Mobilitas Penduduk Sebabkan Kenaikan Kasus

ilustrasi. (net)

Penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta, Bodebek, serta Banten diharapkan bisa menghentikan pegerakan penduduk yang digadang-gadang menjadi sebab lonjakan kasus Covid-19 dalam seminggu terakhir.

Epidemiolog dan Ahli Statistika Iwan Ariawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI mengungkapkan, pihaknya selama ini melakukan penelitian mobilitas penduduk dengan basis data dari Google Mobility dan Facebook Geo Insight dengan pemodelan dari pengguna smartphone dengan sistem Android.

Ia menyebut, ada korelasi erat antara antara pergerakan penduduk dengan pergerakan jumlah kasus. ”Semakin banyak pergerakan penduduk, jumlah kasus semakin banyak. Waktu pergerakan yang padat ini yang bayak di pagi hari saat berangkat ke kantor, dan sore hari saat pulang kantor,” jelas Iwan kemarin (11/9).

Kemudian pada tanggal-tanggal tertentu terutama pada akhir minggu yang memiliki waktu libur panjang, ada pola pergerakan penduduk dari kota besar ke daerah-daerah di luar kota. ”Mungkin mereka (penduduk yang bergerak, red) pergi rekreasi,” jelasnya.

Iwan juga menunjukkan bahwa pergerakan penduduk di Pulau Jawa pada masa PSBB DKI pada bulan Mei 2020 berkurang secara signifikan, namun begitu PSBB DKI Transisi diterapkan sejak Juni 2020, pergerakan masyrakat meningkat signifikan. Pada periode 31 Agustus sampai 6 September 2020, peregrakan masyarakat hampir merata di seluruh Jawa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok Epidemiolog UI tersebut, sejak relaksasi PSBB pada Juni 2020, pergerakan masyarakat menuju pasar, toko, kantor dan tempat-tempat umum lainnya terus meningkat secara konsisten.

Disebutkan bahwa ketika semakin sedikit proporsi penduduk yang diam di rumah, estimasi kasus onset meningkat. Ketika prosentase penduduk yang diam di rumah berada pada angka 50-55 persen, setiap penurunan 1 persen di rumah saja, estimasi kasus meningkat 20 per hari.

Ketika proporsi penduduk di rumah kurang dari 50 persen, setiap penurunan 1 persen di rumah saja, estimasi kasus meningkat 100 per hari. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, bahwa jika dilihat dari mobility report, memang pergerakan atau mobilitas warga DKI sangat berpengaruh terhadap sebaran kasus di Pulau Jawa secara keseluruhan. Sejak PSBB transisi yang lebih longgat diterapkan, mobilitas penduduk di seluruh Jawa juga meningkat.

”Padahal yang melakukan PSBB transisi itu DKI Jakarta, tapi kalau lihat gambarnya pergerakan padat sekali ke seluruh Pulau Jawa. Efek dari mobilitas penduduk karena adanya PSBB transisi punya efek ke berbagai wilayah di pulau Jawa,” jelas Wiku.

Oleh karena itu, kata Wiku, mobilitas harus segera dibatasi agar potensi penularan bisa dicegah. ”Karena biasanya terjadi penularan apabila orang yang kemungkinan sakit tapi dia tidak tahu pindah ke tempat lain kemudian dia terkena infeksi (virus Covid-19, red),” katanya.

Wiku menyebut saat ini ada 2 provinsi yang melakukan PSBB. Yakni DKI Jakarta dan Banten. Kemudian 5 kabupaten/ kota yang juga sedang menjalan PSBB yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Adanya PSBB ini, kata Wiku, dalam rangka membatasi mobilitas penduduk. Laporan dari community mobility report telah memperlihatkan adanya mobilitas dalam kota (in-city migration) dalam jumlah besar.

Wiku menyebut saat 50 persen lebih orang keluar dari rumah, kasus positif akan mulai naik. Naiknya juga relatif cepat. Ini seharusnya tidak terjadi kalau protokol kesehatan dilakukan dengan benar. Karena menurut berbagai penelitaian yang ada, kasus akan mulai turun setelah PSBB dilonggarkan. ”Tentu jika PSBB nya dilakukan dengan benar, cakupannya besar, dan konsisten,” jelasnya.

