12 Tersangka Korupsi Ganti Rugi Tol Ditahan, Tak Tertutup Tersangka Baru

58
TAHANAN: Para tersangka kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Kecamatan Paritmalintang, Kabupaten Padangpariaman saat digiring ke mobil tahanan untuk dibawa dan ditahan di Rutan Kelas II B Padang, kemarin (1/12).(INDRA KURNIAWAN/PADEK)

Kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol di Taman Kehati, Kecamatan Paritmalintang, Kabupaten Padangpariaman, haruslah menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Kemarin (1/12), sebanyak 12 dari 13 tersangka kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Kehati ini diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.

Usai menjalani pemeriksaan, ke-12 tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang. Masing-masingnya berinisial BK, MR, SP, KD, AH, RF, SA, selaku penerima ganti rugi. SA diketahui juga sebagai perangkat pemerintahan nagari.

Sedangkan SS berlatar belakang perangkat pemerintahan nagari, YW aparatur pemerintahan di Padangpariaman, J, RN, dan US dari BPN selaku panitia pengadaan tanah.

Pantauan Padang Ekspres di Kantor Kejati Sumbar kemarin, proses pemeriksaan terhadap ke-12 tersangka itudidampingi penasihat hukum berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00.

Usai diperiksa, para tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah dengan tangan diborgol digiring ke luar Kantor Kejati Sumbar menuju mobil tahanan. Lalu, para tersangka dibawa ke Rutan Kelas II B Padang.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Suyanto didampingi Asintel Mustaqpirin dan Kasi Penkum Fifin Suhendra menjelaskan, upaya paksa penahanan dilakukan sesuai Pasal 21 KUHAP di mana alasan subjektif dan objektif sudah terpenuhi.

Selain itu, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

”Ancaman pidananya lima tahun ke atas. Jadi, tiga pasal yang kita sangkakan pada tersangka ini ancaman pidananya 20 tahun. Makanya, kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan,” ujar Suyanto kepada awak media.

Suyanto melanjutkan, seorang tersangka berinisial SY yang juga berlatar belakang sebagai penerima dana belum memenuhi panggilan dengan alasan sakit. ”Kita sudah melayangkan surat panggilan untuk (tersangka SY) menghadap di hari Selasa (7/12),” sebut eks-Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin Sumatera Selatan ini.

Suyanto mengungkap, proses penyidikan masih terus berjalan. Sejauh ini pada tingkat penyidikan, pihaknya telah memeriksa 80 orang saksi. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

”Kita akan tetap berjalan. Artinya, penyidikan kita tidak berhenti. Kita kerja ini alat bukti, kalau memang alat bukti nanti bisa kita peroleh (tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain). Minimal dua alat bukti,” terangnya.

Baca Juga:  CJH Berangkat dari 9 Embarkasi, Boeing 777-300 dan 747-400 Layani Padang

Suyanto mengungkap, hasil penghitungan sementara, kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ini senilai Rp 27 miliar. Namun untuk angka pasti, akan dihitung pihak BPKP.

”Sejauh ini belum ada yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Tapi, kami akan berusaha melakukan pelacakan aset. Namun, pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus tindak pidana,” tegas Suyanto.

Lebih lanjut Suyanto menyebut, para tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Padang. Masa penahanan untuk tingkat awal selama 20 hari. ”Kita akan segera merampungkan berkas agar kasus ini secepatnya naik ke persidangan,” ucap Suyanto.

Asnil Abdillah, penasihat hukum tersangka SA ganti rugi lahan tol yang diterima sudah sah secara hukum. ”Jadi, sudah sah secara hukum sesuai Undang-Undang tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sudah sah secara hukum,” katanya.

Kejati Sumbar menyebutkan, kasus itu berawal saat adanya proyek pembangunan tol Padang-Sicincin pada 2020 dan negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan.

Salah satu lahan terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Paritmalintang, Padangpariaman dengan uang ganti rugi diterima oleh orang per orang.

Setelah diusut lebih lanjut oleh kejaksaan, ternyata diketahui bahwa Taman Kehati itu statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padangpariaman.

Lahan itu termasuk dalam objek ketika Padangpariaman mengurus pemindahan ibu kota kabupaten (IKK) ke Paritmalintang pada 2007. Pengadaan tanah sewaktu pemindahan IKK itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah, serta dilakukan ganti rugi.

Lahan akhirnya dikuasai oleh Pemkab Padangpariaman dengan membangun kantor bupati (2010), hutan kota (2011), ruang terbuka hijau (2012), kantor dinas (2014), termasuk Taman Kehati (2014) berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektare.

Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kehati menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup, serta APBD Padangpariaman. Asintel Kejati Sumbar menyebut, penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan saja, bukan pengerjaan fisik proyek tol, sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaannya.

”Pemrosesan ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional, jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara,” terang dia. (idr)