya dengan BUMN.

“Pada intinya Pak Menteri menyambut baik kedatangan kami. Beliau siap kolaborasi bersama semua stakeholder untuk mempercepat pembangunan di Sumbar. Kami ingin, para Bupati dan Wali Kota ini langsung akses atau tersambung dengan Kementerian,” kata Andre yang sebelumnya juga telah bertemu Menteri PUPR, dan Menteri Perdagangan.

Beberapa poin yang disampaikan dan dibahas itu adalah, persoalan kejelasan aset PT Bukit Asam untuk pengembangan Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto Deri Asta bahkan membawa tim Kejari Sawahlunto untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum terkait pengalihan fungsi lahan tersebut.

“Kami membawa Kejari Sawahlunto terkait dengan aturan-aturan yang mengizinkan agar lahan bekas PT Bukit Asam (PT BA) segera dialihkan menjadi aset Pemko Sawahlunto. Terima kasih pak Andre yang telah membawa kami bertemu dan berdiskusi langsung dengan pak Menteri,” kata Deri Asta.

Baca Juga:  Menumpuk di Pintu Penyekatan, Antrean Kendaraan Hingga 8 Kilometer

Selanjutnya, Wako Padangpanjang Fadly Amran meminta Kementerian BUMN, terutama PT KAI (Kereta Api Indonesia) memberikan izin pemanfaatan asset untuk museum kereta api di Padangpanjang. Karena, aset itu seperti tak terpakai dan bisa menjadi daya tarik wisata yang baik.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan usulan agar bisa memanfaatan aset PT KAI untuk untuk gedung parkir, gedung serbaguna, dan Masjid Raya di Bukittinggi. “Dengan luas Kota Bukittinggi yang terbatas, tentunya lahan PT KAI ini menjadi solusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Bukittinggi,” kata Erman Safar.

Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rusma Yul Anwar menyebutkan, aktivasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata Mandeh di Pesisir Selatan masih perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dia berharap, Kementerian BUMN bisa membantu percepatannya dengan program-program CSR dari BUMN. Juga program utama yang digagas oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata.

Wakil Bupati Tanahdatar Richi Aprian meminta Menteri Erick Thohir melirik Tanahdatar sebagai surganya wisata di Sumbar. “Kami meminta BUMN-BUMN mendukung persiapan kota bisnis baru dan pengembangan wisata di Tanahdatar. Pertemuan ini sangat penting bagi Tanahdatar, agar bisa mendapat perhatian lebih dari pusat,” katanya.

Para Wako, Bupati dan Wakil Bupati ini sangat berterima kasih kepada Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 Andre Rosiade yang memberikan jalan kepada mereka bertemu dengan Menteri BUMN. Banyak hal yang dari dulu ingin dikerjasamakan, tapi belum pernah kesampaian.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk membantu program-program percepatan pembangunan daerah di Sumatra Barat. Sehingga pemerataan pembangunan yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terealisasi dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

“Insya Allah kami sangat berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat seperti apa yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak-bapak sampaikan,” ungkap Erik. (*)

Previous articleBuntut Insiden Mabes Polri, Pengamanan di Polda Sumbar Diperketat
Next articleHolding BUMN UMi Dikebut, Pemerintah Harus Segera Buat PP