Setnov-Patrialis Berpotensi Bebas

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan wacana pembebasan 300 narapidana korupsi yang dilontarkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Meskipun syarat pembebasan itu untuk koruptor yang berumur 60 tahun serta untuk mencegah penyebaran virus korona di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

”Apakah syarat 60 tahun dan menjalani 2/3 masa hukuman harus keduanya atau sifatnya salah satu terpenuhi bisa dibebaskan,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Menurutnya, usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Bahkan mereka yang akan dibebaskan merugikan keuangan negara yang cukup besar. ”Saya mencoba mendata napi korupsi di atas 60 tahun dan punya high profile case di KPK,” beber Kurnia.

Mereka yang dimungkinkan bebas diantaranya, terpidana korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Setnov yang berumur 64 tahun telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Selain Novanto, koruptor yang berpotensi bebas diantaranya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (63 tahun), mantan pengacara OC Kaligis (77 tahun), mantan Ketua MK Patrialis Akbar (61 tahun), mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari (70 tahun), mantan pengacara Fredrich Yunadi (70 tahun) hingga mantan Menteri ESDM Jero Wacik (70 tahun).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dapat menolak usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Terpisah, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyesalkan wacana Yasonna Laoly yang memanfaatkan situasi pandemi virus korona atau Covid-19. Menurutnya, rencana pembebasan koruptor seperti pencuri yang ingin merampok di tengah kondisi bencana. ”Ini semacam merampok disaat suasana bencana, kira-kira gitu. Dia masuk, menyelinap ditengah kepentingan yang berbahaya,” sesal Isnur.

Isnur memandang, rencana tersebut bertentangan dengan landasan berfikir memberikan efek jera terhadap koruptor yang dibangun oleh UU. Terlebih, tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. ”Jadi sekarang seolah dihapus bahwa korupsi kejahatan yang biasa. Jadi, dia menyamakan maling ayam dengan maling uang negara, uang rakyat. itu yang bahaya,” tegasnya.

Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa

Penolakan dan kecaman juga dilontarkan Indonesia Police Watch (IPW). IPW menilai tidak ada pembenaran yang bisa digunakan untuk menjalankan rencana ini. ”IPW mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih wabah Covid-19. Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada wartawan, Jumat (3/4).

Neta mengatakan, korupsi sudah menjadi benalu bagi bangsa Indonesia. Para pejabat tak pernah jera melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu dia heran ketika para koruptor ini berencana dibebaskan. ”Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah Korona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa,” jelasnya.

Atas dasar itu, IPW meminta kepada semua pihak menolak rencana ini. Pembebasan hanya boleh dilakukan kepada narapidana dengan kasus pidana ringan. Itu pun harus dilakukan selektif.

Aspek yang harus diperhatikan Menkumham Yasonna Laoly yaitu, usia napi di atas 60 tahun, napi dalam keadaan sakit-sakitan, napi dengan sisa masa hukuman di bawah 1 tahun, dan napi dengan kejahatan ringan. ”Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali-kali dibebaskan,” pungkas Neta.

Jika mereka dibebaskan, dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya. Dengan begitu mereka akan kembali menjadi predator masyarakat luas.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebasan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut. (*)