Wiku menegaskan bahwa keberhasilan PSBB tetap perlu kerja sama dengan semua pihak khususnya masyarakat dengan membatasi mobilitas perjalanan. ”Kalau disiplin protokol, pelaksanaan kegiatan esensial seharusnya tidak meningkatkan kasus. Kalau sampai meningkatkan kasus itu artinya tidak disiplin protokol kesehatan. Kalau tetap seperti ini, PSBB tidak ada gunanya. Nanti PSBB dibuka (dilonggarkan, red) akan naik lagi kasusnya,” kata Wiku.

Menurut catatan Satgas, kasus positif di Pulau Jawa dan Bali per 10 September memberikan kontribusi 64,18 persen dari total kasus nasional. Dari segi zonasi risiko penularan, jumlah zona merah meningkat dari 65 kabupaten/kota menjadi 70 kabupaten/kota.

Zona oranye (resiko penularan sedang) meningkat dari 230 kabupaten/kota menjadi 267 kabupaten/kota. Zona kuning menurun dari 151 menjadi 114 kabupaten/kota.
Epidemiolog Pandu Riono

Terpisah, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, langkah yang diambil gubernur DKI Jakarta sudah tepat. Sebab, gubernur lebih tahu kondisi di wilayahnya. ”Gubernur itu paling tahu kondisi di lapangan,” ujarnya kemarin.

Pada dasarnya, PSBB sendiri tidak pernah dicopot statusnya di Jakarta. Hanya saja, sebelumnya sempat dilakukan transisi menuju era kebiasaan baru. Itu pun dengan catatan di awal bila kondisi memburuk, maka restriksi dapat kembali dinaikkan.

Diakuinya, peningkatan kasus kembali terjadi usai mudik lebaran. Ditambah lagi, banyaknya libur panjang. ”Karena setiap libur panjang itu berpotensi menimbulkan klaster baru. Apalagi didorong agar berwisata tanpa disertai sosialiasai kepatuhan protokol kesehatan,” keluhnya.

Walhasil, kasus meningkat drastis. Kondisi kemudian menyebabkan kapasitas rumah sakit penuh. Pandu bahkan menyebut, Pemprov DKI Jakarta sampai menambah jumlah rumah sakit pelayanan Covid-19. ”Yang sebelumnya tidak melayani, diminta untuk ikut melayani sejak dua minggu lalu. Jadi ini sudah diantisipasi,” paparnya.

Karenanya, Pandu menilai, harusnya pemerintah pusat tidak menjadi oposisi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Terlebih soal PSBB DKI Jakarta. Harusnya, pusat mendukung bahkan membantu ketika kebijakan penanganan pandemi di daerah mengalami kesulitan. Misalnya, soal integrasi daerah penyanggah ketika restriksi PSBB kembali dinaikkan.

Baca Juga:  Bawaslu Polisikan Pelanggar Protokol

”Pusat bantu. Sinergikan. Bukan bersikap tidak etis dengan seolah-olah mengatakan rumah sakit masih bisa direlaksasi,” tegasnya. Bahkan, kata dia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus ikut bertanggung jawab atas meningkatnya kasus positif Covid-19 ini. Karena sebelumnya, dirinya yang terus mendorong orang untuk bergerak berwisata. Yang sayangnya tak dibarengi sosialidasi kepatuhan protokol kesehatan yang massif.

”Presiden sudah menkankan kesehatan nomor satu. Bukan ekonomi. Jadi pembantu-pembantunya jangan ngeyel,” ungkap alumni University of Pittsburgh, Amerika Serikat tersebut. Jika tetap dilakukan, patut dicurigai ada konflik kepentingan di dalamnya karena mereka pelaku. ”Atau ada lobi-lobi dari pelaku ekonomi,” sambungnya.

Lalu, cukupkah hanya peningkatan restriksi PSBB dalam upaya penurunan kasus Covid-19 saat ini? Pandu secara tegas menjawab tidak. Dia kembali menekankan pentingnya surveillance yang harus ditingkatkan. Tracing dan testing diperkuat. Lalu, edukasi penduduk tentang protokol kesehatan tetap diteruskan secara masif.

Kemudian, pemerintah pusat juga harus terbuka bilamana terjadi klaster baru di kantor kementerian. Bukan menutupi, sehingga sulit untuk dilakukan contact tracing. ”Bukannya malah gak lapor. Itu namanya upaya pembohongan, penyembuyian, tidak mendukung penanggulangan pandemi,” tuturnya.

Selain Jakarta, Pandu berpandangan, bahwa harusnya semua daerah memberlakukan status PSBB. Agar penanganan linier. Perjalanan antar wilayah diperketat. Sehingga, risiko penularan dapat diminimalkan. ”Ini harus direspons negara. Jika tak segera, kasus akan terus tinggi sampai akhir tahun,” ungkapnya.

