Di “Kontroversi” Metro TV, Andre Rosiade Bahas Kenaikan BBM hingga Sembako

27

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade pada acara “Kontroversi” yang ditayangkan Metro TV, Kamis (7/4) malam.

Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade kian dipercaya televisi nasional untuk tampil membahas isu-isu terkini di Indonesia. Anggota Komisi VI itu kembali tampil dalam acara “Kontroversi” yang disiarkan Metro TV secara langsung Kamis (7/4) malam. Kenaikan harga jelang Ramadan dan marahnya Presiden kepada para Menteri diangkat menjadi bahasan.

Pada acara yang dipandu host Zilvia Iskandar itu, Andre Rosiade tampil bersama tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Tenaga Ahli Utama Staf Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) Edi Pryono, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang dan pakar Psikologi Politik Prof Hamdi Muluk.

Hos Zilvia Iskandar mengatakan, pada sidang kabinet terbaru, Presiden Jokowi marah dan meminta Menteri memiliki sense of crisis atau sensisitif terhadap kesulitan rakyat. “Jangan sampai kita dianggap tidak melakukan apa-apa kata Presiden. Yang terjadi, minyak goreng naik, sembako naik, 1 April PPN (pajak pertambahan nilai) naik dari 10 persen jadi 11 persen, pertamax naik dari Rp9.000-an ke Rp12.500. Gas elpiji nonsubsidi naik dari Rp13,500 per Kg jadi Rp15.500 per Kg,” katanya.

Bahkan, katanya, Presiden juga menyebut para Menteri sibuk dengan urusan-urusan lain. ”Apakah teguran Presiden akan membuat para Menteri lebih fokus? Bagaimana mencegah gelombang kenaikan harga selanjutnya. Tema kita hari ini ‘Sudah Susah, Makin Susah,” kata Zilvia sebelum melempar topik kepada para narasumber.

Andre Rosiade dalam kesempatan pertama dialog menyebut, soal para pembantu Presiden atau Menteri tidak punya kepedulian adalah hak dari Presiden. “Menurut saya, yang terjadi sekarang, kenaikan harga kebutuhan pokok biasanya seminggu jelang Ramadan. Yang terjadi kemarin 30 hari sebelum puasa. Artinya lebih cepat. Kemungkinan hal ini disebabkan karena komoditas harga dunia naik,” katanya.

Tapi, sebut Andre, yang perlu ditanggapi adalah, ada kegagalan pemerintah dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 5. Isinya antara lain, pemerintah dan Pemda, wajib menyediakan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.

“Pasal 25 ini pemerintah tidak bisa melaksanakan dengan baik. Kalau komunikasi publik ini, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami, dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag), pak Menteri sudah menyampaikan berulang-ulang kali bahkan secara rutin pak Dirjen Perdangangan Dalam Negeri dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri tiap minggu rapat dengan kami. Mungkin yang kurang komunikasi ke publik. Kalau ke DPR hampir tiap minggu dipanggil dan diingatkan terus,” katanya.

Saat host bertanya, apakah ini sebatas kegagalan melaksanakan Undang Undang atau seperti yang dikatakan Presiden tidak punya sense of crisis? Andre Rosiade menyebut, hal itu mungkin soal interpretasi. “Tapi yang jelas bagi kami di DPR sudah mengingatkan pemerintah enam bulan sebelumnya. Bahkan menjelang pertukaran tahun 2021-2022 kita sudah mengingatkan betul pemerintah, khususnya soal minyak goreng,” katanya.

Menurut Andre, dari Oktober sampai Desember bahkan di tanggal 31 Januari, satu hari sebelum Permendag Nomor 6 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dinyatakan efektif, Komisi VI juga memanggil Mendag M Lutfi untuk mengingatkan lagi. “Peraturan ini jangan macan kertas saja, tapi diaplikasikan,” kata Andre.

