Siapkan Anggaran Belanja Tambahan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (JPG)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyusun anggaran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Perppu) terkait Penanganan Bencana Wabah Virus Korona Covid-19. Dalam Perppu tersebut terdapat tambahan anggaran belanja dan pembiayaan dari APBN 2020.

Menteri Keuangan c memandang, kebijakan Perppu jauh lebih efektif jika dibanding harus mengunci negara atau lockdown. Sebab, keputusan lockdown tanpa adanya persiapan yang matang malah akan menimbulkan permasalahan baru seperti yang dialami oleh India. ”Di India lockdown tanpa persiapan, justru chaos dan berbagai persoalan yang complicated. Menko melihat semua aspek dan kemudian muncul dalam bentuk Perppu,” ujarnya dalam video conference, Rabu (1/4).

Melalui Perppu, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah dapat melakukan upaya penyelamatan dari dua hal utama sekaligus, yaitu dari sisi kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. “Ini langkah landasan hukum awal yang kita pake untuk bapak Presiden instruksikan langkah extraordinary supaya kita tetap melakukan langkah penyelamatan ekonomi,” jelasnya.

Terlebih, Sri Mulyani melanjutkan, wabah virus korona Covid-19 telah mengganggu aktivitas perekonomian. Khususnya masyarakat menengah bawah yang terkena dampak langsung dari terbatasnya mobilitas kegiatan masyarakat.

“Kita marathon seminggu ini melakukan formulasi untuk melihat situasi eknomi Indonesia dan proyeksi ke depan dan forward look exercise, gimana perkembangan ini memukul dan mempengaruhi sektor masyarakat, terutama kecil menengah,” tuturnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan banyak pihak yang meramalkan bahwa perekonomian global akan berpotensi mengalami resesi akibat wabah penyebaran virus korona Covid-19. ”Banyak institusi-institusi yang melakukan estimasi yang memprediksi Covid-19 ini membuat ekonomi tumbuh minus,” ujarnya.

International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF) yang sebelumnya memproteksi pertumbuhan ekonomi global di level 3 persen pun penyebut ekonomi dunia tahun ini akan negatif. Selain itu, JP Morgan minus 1,1 persen, sedangkan Economist Intelligence Unit (EUI) memprediksi pertumbuhan ekonomi minus 2,2 persen. Sementara dalam proyeksi Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed), pertumbuhan ekonomi AS akan negatif dan angka pengangguran (unemployment rate) akan di atas 30 persen.

Ekonomi Indonesia pun bakal terkena imbas pelemahan global dimana ekonomi berpotensi hanya tumbuh 2,3 persen. Bahkan, dalam skenario terburuk dapat tumbuh minus 0,4 persen. Menurutnya, proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh konsumsi rumah tangga dan penurunan investasi yang ikut melemah akibat dampak penyebaran virus korona. Hal tersebut terkait oleh kebijakan luar biasa yang diterapkan oleh pemerintah.

Sri Mulyani mengungkapkan, konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan menjadi di kisaran 3,2 persen hingga 1,6 persen. Untuk kinerja investasi, kata Sri Mulyani akan mengalami penurunan signifikan dari awalnya 6 persen ke 1 persen atau bahkan bisa minus 4 persen. “Sementara konsumsi pemerintah kita akan coba pertahankan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ia menambahkan, setelah tahun lalu mengalami kinerja yang negatif, akan turun lebih dalam pada tahun ini. “Impor kita juga akan mengalami pertumbuhan negatif,” tutupnya.

Sementara, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, diperlukan adanya koordinasi untuk mencegah pelebaran defisit APBN makin melebar. Pihaknya pun akan melakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan tersebut.

“Itu nanti kita diskusikan, kebutuhannya berapa, kemampuan pasar mengabsorsi seperti apa. Di situ lah kenapa Perppu ini memungkinkan BI bisa ikut di dalam pasar perdana sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi, suku bunganya tidak terlalu tinggi,” kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (1/4).

Saat ini, bersama para pihak terkait, BI menyiapkan kebijakan untuk mencegah suku bunga SBN (surat berharga negara) melonjak tinggi. “Kita tidak ingin kemudian suku bunganya SBN melonjak tinggi, itu harus kita hindari,” tutur dia.

Perry mengingatkan, terkait pasar perdana, BI bukan lah sebagai first lender melainkan sebagai last lender atau pembeli terakhir.“Nah nanti kalau kondisinya sudah normal, ya kita akan kembali seperti UU BI, bahwa BI tidak boleh membeli dari pasar perdana itu nanti kalau kondisi normal,” ungkapnya. (*)