Minta Upeti Lewat Kode ”Sumbangan Masjid”

58
Petugas menunjukan barang bukti OTT Wali Kota Bekasi di Gedung Merah Putih, JakartaKamis (6/1/2022). KPK resmi menahan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , KPK juga menyita uang Rp3 Milyar tunai dan Rp2 Milyar dalam rekening buku tabungan, yang diduga sebagi suap terkait jabatan dan pembebesan lahan dan proyek pembangunan gendug di Kota Bekasi. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Akhirnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (6/1).

Politikus Partai Golkar itu disangka menerima suap berkaitan dengan belanja modal ganti rugi tanah dan pungutan terkait jabatan. Dalam perkara itu, KPK mengamankan barang bukti Rp 5 miliar berbentuk uang tunai dan saldo. KPK juga menetapkan delapan orang lain sebagai tersangka.

Lima orang disangka menerima suap. Yakni, selain Pepen, ada M Bunyamin (sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu), Mulyadi (lurah Jatisari), Wahyudin (camat Jatisampurna), dan Jumhana Lutfi (kepala dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan).

Sementara itu, tersangka pemberi suap empat orang. Yakni, Ali Amril (direktur PT MAM Energindo), Lai Bun Min alias Anen (swasta), Suryadi (direktur PT Kota Bintang Rayatri), dan Makhfud Saifudin (camat Rawalumbu). Untuk kepentingan penyidikan, sembilan tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, secara umum ada dua perkara berbeda yang diungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu. Pertama, kasus suap terkait dengan belanja modal ganti rugi tanah. Pada penetapan APBDP (perubahan) 2021, Pemkot Bekasi mengalokasikan Rp 286,5 miliar untuk belanja tersebut.

Uang itu digunakan untuk pembebasan lahan. Lahan itu, antara lain, diperuntukkan pembangunan sekolah di Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar; pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar; pembebasan lahan Polder Air Kranji Rp 21,8 miliar; dan kelanjutan pembangunan gedung teknis bersama Rp 15 miliar.

Pepen diduga menetapkan lokasi tanah yang akan dibeli menggunakan uang negara tersebut. Wali kota dua periode itu juga diduga memilih langsung pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan. Termasuk, meminta agar kontrak pengerjaan proyek yang telah ditetapkan itu tidak diputus di tengah jalan.

Baca Juga:  Sapu Bersih Tiongkok! Hadapi Jepang, Tim Indonesia Melaju ke Semifinal

”Tersangka RE (Rahmat Effendi, red) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi,” ujar Firli dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin. Yang menarik, kata Firli, Pepen ditengarai menggunakan kode ”sumbangan masjid” sebagai pengganti duit suap tersebut.

Terkait suap ganti rugi lahan itu, para pihak swasta ditengarai telah menyerahkan uang Rp 4 miliar dan Rp 3 miliar kepada Pepen melalui perantara. ”Sumbangan masjid” itu kemudian dialirkan ke salah satu masjid di bawah naungan yayasan milik keluarga Pepen.

Selain kasus tersebut, Pepen ditengarai menerima sejumlah uang pungutan dari beberapa pegawai Pemko Bekasi. Uang itu konsekuensi dari jabatan yang diemban pegawai tersebut. ”Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE (Pepen) yang dikelola MY (Mulyadi, red),” kata Firli.

Saat OTT, KPK mengamankan uang Rp 600 juta tunai yang ditengarai sisa dari pungutan jabatan tersebut. Pepen juga diduga menerima Rp 30 juta dari Ali Amril (pihak swasta) melalui Bunyamin. ”Itu terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemko Bekasi,” imbuh Firli.

Pepen dkk disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 huruf f, serta pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ali Amril dkk disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tyo/c19/oni/jpg)