Bansos DKI Jakarta
Sementara itu, menyikapi soal bansos untuk warga DKI Jakarta dalam masa PSBB, Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan bahwa bansos untuk DKI Jakarta dan Bogor, Tangerang, dan Bekasi masih berjalan. Yakni, berupa bansos sembako. ”Masih berjalan sampai Desember 2020,” ujarnya.

Terkait opsi penambahan bansos, Mensos mengatakan, bahwa hal itu bukan keputusan yang mudah dan membutuhkan kajian mendalam. Menurut dia, aspek penting yang perlu dikalkulasi terkait kebijakan tersebut adalah penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran.

”Dan ini tidak bisa mendadak. Kementerian Sosial bersikap menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Kalau opsinya adalah menambah bansos, kami siap saja,” paparnya. Kendati begitu, Mensos Juliari memastikan akan ada langkah-langkah koordinasi dengan Pemprov DKI bila memang Presiden memerintahkan penguatan program jaring pengaman sosial (JPS).

Dalam menanggulangi dampak pandemi, Kementerian Sosial sendiri telah meluncurkan program bansos, yakni paket Bansos Presiden atau Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek, dan Bansos Tunai (BST) untuk di luar Jabodetabek.

Bansos sembako Bantuan Presiden menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK). Di mana untuk DKI Jakarta menjangkau 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.

Distribusi BSS ditetapkan senilai Rp 600 ribu/KPM/bulan uang mulai didistribusikan sejak 20 April sampai Juni 2020. Namun pada kesempatan awal, Kemensos berkonsentrasi di DKI Jakarta, karena status PSBB di DKI Jakarta paling awal.

Pemerintah memutuskan menambahkan manfaat BSS mapun BST. Yakni, memperpanjang durasi penyaluran, yakni Juli-Desember 2020. Dengan durasi 6 bulan nilai BSS sebesar Rp300 ribu/KPM/bulan.

Pembatasan Ibadah dan Pernikahan
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi merespon adanya kebijakan pemerintah daerah yang memperketat peraturan untuk mencegah penularan Covid-19. Aturan pengetatan itu diambil karena angka kasus Covid-19 terus naik. Fachrul mengimbau supaya umat beraga untuk mematuhi aturan pemerintah daerah atau gugus tugas setempat.

Fachrul mengatakan untuk di daerah zona tinggi atau merah, umat supaya membatasi aktivitas di luar rumah. ”Melaksanakan ibadah di rumah dulu,” katanya.
Selain itu, dia juga mengajak umat beragam untuk menjadi teladan dalam menegakkan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

Menurut dia tugas sebagai hambat Tuhan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi sesama. Fachrul menjelaskan, mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi diyakini sebagai bagian wujud melaksanakan ajaran agama. ”Mari kita patuhi arahan pemda dan gugus tugas. Semoga pandemi ini segera berakhir,” jelasnya.

Fachrul juga menyampaikan bahwa tokoh agama sudah banyak menyampaikan imbauan serupa. Untuk itu, dia menekankan mematuhi anjuran tokoh agama atau pemerintah untuk beribadah di rumah dan mematuhi protokol kesehatan adalah sebuah kesalehan sosial. Dia mengingatkan bahwa sebagai umat beragama, perlu mengutamakan keselamatan jiwa atau hifdzu an-nafs.

Kemenag juga memastikan meskipun PSBB di DKI Jakarta kembali diperketat 14 September depan, layanan vital tetap berjalan. Di antaranya, layanan nikah tetap berjalan sesuai ketentuan protokol kesehatan.

Kesiapan Bandara

Di sisi lain, PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta juga dipersiapkan oleh sektor transportasi. PT Angkasa Pura II memastikan operasional Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma siap mendukung pemberlakuan PSBB. Director of Operation and Service PT Angkasa Pura II Muhamad Wasid mengatakan saat ini operasional kedua bandara merujuk ke regulasi-regulasi yang sejalan dengan PSBB.

”PT Angkasa Pura II dan stakeholder menjaga agar operasional bandara termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma dapat mengedepankan aspek kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Wasid. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan traveler dalam bepergian dengan pesawat.

Dia menjabarkan beberapa aturan yang diterapkan di kedua bandara tersebut. Contohnya mengaktifkan thermal scanner, peraturan physical distancing, dan mengaktifkan pos check point pemeriksaan surat hasil rapid test atau PCR test. PT Angkasa Pura juga bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan (KKP). (tau/mia/deb/wan/lyn/jpg)