Pertumbuhan Kasus Pecahkan Rekor

32
Ilustrasi pandemi Covid-19. (Foto: IST)

Pemberlakuan tahapan menuju tatanan normal baru atau new normal masih sangat dinamis. Pemerintah daerah diminta ekstrahati-hati sebelum memutuskan memulai transisi menuju new normal. Karena, bagaimanapun pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih ada peluang kasus naik.

Kemarin (10/6), pertumbuhan kasus positif di Indonesia memecahkan rekornya sendiri. Pada periode 9 hingga 10 Juni 2020 yang diumumkan oleh Gugus Tugas kemarin, pasien positif bertambah sebanyak 1.241 orang.

Dengan angka ini, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut angka total kasus di Indonesia mencapai 34.316 orang. Disertai kasus sembuh yang cukup tinggi yakni mencapai 715 orang dengan total 12.129 orang dan 36 kasus kematian baru sehingga menjadi total 1.959 orang. Meski demikian, Yuri meyakini bahwa meningkatnya penambahan kasus positif Covid-19 disebabkan karena tracing yang semakin agresif. “Bisa kita lihat bahwa sebagian besar penambahan kasus ini adalah spesimen yang dikirim oleh puskesmas atau dinas kesehatan,” ujar Yuri kemarin.

Menurut Yuri, hal tersebut menjadi bukti bahwa tracing yang agresif dapat mendapatkan banyak kasus positif, sehingga upaya isolasi mandiri segera dapat dilakukan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. “Ini adalah bukti, bahwa memang tracing yang agresif akan bisa menangkap begitu banyak kasus positif agar bisa langsung diisolasi dengan sebaik-baiknya secara mandiri, agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain,” katanya.

Berdasarkan kinerja data yang dilaporkan Gugus Tugas Nasional, diketahui angka penambahan kasus positif masih terjadi dan meningkat. Namun apabila melihat sebaran per provinsi, sebagian besar sudah dalam kondisi stabil. “Kita bisa melihat, bahwa memang secara keseluruhan kita masih meningkat angkanya, tapi kalau kemudian kita lihat sebaran per provinsi, sebenarnya sebagian besar provinsi sudah dalam kondisi stabil,” jelas Yuri.

Gugus Tugas Nasional melalui Gugus Tugas Daerah telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 17.757 spesimen, sehingga akumulasi yang sudah diperiksa adalah 446.918 spesimen. Dari pemeriksaan tersebut didapatkan kasus positif sebanyak 1.241 orang, sehingga totalnya menjadi 34.316. Berdasarkan rincian lebih lebih lanjut, 5 besar provinsi dengan sumbangan kasus positif terbanyak meliputi Jawa Timur dengan tambahan 273 kasus konfirmasi positif dan 97 sembuh, Sulawesi Selatan 189 dan melaporkan 53 sembuh, DKI Jakarta 157 orang dan melaporkan 146 sembuh.

Selanjutnya Jawa Tengah meningkat 139 orang dan melaporkan 118 orang sembuh, Kalimantan Selatan 127 orang positif baru dan 10 orang sembuh. Kemudian menurut data yang disampaikan Yuri, ada 15 provinsi yang melaporkan kenaikan di bawah 10, dan ada 6 provinsi yang tidak melaporkan ada kenaikan sama sekali.

“Sebagai contoh Sumatera Barat, hari ini (kemarin, red) naik 14 pada angka yang kita bisa prediksikan, dengan kesembuhan 28. Kemudian, ada beberapa provinsi yang lain, sebagai contoh Gorontalo hari ini ada 6 kasus, tetapi 7 dilaporkan sembuh,” ungkapmya.
Nakes Sampaikan Pernyataan

Sementara itu, menanggapi berkembangnya spekulasi di masyarakat bahwa pihak penyelenggara layanan kesehatan mengambil keuntungan dengan semakin banyaknya pasien yang divonis mengidap Covid-19, persatuan organisasi tenaga kesehatan (nakes) menyampaikan pernyataan sikapnya kemarin.

Pernyataan tersebut dibuat oleh gabungan beberapa organisasi dokter seperti IDI, Perhimpunan Dokter Paru, Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Gigi, Bidan, Ikatan Apoteker Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit, serta organisasi perawat. Beberapa berita dianggap meresahkan dan beredar di media sosial.

Dalam pernyataan itu, 16 organisasi menyampaikan bahwa mereka bekerja berdasarkan sumpah profesi dan kode etik profesi masing-masing organisasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran dan profesionalisme.

Terkait dengan mengambil keuntungan di tengah Covid-19, organisasi profesi kesehatan menyatakan bahwa mereka berkeberatan dengan berita tidak benar di media sosial tentang adanya tuduhan kepada tenaga kesehatan yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan di saat pandemi ini sebagai lahan bisnis. “Semua berita tidak benar tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan,” demikian bunyi poin ke-6 pernyataan itu.

