Sistem Promosi ASN Jangan Diserahkan ke Kada

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (net)

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2020 diberikan sanksi tegas. Hal ini merespons temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) soal 490 ASN yang tidak netral terkait pilkada serentak 2020.

”Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang tidak netral harus diberikan sanksi yang tegas, gunanya apa? Supaya ASN yang lain tidak melakukan hal yang sama pada daerah dan tempat yang berbeda,” kata Guspardi di kepada wartawan, di Jakarta.

Guspardi menegaskan, diperlukan aturan tegas yang mengatur tentang sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada. Dia meminta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menata ulang aturan bagi promosi ASN yang kewenangannya ada pada kepala daerah. Sebab, ASN kerap kali tergiur dengan promosi yang dijanjikan saat ditawarkan menjadi tim sukses calon kepala daerah.

”Bagaimanapun sulit untuk netralitas itu dilakukan, karena dia (ASN) ingin menjadi kepala dinas. Dia ingin mendapat perhatian dari kandidat yang menang,” ujarnya. Karena itu, menurut legislator Dapil Sumbar II ini, perlu dilakukan penataan oleh MenPAN RB terhadap promosi jabatan yang tidak dikaitkan dengan kepala daerah. KemenPAN RB juga perlu membuat aturan yang jelas soal rekrutmen ASN, harus proporsional dan profesional, tidak ada kaitan dengan tim sukses.

Baca Juga:  LHKPN Paslon Harus Diklasifikasi

”Kalau ini tidak dilakukan, sulit rasanya ASN itu diminta untuk netral. Oleh karena itu, harus ada aturan jangan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala untuk mempromosikan atau memberikan jabatan-jabatan sesuai tugas dan fungsi yang ada bagi pemda tersebut,” tukas dia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga menegaskan hal sama. ”Tindak tegas ASN yang terbukti tidak netral dengan mendukung salah satu calon kepala daerah yang ikut serta dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendantang,” kata dia.

Dari hasil survei KPK terhadap 466 calon kepala daerah yang kalah pada Pilakda 2015, 2017 dan 2018, lebih dari 70 persen mengaku pencalonanya pada pilkada didukung sponsor dari kalangan ASN.

”Kita minta Komisi ASN (KASN) segera menindaklanjuti temuan tersebut, serta menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral dengan mendukung calon tertentu yang ikut serta dalam pilkada serentak 2020,” imbau dia. (jpg)