Peringati Harsiarnas, Jokowi: Keterbukaan Informasi adalah Kebutuhan

38

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengatakan keterbukaan dan kecepatan informasi dalam menangani pandemi Covid-19 merupakan sebuah kebutuhan. Namun demikian, kecepatan dan tranparansi informasi tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas serta isi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saat ini kita berada pada era keberlimpahan informasi. Setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi. Setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi. Setiap orang dapat dengan segera menyebarluaskan informasi. Konsekuensinya, keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan,” Kata Presiden dalam sambutan virtualnya memperingati Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-88, Kamis (1/4/2021).

Kebutuhan akan keterbukaan dan kecepatan informasi tersebut, lanjut Presiden, sangat terasa di masa pandemi saat ini, di mana masyarakat mencari informasi mengenai upaya pencegahan penularan virus hingga langka pemerintah dalam menangani pandemi.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan penanganan pandemi.

“Alhamdulillah, dengan informasi yang terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta kerja sama antarsemua pihak, kita bisa segera membuat situasi kondusif dan terukur. Pemerintah juga dapat segera mengambil kebijakan yang tepat. Masyarakat juga dapat memahami dan menghadapi pandemi ini dengan informasi yang baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga penyiaran, baik di pusat maupun daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya yang telah bekerja sama menyajikan informasi akurat dan aktual sejak awal penanganan pandemi.

Melalui edukasi untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta menyebarluaskan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, masyarakat memperoleh informasi mengenai bagaimana seharusnya mereka dapat menghadapi situasi pandemi saat ini dengan aman dan tetap produktif.

Meski demikian, tantangan penyiaran dan pengelolaan informasi ke depannya akan semakin besar. Digitalisasi informasi akan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang mana membutuhkan pengawasan secara berimbang.

“Kita harus sama-sama menjaga agar masyarakat bisa memberi informasi yang akurat, berkualitas dan edukatif, meningkatkan literasi informasi kepada masyarakat, serta mengembangkan kanal-kanal baru yang kreatif agar diminati masyarakat untuk memperoleh informasi yang sehat dan akurat,” katanya.

Selain itu, seluruh pihak juga harus memiliki semangat untuk bersama membuat dunia penyiaran Indonesia menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Mulai dari aspek konten siaran, industrinya, hingga tumbuh kembang media-media penyiarannya.

Masyarakat pun juga harus teredukasi sehingga semakin cerdas dan kritis dalam memilah serta menyikapi informasi yang diterima mereka.

Baca Juga:  Masih Impor Komoditas, Nevi: Pemerintah Seharusnya Kendalikan Harga

“Dengan perbaikan dan penataan ekosistem media penyiaran yang berkelanjutan, saya meyakini industri penyiaran Indonesia akan semakin kuat dan tangguh, semakin diminati masyarakat dengan tampilan dan konten yang semakin berkualitas dan mencerdaskan,” tandasnya.

Optimisme Hadapi Pandemi

Sementara itu, Komisioner KPI Yuliandre Darwis menyebutkan bahwa peringatan Harsiarnas adalah momentum bagi seluruh insan penyiaran melakukan refleksi dan meneguhkan tujuan penyiaran, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkukuh integrasi nasional.

Tema Harsiarnas tahun 2021 adalah, “Penyiaran Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi” yang mengandung optimisme bahwa pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir dan lembaga penyiaran menjadi bagian yang ikut serta mendorong pemulihan ekonomi usai pandemi.

“Tentunya hal itu harus didukung dengan sinergi semua pihak dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mematuhi protokol kesehatan  dan juga menyukseskan agenda vaksinasi yang sedang berlangsung,” kata Yuliandre.

Harsiarnas ke-88 ini menjadi peringatan perdana setelah Presiden Joko Widodo menetapkan secara resmi tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2019.

Diplihnya kota Solo sebagai tempat peringatan Harsiarnas ke-88, kata Yuliandre, salah satunya karena faktor sejarah yang sangat lekat dengan dimulainya penyiaran nasional.

Solo dikenal sebagai kota yang menghadirkan radio ketimuran pertama di Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV) lewat tangan dingin Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara VII.

“Di kota ini pula deklarasi peringatan Harsiarnas pertama kali diselenggarakan tahun 2009 dan dilanjutkan di tahun 2010. Walikota Solo saat itu, Bapak Joko Widodo, ikut hadir dalam deklarasi tahun 2010,” katanya.

Angin Segar

Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska dalam kesempatan terpisah mengapresiasi pernyataan presiden terkait keterbukaan informasi sebagai kebutuhan.

“Allhamdulillah pidato bapak presiden seperti memberi angin segar bagi penerapan UU 14 Tahun 2008 secara masif di seluruh Indonesia,” ungkap Nofal, Jumat (2/4/2021).

Menurut Nofal, Komisi Informasi yang mengemban amanah mengawal keterbukaan informasi publik, juga terus berkontribusi nyata di masa pandemi. Apalagi masyarakat harus tahu semua upaya yang dilakukan pemerintah dan badan publik terkait dalam penanganan pandemi.

“KI Sumbar berperan aktif membangun budaya keterbukaan informasi untuk pencerahan kepada publik, baik sosialisaai protokol kesehatan, program vaksinasi Covid-19 dan bantuan langsung tunai ke masyarakat terdampak penanganan Covid-19. Semua itu tidak lepas dari pantauan Komisi Informasi Sumbar,” ujar Nofal Wiska.(rel)

Previous articleSurvei SMRC: Prabowo Capres Teratas, Disusul Anies dan Ganjar
Next articleAdira Insurance Petakan Profil Keselamatan Jalan di 15 Kota