Isu keamanan tenaga medis juga disampaikan dalam poin ke-11, di mana mereka meminta pemerintah, TNI dan Polri untuk menjamin keamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas.

Secara khusus, mereka juga menyampaikan desakan kepada kepolisian daerah serta Pemprov Sulawesi Selatan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku kepada penyebar ujaran kebencian, fitnah, ancaman dan berita tidak benar dalam bentuk apa pun.

Integrasi Data Makin Baik
Ketua Tim Pakar GTPPC Prof Wiku Adisasmito dalam paparannya menjelaskan bahwa sistem pelaporan data semakin membaik. Saat ini, dari 2.902 RS sudah ada 1.647 RS yang melaporkan datanya secara realtime. Jumlah RS rujukan juga terus meningkat selama tiga bulan belakangan. Semuanya terhubung dalam satu data kesatuan dengan laboratorium dan surveilans yang ada. Saat ini, sudah ada 147 lab rujukan yang beroperasi. Dulunya kemampuan tes virus kurang dari 1.000 perhari. “Sekarang sudah bisa 14 ribu (per hari) meskipun masih naik turun,” urainya.

Karena laboratorium-laboratorium itu berada di bawah kementerian dan lembaga yang beda-beda. Itu yang masih menjadi pekerjaan rumah agar hasilnya benar-benar bisa konsisten realtime.Sementara itu, Epidemolog Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dr Dewi Nur Aisyah menjelaskan, pihaknya terus mengoptimalkan data terkait Covid-19 dari seluruh wilayah. Berbagai data tersebut disatukan dalam satu sistem aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) yang diluncurkan awal Mei lalu.

“Kami sudah memberikan akun kepada lebih dari 10 ribu puskesmas dan 2.900 rumah sakit,” terangnya di Graha BNPB kemarin. Dinas kesehatan di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi juga sudah diberikan akun. Seluruh data terkait Covid-19 diintegrasikan dalam sistem BLC. Analisis datanya dapat diakses oleh gugus tugas pusat dan daerah, kementerian/lembaga, kepala daerah, dan dinas kesehatan.

Alurnya, data mentah dari seluruh Indonesia dibersihkan dan diolah,dan disinkronisasi antardatabase. Hasilnya akan langsung bisa dilihat di dashboard masing-masing kepala daerah. Termasuk di dalamnya perhitungan indikator kesehatan masyarakat maupun zona risiko daerah. Saat ini, sudah ada lebih dari 56 ribu data penyelidikan epidemiologi terintegrasi,208 ribu data dari RS, dan 269 ribu data laboratorium hingga pergerakan penduduk.

Beberapa data yang disajikan misalnya, jumlah pasien positif yang tidak hanya sekadar positif. Ada turunannya, seperti positif berdasarkan gejala dan kondisi penyerta, berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Juga terdata profesi pasien. Apakah petugas kesehatan atau bukan. Bila bukan, apa saja pekerjaannya. Termasuk juga apakah di WNI atau WNA. Riwayat kontak pasien juga tercatat.

“Kami juga dapat melihat provinsi mana dengan angka kematian tertinggi berdasarkan kasus kumulatif. Juga angka kesembuhan tertinggi per provinsi,” lanjut Dewi.

Pemerintah pusat dan daerah juga bisa melihat pergerakan masyarakat di sistem tersebut. Provinsi mana yang warganya banyak keluar, atau provinsi mana yang paling banyak dikunjungi dalam kurun waktu tertentu.

Juga kabupaten/kota.Pemda juga bisa melihat berapa banyak orang yang berdiam di rumah, berapa yang bergerak menggunakan kendaraan maupun sepeda. Apakah mereka ODP, PDP, atau pasien positif. Karena datanya sudah terintegrasi dengan data rumah sakit dan data surveilans sehingga dapat diidentifikasi.

Sementara untuk akses publik, sudah ada aplikasi mobile BLC untuk memandu masyarakat mengetahui daerah-daerah rawan. Mana saja daerah yang banyak meiliki ODP, PDP, maupun pasien positif. Ada fitur pantauan harian, juga layanan konsultasi online dengan dokter dan psikolog.

Sistem BLC juga mampu menganalisis kasus per 100 ribu penduduk, sebagai variabel penentu untuk mengeluarkan kebijakan di level yang lebih kecil, misalnya kabupaten/kota. Baik kasus positif maupun kasus kematian. Demi mencegah fatalitas yang lebih tinggi. Gugus tugas juga memiliki indikator kesehatan masyarakat untuk menentukan zonasi risiko daerah.

“Ada 15 indikator untuk memetakan sebuah daerah. 11 di antaranya adalah indikator epidemologi. Kemudian 2 indikator surveilans kesehatan masyarakat dan 2 indikator pelayanan kesehatan,” tutur Dewi. (byu/tau/lum/ted/jpg)