Pastikan Tak Ada Kerugian Negara, Beras Disimpan 1,5 Tahun

16
SEBUT BUKAN MENIMBUN: Pengacara Hotman Paris yang mewakili Perusahaan JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8).(FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Teka-teki mengenai beras yang dikubur di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok terjawab sudah. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) menegaskan, itu miliknya. Bukan beras bantuan sosial presiden (banpres).

Melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, JNE membenarkan bila pihaknya menjadi bagian dalam penyaluran banpres pada 2020 lalu. JNE mendapat subkontrak dari PT StoreSend eLogistic Indonesia (SSI) pada 30 April 2020 untuk mendistribusikan banpres langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).

SSI sendiri sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Bulog terkait penyaluran ini.
”Proyek banpres dilakukan melalui Kemensos dan Bulog. Bulog menunjuk SSI sebagai rekanan. Untuk distribusi, SSI disubkontrakan ke JNE. Jadi JNE hanya transporter,” ujar Hotman dalam temu media, di Jakarta, kemarin (4/8).

Dalam kontraknya, JNE mendapat tugas untuk menyalurkan banpres untuk wilayah Depok dengan sasaran 247.997 KPM. Untuk target tersebut, JNE harus mengantarkan sebanyak 6.199 ton beras. Sebagai informasi, saat itu, banpres ini hanya difokuskan pada daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara, luar Jabodetabek diberikan bansos berupa uang tunai.

Dalam prosesnya, ternyata ada kendala. Banpres yang tengah disalurkan ke KPM kehujanan. Sehingga, mengalami kerusakan. Total, ada 3,4 ton beras yang rusak akibat basah terkena hujan.

”Namanya 6000 ton diantar, wajar kalau ada kerusakan. Hanya 3,4 ton atau 0,05 persen. Hanya Rp 37 juta,” kata pengacara yang dikenal nyentrik tersebut.

Sesuai dengan SOP yang ada, maka beras wajib diganti. JNE melaporkan kondisi tersebut pada SSI dan dibuatkan berita acara untuk penggantian. Setelahnya, Bulog menyediakan beras pengganti untuk kembali disalurkan pada PKM sasaran.

Hotman memastikan, penggantian tersebut berasal dari kantong JNE. Artinya, beras tersebut pun sudah menjadi milik JNE. Bukan lagi milik pemerintah. ”Kita gak minta SSI, tapi pakai debit note (dipotong dari besaran nilai kontrak, red),” paparnya.

Disinggung soal penguburan beras, Hotman menjelaskan, tindakan tersebut sengaja dipilih untuk menghindari penyalahgunaan. Mengingat, ada logo tulisan banpres pada karung berasnya.

Beras ini pun tak langsung dikubur usai dinyatakan rusak. Tapi, sempat disimpan selama 1,5 tahun sebelum dikubur pada November 2021. ”Kalau dibuang sembarangan, diambil orang, dipakai. Nanti JNE yang dikira jual,” katanya.

Karenanya, ia mengecam keras tudingan JNE menimbun beras banpres. ”Itu dibuang. JNE nggak menimbun beras. JNE membuang beras miliknya,” sambungnya. Hotman juga menampik adanya telur, tepung, dan minyak yang dikubur bersama dengan beras tersebut. ia memastikan, JNE hanya membuang beras miliknya.

Dalam kesempatan yang sama, Vp Of Quality Assurance And Facility JNE Samsul Djamaluddin mengamini bahwa tugas JNE dalam mendistribusikan banpres telah rampung di Mei dan Juni 2020. Semua KPM telah menerima haknya. ”Di bulan itu kita lakukan semuanya tuntas,” tandasnya.

Baca Juga:  Nevi Perjuangkan Usulan Fraksi, Pansus Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyampaikan penyelidikan kasus temuan beras bantuan sosial (bansos) dari Presiden yang ditemukan di Depok, dihentikan. Dari penyelidikan polisi sejauh ini belum ditemukan unsur pidana terkait temuan beras bansos yang dikubur itu.

”Hasil pemeriksaan penyidik sampai saat ini tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Kemudian beras yang ditanam itu beras rusak dan sudah dilakukan penggantian kepada Kemensos,” kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan,” kemarin (4/8).

Zulpan mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Polres Depok. ”Polda Metro Jaya langsung mengecek ke lapangan. Bantuan ini merupakan program pemerintah, bantuan dari presiden untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek bantuan April sampai Desember 2020,” terangnya.

Zulpan menyebut ada 3,4 ton beras bansos yang dikubur oleh JNE selaku transporter. Ia menambahkan, penguburan beras bansos tersebut sudah sesuai prosedur pemusnahan barang bukti.

”Kenapa ditanam, ini merupakan mekanisme JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak. Jadi penanaman ini merupakan pemusnahan barang rusak,” paparnya.

Sementara, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menambahkan dalam kasus beras bansos ini negara tidak dirugikan. Ia mengungkapkan, rusaknya beras ini dikarenakan pada saat diambil dari gudang di Jakarta Timur dan dibawa ke Depok terkena hujan.

Sehingga ketika akan diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beras tersebut jadi tidak layak diberikan. ”Jadi saat dikirimkan ke KPM itu tidak layak, sehingga pihak JNE tidak berikan beras yang rusak itu, dan dia sudah mengganti,” tutupnya.

Terpisah, Camat Sukmajaya Fery Birowo mengatakan, pihak JNE tidak pernah melakukan konfirmasi terkait adanya beras bansos yang rusak dan dikubur di lahan kosong di wilayah Kelurahan Tirtajaya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa selama ini pembagian bansos di wilayah Sukmajaya berjalan dengan lancar, tidak ada warga yang mengeluh soal beras bansos yang rusak.

Selain itu dirinya juga menegaskan, bahwa lahan kosong tempat ditemukannya kuburan bansos tersebut masih dalam proses sengketa di Mahkamah Agung atau belum jelas kepemilikannya. ”Kalau bansos sejauh ini baik-baik saja, belum ada warga yang memberikan keluhan,” papar dia.

Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Asloeah menyebutkan jika Kota Depok tidak pernah melakukan pengadaan barang terkait bantuan sosial. ”Tanyakan kepada Kepolisian saja ya, sudah ranah Kepolisian. Yang jelas kita tidak ada pengadaan barang beras,” ungkap dia. (mia/ygi/bry/jpg)