Siapkan Sanksi Penundaan Pelantikan

50
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang. (net)

Pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pasangan calon (paslon) pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah memberikan sanksi penundaan pelantikan bagi paslon yang nanti dinyatakan menang tapi melanggar protokol dalam tahapannya.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang, kemarin (7/9). Dia menjelaskan, sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Sebab, saat tahap pendaftaran Paslon, banyak di antaranya yang melanggar dengan membawa arak-arakan dan masa. Padahal, sebelumnya sudah diperingatkan aturannya. ”Kita akan beri sanksi nanti penundaan pelantikan. Ini opsi-opsi yang sedang kita pertimbangkan,” ujarnya.

Penundaan pelantikan, lanjut dia, dapat dilakukan selama tiga sampai enam bulan. Rencananya, selama masa penundaan tersebut, paslon terpilih akan menjalani proses penggemblengan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
”Di sekolahkan di BPSDM Kemendagri,” imbuhnya. Dia menyebut pelanggaran terhadap protokol yang dilakukan bapaslon merupakan hal serius. Hal itu menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Meski demikian, pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi pelanggaran. Kemendagri akan berkomunikasi dengan kepolisian dan pihak lainnya untuk menertibkan protokol di tahapan pilkada. Hingga kemarin, lanjut Akmal, Kemendagri telah mengeluarkan 51 surat teguran kepada para petahana yang terbukti melanggar selama masa tahapan pilkada.

Sejauh ini, Kemendagri hanya dapat menjangkau para petahana karena yang bersangkutan berstatus kepala daerah dan berada di bawah kewenangan Kemendagri. Jumlah tersebut, masih bisa bertambah mengingat proses identifikasi masih berjalan. ”Kemungkinan akan bertambah sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan,” kata pria asal Sumatera Barat itu.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pelanggaran protokol yang dilakukan bapaslon tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, pihaknya telah melanjutkan dugaan pelanggaran ke kepolisian. Sejauh ini, ada 243 bapaslon yang tercatat melakukan pelanggaran.

Untuk ke depannya, Bawaslu mengusulkan agar KPU membuat pakta integritas yang wajib ditandatangani Bapaslon sebagai wujud komitmen melaksanakan Protokol kesehatan. “Bisa dilakukan bersaman dengan penetapan paslon,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI.

Baca Juga:  RDP dengan Semen Indonesia, Nevi Minta Jaga Moratorium Pabrik

Bila perlu, lanjut dia, penandatanganan dilakukan secara streaming agar publik menyaksikan. Nah, jika dalam praktiknya gagal mematuhi Protokol, hal itu bisa menjadi citra negatif yang dapat merugikan paslon.

Terpisah, banyaknya kasus di mana pendukung paslon berbondong-bondong ikut pendaftaran Pilkada mendapat perhatian dari legislatif. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyesalkan kurang tegasnya aturan sebelum pendaftaran berlangsung yang menimbulkan banyak kerumunan ketika hari H pendaftaran.

Beruntung kemudian ada teguran langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada para calon kepala daerah (cakada). “Kita apresiasi Kemendagri yang telah menegur dan meminta KPU, serta Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas terhadap cakada yang melanggar protokol kesehatan,” ujar Azis kemarin (7/9).

Azis menekankan harus ada sanksi yang jelas sebagai efek jera bagi cakada yang tidak mampu mengatur kerumunan massa. Dukungan memang penting namun membawa massa melebihi batas maksimal yang disarankan tidak sejalan dengan upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi.

Politisi Golkar tersebut juga mendorong agar aparat penegak hukum dilibatkan dalam penertiban. Mengingat setelah ini masih ada tahapan yang perlu diikuti cakada. Antara lain kampanye yang normalnya mengundang banyak massa.

Azis mendorong supaya KPU dan Bawaslu mengatur juga sanksi tegas apabila ada cakada yang kedapatan melanggar protokol kesehatan selama kegiatan kampanye ke depan. “Jangan sampai penyebaran kasus positif baru terjadi saat tahapan pemilu dilaksanakan,” tegasnya.

Potensi munculnya klaster penularan Covid-19 di pilkada juga mendapat perhatian khusus pemerintah. Dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para pendukung bakal paslon. Mereka berkonvoi hingga melakukan semacam rapat umum untuk mendukung bakal paslon.

Karena itu, Presiden meminta Mendagri mengambil langkah tegas atas pelanggaran-pelanggaran itu. Polri juga diperintahkan ambil bagian untuk menindak pelanggarannya secara tegas. Karena sudah ada regulasinya dalam peraturan KPU. “Mendagri dengan Bawaslu, betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (far/deb/byu/jpg)