Agar Pemimpin Pemerintahan Efektif Lawan Korona, Ini Saran Pakar Otda

Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan saat bimbingan skripsi mahasiswanya secara virtual. (Foto: Dok.Pri)

Pandemi virus korona (Covid-19) telah melanda lebih dari 200 negara di dunia. Di Indonesia, wabah ini juga telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam.

Serangan wabah tersebut telah merenggut ratusan jiwa, termasuk tenaga medis. Virus juga memaksa orang bekerja, bersekolah, dan beribadah di rumah saja.

Mudik, ritual kultural warga setiap hari raya pun telah dilarang pemerintah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diberlakukan pula di daerah-daerah, menyusul di DKI Jakarta.

Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan, untuk melawan virus korona yang mematikan dan merusak sendi-sendi ekonomi tersebut, kepemimpinan pemerintah pusat di bawah komando presiden.

Sedangkan pemda-pemda dengan anggaran dan kekuatannya, membantu pemerintah.
“Gubernur, bupati dan wali kota menjadi “panglima” penanggulangan wabah di daerah,” ujar Guru Besar IPDN itu.

Dirjen Otonomi Daerah era Mendagri Gamawan Fauzi itu, memberikan masukan terkait bagaimana kepemimpinan pemerintahan yang efektif untuk menundukkan virus korona.

Ada delapan poin yang diingatkannya, yakni bukan pemimpin yang bisnis as usual, tapi yang out of the box. Bukan yang low, tapi high profile strategy. Bukan yang birokratis, tapi yang desisif. Bukan yang discourage (mematahkan semangat), tapi encourage (memberi semangat) anak buah.

“Bukan yang menyelamatkan ekonomi, tapi yang menyelamatkan nyawa. Bukan yang banyak cerita dan upacara, tapi yang memberi delivered segera. Bukan yang duduk di belakang meja, tapi turun ke lapangan memecahkan masalah berbasis data. Bukan untuk pencitraan, tapi kerja ikhlas semata, lillahi ta’ala…Semoga jadi acuan bagi pemimpin pemerintahan di negeri ini,” jelas Djohermansyah.

Dia mendoakan supaya para pemimpin menerapkan konsep kepemimpinan yang tepat sesuai keadaan rakyatnya, khususnya di masa wabah korona ini.

Pemimpin yang berani ambil risiko. Pemimpin yang menomorsatukan nyawa rakyatnya.

“Jangan sampai rakyatnya mati. Ekonomi nanti bisa dicari kembali. Dia (pemimpin) tak boleh telat melihat ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Kepemimpinan antisipatif, yakni belum hanyut sudah dipintas,” katanya.

Sementara itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago menambahkan poin yang disampaikan Djohermansyah Djohan.

“Kurang satu, Kanda Prof Djo: Bukan yang banyak konferensi pers, tapi turun ke lapangan berkeliling melihat masalah di lapangan siang-malam, memberi motivasi kepada tim, membuat keputusan atas masukan-masuk yang diberikan, menyiapkan logistik yanng kurang, memastikan optimalisasi pemakaian sumberdaya, dan sebagainya,” komen Andrinof di akun Facebook Djohermansyah Djohan.

Kepemimpinan Konkuren

Sebelumnya, Djohermansyah juga menyampaikan masukan terkait banyaknya keganjilan terjadi di dunia pemerintahan gara-gara wabah korona.

“Ada menteri membuat kebijakan yang tidak sinkron dengan menteri lain. Ada gubernur yang membuat kebijakan, tapi tidak diterima oleh bupati. Ada bupati memarahi menteri. Ada kepala desa marah-marah pada gubernurnya.
Dan entah apa lagi…,” bebernya.

Sebetulnya, kata profesor asal Sumbar itu, pembagian urusan pemerintahan (konkuren) pusat-daerah di NKRI bila ada bencana nasional non-alam seperti Covid-19, ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. “UU Pemda telah membagi tugas dan tanggung jawab secara “clear cut”. Lihat lampiran undang-undang tersebut,” imbuhnya.

Bila terjadi bencana nasional, maka penanggulangannya dipegang pemerintah pusat. Bahkan, secara spesifik ditegaskan, pemerintah pusat mengurus penyediaan kebutuhan dasar korban terutama sembako.

“Pemda tidak boleh buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pusat. Pemda posisinya beri dukungan penuh dengan segenap dana dan kekuatan, kasih sembako, cegah penularan, fasilitasi pengobatan hingga penyediaan tempat pemakaman,” tegasnya.

Untuk kecepatan bertindak, dia mengingatkan perlunya dibangun suatu garis komando yang efektif dari presiden, gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala desa, lurah, kepala dusun hingga RW dan RT.

“Sebaiknya di-lead langsung oleh presiden sendiri. Kedua, fokuskan bantuan sembako plus uang kalau ada kepada para korban terdampak, berbasis data dari bawah sesuai usulan RT/RW dengan verifikasi pemda. Atur proporsi dan jadwal distribusinya, berapa dan kapan disalurkan dari pusat, pemprov dan dari pemkab/pemko. Jangan sampai saling tunggu,” ingatnya.

Langkah ketiga, dia minta pengendalian penularan dengan ketat melalui PSBB disertai sanksi tegas. “Semoga koordinasi dan sinergitas antar-level pemerintahan bisa diwujudkan,” harapnya penulis buku berjudul “Koki Otonomi: Kisah Anak Sekolah Pamong” ini.(esg)