DPD RI-Kemensos Sinergi Awasi Data Penerima Bansos Dampak Covid-19

Rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Sosial Juliari P Batubara, Senin (11-5-2020), secara virtual. (Foto: Humas DPD RI)

Komite III DPD RI bersinergi dengan Kementerian Sosial RI (Kemensos) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan dampak Covid-19.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan bansos diterima penerima dan menghindari penyaluran untuk kepentingan pihak tertentu.

Demikian kesimpulan rapat kerja secara virtual Komite III DPD RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara, Senin (11/5/2020).

Rapat membahas implementasi kebijakan Kemensos terkait jaring pengaman sosial (JPS) dalam penanganan Covid-19.

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno berharap DPD RI terlibat memonitor data penerima bantuan sosial sekaligus penyalurannya.

“Kita harap dapat membantu program Kemensos dalam menyalurkan bansos untuk penanganan dampak Covid-19,” ungkapnya.

Senator asal Lampung, Jihan Nurlela juga mendukung agar Kemensos melibatkan DPD RI dalam penyaluran bansos.

“Dimohon agar Kemensos mempertimbangkan untuk melibatkan DPD RI sebagai representasi di daerah dan karena anggota DPD RI tidak ada kampanye pilkada dalam waktu dekat,” paparnya.

Anggota DPD RI dari Jawa Barat, Eni Sumarni menyatakan data Kemensos tidak sesuai data di daerah. “Data penerima bantuan ada yang double, ada tumpang tindih, mohon DPD dilibatkan dan diberikan data penerima di setiap provinsi,” ujarnya.

Selain itu, Anggota Komite III dari Maluku, Mirati Dewaningsih mengingatkan Kemensos agar memperbaiki dan memperbarui data penerima manfaat guna mencegah ketidaksesuaian dan kesalahan.

“Bagaimana data yang ada di Kemensos dapat diupdate dan diperbaiki sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapya.

Masalah lain disampaikan Zuhri M Syazali, senator asal Kepulauan Bangka Belitung. Dia mengungkapkan, bahwa ada perbedaan data di lapangan.

“Di Bangka Barat, temuan data yang digunakan bukan data yang diusulkan, tetapi data yang dari pusat sehingga tidak klop dan belum terverifikasi,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Mensos Juliari P Batubara menjelaskan, data Kemensos bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berasal dari desa dan kelurahan.

“Kami minta DPD terlibat mengawasi data dengan mengambil sampel beberapa desa dan kabupaten/kota. Sangat mungkin data dipolitisasi karena kepala desa dan kepala daerah juga produk politik. Oleh karena itu, tolong dilihat lebih spesifik data yang dikirim dari desa sama tidak dengan dari Kemensos. Kalau ada perbedaan, harap laporkan untuk kami perbaiki,” katanya.

Menurutnya, pembaruan data penerima bansos reguler yang masuk Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dilakukan Kemensos setiap tiga bulan sekali. “Semua tergantung partisipasi aktif daerah untuk memperbarui data,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menerangkan, bila ada tambahan penerima data selain DTKS, perangkat daerah dapat menambah agar masuk dalam penyaluran tahap berikutnya.
“Silakan daerah menambah dengan nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan jika ada kesalahan di kami akan koreksi,” pungkasnya.

Tahun 2020, APBN telah mengalokasikan sebesar Rp110 triliun anggaran untuk JPS dalam penanganan Covid-19. Terbagi dalam program reguler untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako, serta program khusus Bansos Sembako di wilayah Jabodetabek dan Bansos Tunai di luar Jabodetabek. (rel/esg)