Waspada Ancaman Banjir dan Longsor, Minta Pemda Siapkan Rencana Antisipasi

12
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto.(NET)

BMKG mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi dalam periode sepekan ke depan atau terhitung 31 Oktober sampai 6 November 2021.

Daerah dan pemangku kepentingan setempat diharapkan mengantisipasi dampak dari fenomena suhu Lautan Pasifik La Nina yang sebelumnya dinyatakan berada pada level lemah hingga sedang (moderat).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, dalam seminggu ke depan terdapat potensi signifikansi dinamika atmosfer yang dapat berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia.

Selain La Nina, saat ini ada juga fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin yang tengah aktif. Dalam dinamika atmosfer lokal, ada potensi belokan dan perlambatan angin yang bisa meningkatkan pola konektivitas dan pertumbuhan awan hujan.

”Diprediksi, aktifnya fenomena MJO, gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” jelas Guswanto kemarin (31/10).

Potensi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Kondisi itu diprediksi terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, berdasar analisis cuaca berbasis dampak (impact based forecast), ada enam daerah yang berpotensi terdampak bencana banjir bandang dengan kategori siaga. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan, fenomena La Nina yang diprediksi bakal terjadi di pengujung 2021 akan mengancam ketahanan pangan. Dua sektor yang dinilai akan sangat terdampak adalah sektor pertanian dan perikanan.

”Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada dua sektor tersebut. Sebab, dampaknya akan mengancam ketahanan pangan karena berpotensi merusak tanaman akibat banjir, hama, dan penyakit tanaman serta mengurangi kualitas produk karena tingginya kadar air,” kata Dwikorita Kamis (28/10).

Di sektor perikanan, pasokan ikan akan berkurang drastis karena nelayan tidak bisa melaut. Kalaupun melaut, kata Dwikorita, tangkapannya tidak akan maksimal akibat tingginya gelombang. Kondisi itu juga akan berakibat mahalnya hasil laut di pasaran.

Dwikorita menerangkan, La Nina adalah fenomena mendinginnya suhu muka laut (SML) di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normal. Kondisi tersebut memengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembap mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik ke arah Indonesia.

”Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk awan dan diprediksi kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan sebagian besar wilayah tanah air,” jelasnya.

Kondisi itu berpotensi berlangsung dengan intensitas lemah-sedang, setidaknya hingga Februari 2022. ”Sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan risiko, BMKG terus melakukan sekolah lapang iklim (SLI) dan sekolah lapang cuaca nelayan (SLCN). Karena meski La Nina adalah ancaman, namun di sisi lain ada hal positif yang dibawa,” imbuhnya.

Beberapa hal positif itu akan dirasakan petani dan pekerja sektor kelautan. Sebab, fenomena La Nina akan menyediakan pasokan air yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian.

Sedangkan bagi pekerja di sektor kelautan, La Nina membuat perluasan area pasang surut wilayah pesisir yang bisa dimanfaatkan nelayan tambak budi daya dan garam.

BMKG juga membentuk ”Brigade La Nina” bersama Kementerian Pertanian dan jaringan alumni SLI yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya, seluruh update perkembangan cuaca dan iklim maupun peringatan dini dapat langsung tersebar dan diterima masyarakat.

Dengan begitu, potensi kerugian bisa diminimalkan. Kementerian PUPR juga menyusun beberapa rencana mitigasi untuk menghadapi La Nina yang membawa ancaman bencana banjir.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah lama bekerja sama dengan BMKG dalam pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Data tersebut digunakan untuk melakukan prediksi banjir, pemutakhiran peta kejadian banjir, dan peta prakiraan potensi banjir.

”Data-data tersebut sangat penting bagi kami dalam proses pembangunan infrastruktur dan operasi pemeliharaannya,” jelas dia.

Baca Juga:  Reses Komisi VI ke Kaltara, Nevi Minta Perkuat Infrastruktur Digital UMKM

Beberapa langkah mitigasi yang disiapkan, antara lain, mengaktifkan satgas penanggulangan bencana pusat dan di balai besar wilayah sungai (BBWS) maupun balai wilayah sungai (BWS).

Semua elemen itu akan memonitor volume banjir yang bisa ditampung. Kedua, melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana.

Antara lain mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar meter kubik.

Kemudian membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta meter kubik dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta meter kubik. Selain itu, mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta meter kubik.

Khusus wilayah Bandung Raya, PUPR saat ini melakukan uji operasi pengaliran Terowongan Nanjung pada Floodway Cisangkuy dengan kapasitas 2 x 334 meter kubik per detik.

Terowongan Nanjung ini akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 hektare menjadi 2.761 hektare. Kemudian, Kementerian PUPR menyiapkan 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 meter kubik per detik.

Misalnya pompa pengendali banjir Kali Sringin dan pompa pengendali banjir Kali Tenggang.
Untuk menambah kapasitas tampung air, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 39 bendungan.

”Karena ada prediksi badai La Nina, kami harus hati-hati betul dalam melaksanakan pembangunan. Jangan sampai ada kecelakaan konstruksi. Untuk itu, kami menempatkan petugas di hulu cofferdam sejauh 5 sampai 10 kilometer untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang dibangun bendungan,” ujar Basuki.

Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, frekuensi bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Kejadian yang mendominasi adalah banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

”Kita sekarang tidak hanya berjuang melawan pandemi, tetapi juga bencana lainnya. Salah satunya adalah bencana hidrometeorologi,” tutur Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito.

Ganip menjelaskan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan jangka pendek. Pertama, memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggelar apel kesiapsiagaan oleh segenap komponen di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, daerah diminta menyiapkan rencana kontingensi (renkon) masing-masing.

BNPB telah menginstruksikan kepada BPBD untuk menyusun renkon dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Pemda juga dapat menyiapkan status siaga darurat di wilayahnya apabila diperlukan.

Upaya mitigasi bencana hidrometeorologi untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan penanaman vegetasi, pembersihan saluran air, pembenahan tanggul sungai, penguatan lereng, serta optimalisasi penguatan drainase.

Selain itu, BNPB meminta pemerintah daerah, khususnya BPBD, untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Salah satu edukasi yang dapat diberikan, apabila turun hujan dengan durasi lebih dari satu jam dan objek pada jarak pandang 30 meter sudah tidak terlihat, masyarakat di daerah lereng tebing dan sepanjang aliran sungai harus dievakuasi sementara.

Untuk mitigasi jangka panjang, Ganip menjelaskan bahwa tata ruang harus sejalan dan sensitif dengan aspek kebencanaan. ”Dalam hal tanah longsor, misalnya, pemanfaatan lahan kritis sebagai tempat permukiman tidak seharusnya dilakukan,” ujarnya.

BNPB telah memperkuat sistem peringatan dini banjir dan longsor dalam tingkat komunitas yang diperuntukkan sebagai decision support system untuk membantu dalam pengambilan keputusan kapan masyarakat harus dievakuasi.

Hingga saat ini BNPB telah memasang 27 alat peringatan dini. Alat tersebut akan terus ditambah mengingat luas wilayah dan potensi bencana di Indonesia.

”Dalam waktu dekat, di beberapa wilayah aliran sungai di Jawa Timur dan Jawa Tengah akan dilakukan penambahan sebanyak tujuh alat,” terang Ganip. (tau/bgs/c9/oni/jpg)