Belum Semua Daerah Kirim Data, Ini Rincian Bantuan Sosial Kemensos

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memberikan keterangan pers. Foto: Humas Setkab)

Program jaring pengaman sosial (JPS) yang dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) terbagi dua.

JPS pertama, bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari Program Keluarga Harapan/PKH dan Program Sembako atau BPNT. JPS kedua, bansos non-reguler atau khusus untuk warga terdampak Covid-19.

Mensos Juliari P. Batubara menjelaskan, sesuai keputusan presiden, untuk bansos PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pencairan setiap bulan.

“Jadi sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19, pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5/2020).

Program Bansos reguler lainnya, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Indeksnya dinaikkan juga dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM. Insya Allah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuhnya.

JPS kedua, bansos yang non-reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek: Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor.

“Dengan target 1,3 juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodetabek, selama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000,” jelasnya.

Menurut Mensos, setiap penyaluran itu nilainya Rp300.000 paketnya, jadi Rp300.000 kemudian dapat lagi Rp300.000 sehingga total Rp600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu 2 kali penyaluran per bulan dan indeks Rp600.000,” terang Mensos.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan agar untuk Bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran, dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog. Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” tandasnya.

Kemensos dengan Bulog, lanjut Mensos, sudah menyepakati bagaimana pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.

Bansos khusus lainnya, kata dia adalah Bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek, yaitu bansos tunai atau dulu dikenal BLT/Bantuan Langsung Tunai yang besarannya Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

“Siapakah 9 juta KK ini? Kami mendapatkan data atau meminta data 9 juta KK ini dari daerah, dari daerah tingkat 2, yaitu pemkab dan pemko. Jadi kami memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang benar-benar terdampak di wilayahnya untuk kami berikan bansos tunai,” urai Mensos.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Mensos sampaikan hanyalah menjadi referensi, karena tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data penerima bansos tunai tersebut.

“Jadi kami sangat berharap daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memberikan kami data akurat, sehingga bansos tunai dapat disalurkan secara tepat,” jelasnya.

Untuk tahap pertama, penyalurannya melalui rekening bank Himbara, masih tidak terlalu banyak sekitar Rp471,2 miliar atau kurang dari 9%.

“Untuk yang melalui kantor pos/ PT Pos Indonesia per hari ini sedang jalan untuk sejumlah 1,8 juta KK,” ujarnya.

Kalau ditambah antara yang melalui transfer langsung kepada sebanyak 785.000 KK, dan melalui Kantor Pos, maka jumlahnya sekitar 1,8 juta KK.

“Kalau kita tambahkan per 9 Mei kita harapkan bisa disalurkan untuk 2,6 juta KK. Karena mekanismenya ada dua, yang sebagian besar melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Artinya, lanjut Mensos, nama-nama penerimanya diberikan undangan, nanti ditentukan jadwalnya kapan datang ke Kantor Pos dan mendapatkan uang serta dicek identitasnya mendapatkan uang tunai Rp600.000.

Sementara yang 785.000 KK langsung ditransfer ke rekening yang sudah memiliki rekening di Bank Himbara.

Hingga Jumat (8/5), kata Mensos, masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya dari target 9 juta KK.

Sudah diinformasikan kepada daerah agar segera mengirimkan datanya yang jumlahnya sekitar 1,2 juta KK lagi.

“Yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah yang belum mengirimkan datanya. Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” katanya seperti dikutip laman setkab.(esg)