PSBB Daerah Belum Ada yang Disetujui, Doni: Harus Ada Rencana Aksi

Sejumlah daerah mengajukan usulan kepada menteri kesehatan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, hingga kemarin belum ada satupun yang disetujui.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19), saat memberikan keterangan pers melalui daring, Senin (6/4).

Jenderal TNI berbintang tiga itu lebih lanjut, menjelaskan bahwa sebelumnya menteri kesehatan dan gugus tugas telah berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, setelah mendapatkan surat permohonan dari daerah yang mengajukan.

Daerah yang telah mengajukan usulan mendapatkan izin PSBB diminta melengkapi dengan rencana aksinya dan membuat rencana tentang kesiapannya.

“Sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini, semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar jenderal berdarah Minang ini.

Soal realokasi APBD, Doni meminta secara teknis menanyakan kembali kepada mendagri dan menteri keuangan. Sedangkan soal mudik, Doni menyampaikan bahwa persiapan pemda sudah ada, hampir semua pemda telah mempersiapkan diri, tapi sekali lagi dia menegaskan bahwa saat ini diharapkan ujung tombak terdepan adalah para kepala desa atau nagari.

“Kepala desa (nagari) bisa memanfaatkan karang taruna, kemudian posyandu, PKK, dan juga unsur TNI dan Polri seperti Babinkamtibmas dan Babinsa untuk bersama-sama melakukan isolasi mandiri bagi warga yang baru tiba,” imbuhnya.

Di beberapa daerah yang sudah berjalan, Doni berterima kasih kepada para kepala desa, para lurah, dan wali nagari yang telah melakukan itu.

“Bagi yang belum kami imbau agar ujung tombak kita, sekali lagi, adalah bagaimana kita bisa bekerja sama di tingkat yang paling rendah, yaitu desa (nagari),” katanya.

Indonesia, menurut Doni adalah negara yang relatif memiliki instrumen sangat kuat mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa/ nagari termasuk adanya RT/RW.

“Apabila instrumen ini bisa berjalan efektif, maka kita mampu melakukan upaya pencegahan terhadap masyarakat yang berisiko tinggi,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan bahwa sangat berisiko kelompok rentan, orang-orang tua usia lanjut, dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi, diabetes, kemudian juga asma, serta penyakit kronis lainnya.

“Apabila semuanya menyadari, dengan meningkatkan kesadaran kolektif untuk disiplin, maka insya Allah mampu mengurangi. Bahkan semaksimal mungkin tidak ada lagi grafik eksponensial yang selama ini dikhawatirkan,” tukasnya.

PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, mengatakan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

Para gubernur atau bupati dan wali kota dapat mengusulkan PSBB di wilayahnya kepada menteri kesehatan. Wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah di mana terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit, dalam hal ini Covid-19, menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

“Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan,” katanya.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggungjawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.(esg)