Masyarakat Nilai Pemerintah Manfaatkan Pandemi

19
Aksi penolakan terkait RUU Ciptaker atau Omnibus Law. (net)

Gelombang penolakan disahkannya RUU Ciptaker terus berdatangan. Giliran kalangan mahasiswa yang angkat suara. Melalui pernyatan resminya, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI yang telah meloloskan RUU Ciptaker untuk segera diundangkan.

”Lagi-lagi semangat reformasi dicederai. Di tengah pandemi Covid-19, DPR yang katanya mewakili rakyat nyatanya terus menggalakkan lanjutan RUU Cipta Kerja,” tutur Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian, kemarin (5/10).

Padahal, lanjut dia, banyak poin yang sama sekali tidak mengakomodir kepentingan rakyat, terutama pekerja/buruh. Banyak aturan yang bisa melindungi pekerja/buruh dari UU sebelumnya justru dikebiri. Sehingga mengancam kehidupan para pekerja/buruh. ”Lantas omnibus law ini untuk siapa?” keluhnya.

Karenanya, melihat pemerintah dan DPR yang seolah acuh pada terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia, BEM SI melayangkan mosi tidak percaya. Selain itu, pemerintah juga dinilai telah melanggar UUD 1945 pasal 28 H ayat 1. Di mana hal itu tercermin dari disahkannya berbagai RUU bermasalah dan dilanjutkannya pembahasan RUU Ciptaker yang bakal merampas hak hidup rakyat dan lingkungan.

Pemerintah dan DPR juga dinilai gagal dalam mengelola negara sesuai dengan amanat amandemen pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Fakta ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial di antara masyarakat dan tidak diutamakannya pendidikan, serta lemahnya sektor kesehatan.

”Pengesahan ini tentu sangat disayangkan. Harusnya pemerintah dan DPR kini fokus pada penanganan pandemi,” tegasnya. Setelah melayangkan mosi tidak percaya ini, BEM SI juga berencana untuk bergabung dengan serikat pekerja/buruh untuk turun ke jalan.

Masyarakat yang juga memiliki keresahan yang sama pun diserukan untuk ikut serta mengambil kembali hak-hak yang dirampas melalui RUU Ciptaker. ”Kemungkinan besar kami akan kerahkan massa untuk bergabung bersama serikat pekerja,” ungkap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti termasuk yang merasa gerah melihat langkah DPR dan pemerintah dalam mengebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menilai, langkah tersebut menunjukkan pembuat undang-undang tersebut tidak ingin mendengar dan menerima seluruh aspirasi masyarakat. ”Itu proses legislasi yang ugal-ugalan,” ungkap dia ketika diwawancarai Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin.

Baca Juga:  Dorong Kesejahteraan Pesantren, Perlu Aturan Pelaksana UU Pesantren

Keterangan tersebut disampaikan Bivitri lantaran, rancangan undang-undang tersebut lebih banyak tertutup ketimbang terbuka. Dia mencontohkan, proses pembuatannya baru benar-benar dibuka kepada publik mulai Februari. ”Pas mulai pembahasan,” kata dia. Padahal, ketentuan pembentukan undang-undang jelas menyebut proses tersebut harus dibuka sejak penyusunan. ”Tapi, ini mulai pembahasan baru terbuka,” tambahnya.

Keterbukaan itu juga dirasa kurang maksimal. Sebab banyak pandangan yang disampaikan masyarakat tidak diserap. Khususnya pandangan dari para buruh yang menilai banyak poin dalam rancangan-undang-undang tersebut bisa merugikan mereka. ”Padahal kita tahu kondisi lagi kayak gini (pandemic Covid-19, Red),” ungkap dia. Karena itu, Bivitri menyayangkan langkah terburu-buru yang diambil DPR bersama pemerintah.

Mereka memang cepat membahas rancangan undang-undang itu. Sayangnya, banyak suara yang tidak didengarkan. ”Menurut saya itu ugal-ugalan, kelihatan sangat terburu-buru dan ingin mengecoh orang-orang yang tidak setuju,” bebernya. Termasuk para buruh yang menyuarakan penolakan. Dia pun menegaskan, langkah DPR dan pemerintah itu harus cepat disikapi dan dilawan.

Tujuannya tidak lain supaya kedepan pembahasan undang-undang yang kaitannya erat dengan masyarakat tidak dilakukan ugal-ugalan dan terburu-buru. ”Parah prosesnya,” singkat Bivitri. Terkait kesempatan untuk menguji aturan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Bivitri mengakui mekanisme tersebut memang berlaku. Namun, akan lebih baik jika sejak penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan dilaksanakan secara maksimal.

Sejauh ini, dia menilai proses-proses itu tidak maksimal. Sehingga Bivitri menilai kurang pantas juga bila pemerintah menjawab penolakan banyak pihak dengan mengatakan masih ada jalan untuk menguji aturan itu di MK. ”Itu jawaban yang menurut saya tidak patut untuk diberikan,” terang Bivitri. ”Secara etika penyelenggara negara itu sangat tidak patut menyampaikan komentar seperti itu,” tambahnya. (mia/syn/jpg)