Ini Solusi Pemerintah Bagi Pekerja Korban PHK dan Dirumahkan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rakor melalui teleconference dengan para kadisnaker se-Indonesia di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (1/4) lalu. (Foto: Humas Kemnaker)

Pemerintah telah menyiapkan solusi bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan karena kondisi perusahaannya terdampak oleh pandemi virus korona (Covid-19).

Mereka bisa mengakses program kartu prakerja sepanjang memenuhi persyaratan. Yakni penerima berusia di atas 18 tahun, mengalami PHK atau dirumahkan.

“Jika tak memenuhi syarat akan langsung didiskualifikasi. Misalnya, peserta di bawah 18 tahun atau sedang sekolah atau peserta sudah memperoleh bantuan program PKH,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dilansir laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Semula, kata Ida, kartu prakerja ditujukan untuk para pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).
Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate, baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan keterampilan ini bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi, misalnya menjadi wirausaha.

Namun, kartu prakerja akhirnya mengalami perubahan skema untuk merespons dampak Covid-19. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan kartu prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet.

Penerima program nantinya dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Dalam Sisnaker ini ada berbagai pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun LPK Swasta.

Dijelaskannya bahwa pelatihan tersebut akan diselenggarakan secara online dan offline. Setelah selesai mengikuti pelatihan, baik online ataupun offline, peserta program nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga yang diikutinya.

Untuk mengetahui siapa saja pekerja yang kena PHK dan dirumahkan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia segera menginventarisir data pekerja yang dapat menerima program kartu prakerja.

“Kami harap para kadisnaker segera mengumpulkan dan melaporkan data pekerja ter-PHK dan dirumahkan, baik pekerja formal dan informal serta UMKM terdampak Covid-19 untuk mendapatkan kartu prakerja,” kata Ida Fauziyah.

Para kadisnaker diminta melaporkan data lengkap, by name-by address yang dikirim berupa nama karyawan; nomor kontak; NIK; email; dan pekerjaan. Pengumpulan dan pelaporan data diharapkan dapat segera dilakukan dalam minggu ini agar proses pelatihan berbasis kartu prakerja bisa dimulai.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program kartu prakerja kini telah disesuaikan, tidak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda. Namun juga mereka yang terkena dampak langsung dari Covid-19.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami harap program ini dapat membantu daya beli para pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan dan/atau kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari, menyampaikan bahwa program kartu prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di tahun 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima masing-masing peserta Rp 3.550.000.

Pekerja formal/informal yang terdampak wabah Covid-19 dapat mendaftarkan diri di situs resmi program di www.prakerja.go.id mulai minggu kedua April.

Manfaat program kartu prakerja sebesar Rp 3.550.000 terdiri dari bantuan pelatihan Rp 1.000.000, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dan insentif survei kebekerjaan Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.

“Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali. Insentif dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu sekali pelatihan,” katanya.

Kondisi di Sumbar

Sementara itu, dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar hingga Minggu (5/4) pukul 12.00, jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tercatat sebanyak 6.551 orang. Bertambah 2.252 orang dibandingkan Sabtu (4/4).

Kepala Disnakertrans Sumbar, Nasrizal mengatakan, dari data 6.551 orang tersebut, sebanyak 6.157 orang tenaga kerja dirumahkan tanpa upah dan 398 orang terkena PHK.

“Tenaga kerja, baik yang dirumahkan maupun di-PHK itu, berasal dari 1.258 perusahaan dan usaha di Sumbar,” ujarnya.(esg)