Tarif PPh Badan Turun, Ajukan Insentif Pajak Via Online

Pemerintah memastikan tarif pajak penghasilan badan atau PPh pasal 25 tahun ini turun. Tarif baru itu sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“Tarif PPh badan dari sebelumnya 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun pajak 2022,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

Dia menuturkan penghitungan pajak penghasilan 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun lalu. Yakni, 25 persen. Dengan demikian, penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh pasal 29) masih menggunakan tarif 25 persen.

Namun, penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh pasal 25) untuk tahun pajak 2020 menggunakan tarif baru. Yakni, 22 persen. Itu berlaku untuk masa pajak SPT Tahunan 2019 yang disampaikan tahun ini dan masa pajak setelahnya.

Bagi wajib pajak (WP) yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019, penghitungan dan setoran angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 sama dengan angsuran sebelumnya. Khusus tahun ini, masa penyetoran SPT yang seharusnya berakhir pada 31 Maret lalu diperpanjang hingga pertengahan bulan ini. Tepatnya, 15 April 2020.

Sementara itu, angsuran PPh pasal 25 masa pajak April 2020 yang disetor paling lambat pada 15 Mei 2020 dihitung berdasar laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019. Namun, tarifnya sudah sesuai tarif baru yang 22 persen.

“Untuk itu, pemerintah mengimbau WP badan segera menyampaikan SPT Tahunan 2019 agar dapat mulai memanfaatkan penurunan angsuran PPh pasal 25,” jelasnya.

Di bagian lain, Hestu Yoga mengatakan untuk insentif pajak bagi wajib pajak (WP) bisa diaktifkan secara online. Insentif pajak ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi dampak ekonomi wabah Covid-19. WP bisa menyampaikan pemberitahuan atau permohonan secara online melalui www.pajak.go.id dan klik tombol Login di pojok kanan atas, kemudian masukkan NPWP dan password.

“Pilih tab Layanan dan klik pada icon KSWP. Scroll ke bawah dan pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan,” sebut Hestu Yoga.

Untuk melaksanakan pemberian insentif tersebut, pihaknya akan menentukan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak berdasarkan SPT tahun pajak 2018. Yaitu mengikuti KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang dicantumkan oleh wajib pajak pada SPT tersebut.
“Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database (masterfile) Direktorat Jenderal Pajak,” tambahnya.

Jika berbeda, WP dapat melakukan pembetulan KLU dengan cara pembetulan SPT. Apabila terhadap SPT 2018 sedang atau telah dilakukan pemeriksaan sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan, maka wajib pajak dapat melakukan permintaan perubahan data. “Agar data KLU pada database DJP sesuai dengan kode KLU yang sebenarnya,” jelasnya.

Hestu pun mengimbau agar para WP yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23 Tahun 2020 namun belum menyampaikan SPT 2018 untuk segera menyampaikan SPT 2018 dengan mencantumkan KLU yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.

“Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar,” ungkapnya. (*)