Pemerintah Resmi Larang ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Mudik

Presiden Joko Widodo. (Foto: Humas Setkab)

Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya dilarang mudik.

“Kebijakan mengenai mudik, ini yang pertama, hari ini tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4).

Untuk masyarakat, menurut Jokowi, Pemerintah akan melihat lebih detail di lapangan dan akan mengevaluasi kondisi di lapangan.

“Untuk itu, sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Tadi sudah saya sampaikan, bahwa penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabodetabek, kita berikan ini agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terkait transportasi umum, akan dibatasi kapasitasnya dan yang memakai kendaraan pribadi dibatasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor.

Kepala negara mengingatkan akan melakukan evaluasi. Kemungkinan bisa diputuskan hal berbeda setelah memperoleh hasil evaluasi di lapangan.

“Tetapi memang perlu saya sampaikan, bahwa dari awal pemerintah sudah melihat bahwa mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabotabek ke daerah-daerah tujuan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa dilarang begitu saja, seperti pulang kampung karena alasan ekonomi.

Kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan.

Kelompok kedua, menurutnya, adalah warga mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun dimiliki di negara Indonesia.

Oleh karena itu, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik akan diputuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang dilakukan setiap hari.

“Tetapi sekali lagi, bahwa larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri, serta pegawai BUMN serta anak perusahaannya, itu per hari ini bisa saya sampaikan,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pengawasan dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah pada setiap instansi pemerintah. PPK memiliki peran memastikan ASN di lingkungan instansi pemerintah menjalankan surat edaran tersebut.

ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.(esg)