PSBB Meluas, Pengusaha makin Waswas

ilustrasi PSBB. (IST)

Belum juga bangkit dari kelesuan permintaan akibat mobilitas masyarakat yang terbatas, pelaku usaha agaknya dipaksa untuk mengeluarkan ”jurus” tambahan untuk menghadapi pandemi.

Menyusul pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah diterapkan di ibukota, pengusaha dihadapkan pada pembatasan baru dengan PSBB Jawa dan Bali. Pengusaha menilai langkah tersebut berpotensi kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatkaan bahwa berkaca dari pengalaman PSBB di Jakarta, indeks keyakinan konsumen dan pertumbuhan penjualan ritel menurun. ”Karena bagaimanapun pembatasan itu akan berpengaruh pada confidence konsumsi masyarakat,” ujar Shinta, kemarin (6/1).

Shinta menegaskan bahwa pemerintah juga perlu berfokus pada disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Menurut dia, pengendalian dengan memberlakukan PSBB jika protokol kesehatan masyarakat masih kendur maka langkah tersebut tidak akan efisien. ”Pengendalian jangka pendek dan tidak sebanding dengan disrupsi yang terjadi pada kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Semakin disayangkan, lanjut Shinta, pembatasan baru diterapkan saat para pengusaha tengah berakselerasi mengejar recovery. ”Semua sedang meningkatkan kinerja usaha, ekspor dan investasi karena pasar global mulai pulih,” urainya.

Kabar pembatasan baru, juga direspon negatif oleh pengusaha perhotelan dan restoran. Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan bahwa pengusaha perhotelan sudah mengerahkan berbagai cara untuk menghadapi keterpurukan demand akibat PSBB. Ditambah dengan pembatasan baru, Emil memprediksi kondisi akan semakin berat bagi pengusaha.

Baca Juga:  42 Guru di 34 Lembaga Terpapar Korona

”Sudah ada PHK, mengurangi menu, mengurangi sewa, restrukturisasi pinjaman, segala macam sudah kita lakukan untuk survive. Lalu sekarang, bisa jadi semakin parah kondisinya,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menceritakan bahwa ada beberapa hotel yang bahkan memilih tidak beroperasi sementara untuk menekan kerugian. ”Sulit jika harus bertumpu pada pendapatan kamar. Dengan ada PSBB, restoran, ballroom, ruang konferensi dan ruang rapat hotel tidak boleh beroperasi,” tegasnya.

Sementara itu, dari kacamata ekonom, Direktur Eksekutif Insitute Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional akan membutuhkan waktu yang lebih panjang dengan adanya pembatasan baru. Bahkan Ahmad menilai bahwa pemulihan ekonomi belum akan terjadi pada 2021.

”Bisa jadi mundur lagi ke 2022. Apalagi Jawa dan Bali memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 60 persen,” ujarnya. (agf/jpg)