Andre menyebutkan, pemerintah sudah mulai menata untuk melakukan aksi nyata. “Apa yang dilakukan pemerintah, pertama kita bicara soal migor. Soal migor pak Presiden masih marah. Karena janjinya, yang disampaikan dengan keputusan baru hasil ratas (rapat terbatas) itu seharusnya selesai. Tapi faktanya, migor harganya masih mahal, bahkan Rp25 ribu. Migor curah yang dijanjikan Rp14 ribu tidak bertemu, tidak ada barangnya di pasar,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Baca Juga:  Turunkan Tingkat Kematian Jadi Misi Khusus

Karena keputusannya tergesa-gesa, kata Andre, lalu Permendag nomor 6 Tahun 2022 juga tergesa-gesa dicabut. Penggantinya Permenperin Nomor 11/2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Migor Sawit itu butuh proses dan waktu. “Permendag 6/2022 meski banyak komplain, faktanya dalam 28 hari pemerintah berhasil mengumpulkan migor 722 juta Liter dan mendistribusikan 551 juta Liter. Berbeda dengan Permenperin 11/2022 yang baru versi ratas, itu 12 hari baru 32 juta liter. Wajar rakyat susah mencari minyak goreng curah,” kata Andre.

Akhirnya, sebut Andre, Presiden menjawab aspirasi masyarakat dengan mengeluarkan BLT (bantuan langsung tunai). Dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat. ”Presiden men-take over masalah migor dengan BLT. Itu menunjukkan Presiden sudah tidak sabar lagi dan marah. Dan meminta kontroversi minyak goreng harus selesai. Caranya, dengan BLT,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

Kedua soal kenaikan harga pertamax, kata Andre, semua tidak mendengar Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) bicara. “Kenapa pertamax harus naik. Kami rapat dengan Pertamina, terus keluar berita Komisi VI menyetujui harga pertamax Rp16 ribu. Saya sebagai anggota Komisi VI membantah. Lalu 1 April dinaikkan, dan saya ditanya lagi. Disampaikan, harga Rp12.500 yang diberlakukan diputuskan oleh Pemerintah dan Pertamina itu adalah harga setelah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak,” katanya.

Kenapa masyarakat ada yang menolak? Andre menyebut, karena harga keekonomiannya Rp16 ribu. Harga keekonomian itu tidak diambil karena adanya resistensi atau protes dari masyarakat. Akhirnya pemerintah memutuskan Rp12.500.

“Harga yang sampai saat ini Pertamina masih rugi, tapi menanggung kerugian demi aspirasi masyarakat. Ini yang mungkin tidak disampaikan oleh pemerintah. Seharusnya disampaikan. Jadi wajar saja Presiden marah. Karena Menteri terkait tidak bicara soal kenaikan pertamax,” katanya.

Soal pangan, Andre mengatakan, dengan adanya Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional harus didukung bersama. “Saya mengusulkan, kepala Badan Pangan, pak Arif nanti bermitra dengan kami di komisi VI. Kenapa bermitra dengan komisi VI? Karena di situlah akan bertemu dengan Mendag soal hilirisasi dan stok pangan. Bisa memanfaatkan BUMN seperti Bulog dan ID Food. Pak Arif mantan Dirut ID Food, tahu persis soal pangan. Cocoknya nanti rapat di Komisi VI itu ada Menteri BUMN, Mendag, Kepala Badan Pangan,” katanya.

Andre menegaskan, dalam rapat itu diambil keputusan yang strategis dan mengeksekusi. “Badan Pangan minta ini dan Kemendag mengeluarkan izin impornya. Lalu penugasan itu kepada Bulog dan ID Food. Jadi semuanya bisa sejalan. Kami di Komisi VI DPR siap mendukung Badan Pangan Nasional,” kata Andre yang tidak ingin mencampuri soal resuffle atau penggantian kabinet terkait dengan kenaikan harga ini.

Andre mengatakan, soal evaluasi dan reshuffle Kabinet itu hak prerogatif Presiden dan tak bisa ikut campuri. “Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan Presiden yang ingin rakyat migor ditemukan, harga kebutuhan pokok bisa stabil, kami di DPR akan berikan dukungan penuh, agar rakyat bisa sejahtera,” kata Andre.

Dalam dialog itu Kepala Badan Pangan Nasional Arief menyebut, sebenarnya Presiden tidak marah. Tapi mengingatkan semua untuk bekerja maksimal. Dan Tenaga Ahli Utama KSP Edi Pryono menyebut, intinya, teguran kepada jajaran pemerintahan atau kabinet memang dilakukan. “Ada tiga hal dalam pidato Presiden itu, masalah global, kebijakan dan aspek komunikasi publik. Karena di setiap kebijakan ada alasan yang perlu disampaikan. Seperti kenaikan harga,” katanya. (*)