Misi Genjot Investasi Bisa Kontradiktif

15
ilustrasi. (net)

Salah satu hal yang selalu disebut-sebut pemerintah saat berbicara urgensi UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah meningkatkan investasi. Iklim investasi di Indonesia empat tahun terakhir sebenarnya tidak terlalu buruk, namun pemerintah menilai bahwa regulasi perlu disempurnakan agar ekonomi lebih melesat.

Investasi juga diharapkan berbanding lurus dengan terciptanya lapangan kerja. Di sisi lain pengamat menilai bahwa realisasi di lapangan nanti tidak akan semudah yang diprediksi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa pengesahan UU Ciptaker justru kontradiktif terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas investasi. Pasalnya, banyak peraturan terkait perlindungan pekerja dan lingkungan diubah.

Padahal, investor dari negara maju bakal melihat regulasi negara tujuan sebelum memutuskan berinvestasi. Memastikan investasi yang memenuhi standar. Khususnya, bagi investor yang berasal dari Jepang, Amerika Serikat (AS), maupun negara-negara Eropa.

”Mereka memiliki prinsip terkait keadilan hak pekerja atau fair labor, tempat kerja yang layak atau decent work, dan berwawasan lingkungan. Poin-poin tersebut tidak didapatkan dalam UU Ciptaker,” tegasnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (11/10).

Bukan tidak mungkin, kata Bhima, UU Ciptaker akan merugikan dalam jangka panjang. Selain mengundang polemik dan mogok kerja, investor akan mencermati berapa banyak peraturan pemerintah, menteri, maupun peraturan daerah yang akan diubah pascapengesahan undang-undang sapu jagat tersebut.

Artinya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, akan menimbulkan persepsi negatif dari para investor dan menunda keputusan investasi. ”Mereka yang ingin berinvestasi akhirnya menjadi wait and see sampai peraturan teknisnya selesai diatur pemerintah,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada itu.

Selain itu, Bhima menyebut UU Ciptaker tidak memiliki fokus. Di satu sisi pemerintah ingin adanya lembaga pengelola aset (Sovereign Wealth Fund/SWF) yang uangnya bisa dikelola oleh manajemen investasi sebagian besar di surat berharga. Sementara itu di klaster ketenagakerjaan, hak pekerja dipangkas untuk menarik investasi padat karya. Pada bidang start-up, pemerintah membuka ruang untuk tenaga kerja asing (TKA) masuk. Di klaster pangan, yang akan didorong adalah importir pangan. ”Jadi jenis investasi apa yang sebenarnya ingin didorong?” tanya Bhima.

Menurut dia, UU Ciptaker hanya menjadi alat untuk mengakomodir investor yang memiliki kepentingan usaha dengan para pejabat pemerintah. Itu terlihat dari susunan satgas dan pembahasan yang terkesan dipercepat. Seperti revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). ”Terlihat ada konflik kepentingan antara pembuat UU Ciptaker dengan bisnis ektraktif sumber daya alam (SDA). Namun, sulit juga untuk dibuktikan oleh orang awam,” ucapnya.

Hal senada disampaikan ekonom senior Indef Faisal Basri. Dia menuturkan, ada kedaruratan dua RUU itu terburu-buru untuk disahkan. Yakni, menyangkut nasib perusahaan tambang batu bara yang akan segera habis kontraknya. ”Enam kontrak karya akan segera berakhir. Ada yang tahun ini, 2022, 2023, dan 2025. Sudah digelar karpet khusus untuk batu bara. Maklum, karena banyak petinggi negeri yang punya konsesi batu bara atau dekat dengan pengusahanya,” sebut Faisal.

Faisal juga menyebutkan bahwa tujuan yang kerap terlontar UU Ciptaker adalah untuk kemudahan berusaha. Padahal, lanjut dia, masalah klasik di atas sudah berlangsung puluhan tahun. ”Namun, mengapa baru sekarang diklaim sebagai penyebab kemerosotan investasi dan pertumbuhan ekonomi? Dengan iklim usaha yang serupa, mengapa pertumbuhan di masa lalu bisa 8 persen, 7 persen, dan 6 persen,” tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini bahwa UU Ciptaker akan menarik lebih banyak proyek investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia. Menurut dia, investasi akan memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dia menyebut bahwa investasi berkontribusi sebesar 30,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2020.

Bahlil menegaskan bahwa konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli. Daya beli dapat tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan. Sementara penghasilan dapat dipastikan jika ada pekerjaan. ”Di sinilah investasi memegang peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, memberikan kemudahan investasi kini mendesak dilakukan terutama karena realisasi investasi paruh pertama 2020 hanya sebesar Rp 402,6 triliun atau 49,3 persen dari target penyesuaian tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun.

Penurunan realisasi investasi periode ini disebabkan oleh turunnya Penanaman Modal Asing (PMA) di tengah pandemi covid-19 sehingga terjadi pergeseran komposisi di mana akhirnya investasi dalam negeri memberikan kontribusi lebih dari setengahnya, dengan nilai Rp 207,0 triliun (51,4 persen) sedangkan PMA sebesar Rp 195,6 triliun (48,6 persen).

Oleh karena itu, BKPM berharap dengan UU Ciptaker, investor besar, baik domestik maupun asing, makin berminat menanamkan modalnya di Indonesia. ”Namun investor besar harus mau bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun mikro kecil, dan usaha menengah (UMKM) yang tertuang dalam UU Ciptaker,” tegas mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu.

Kalangan dunia usaha juga menyuarakan keberpihakannya pada omnibus law. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Rosan menegaskan bahwa UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah.

Menurut Rosan, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat. ”Penciptaan lapangan kerja harus dilakukan, yakni dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen,” ujar Rosan.

Baca Juga:  Bukan hanya Soal Kelancaran Transportasi, tapi juga Taat Prokes

Harus Gandeng Buruh
Belum adanya draf final mendorong kubu penentang pengesahan UU Ciptaker di DPR menuntut draf tersebut. Fraksi PKS meminta secara resmi melalui surat agar Badan Legislasi memberikan salinan draf final UU Ciptaker untuk mereka pelajari. ”FPKS telah menyampaikan secara tertulis untuk minta mana sesungguhnya draf yang sudah diketok di paripurna itu,” terang Anggota F-PKS Bukhori Yusuf. Ini penting ntuk mengurangi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara anggota DPR sendiri.

Dia juga berharap pembahasan UU yang terkesan buru-buru ini tidak terulang lagi ke depan. Karena tidak sesuai dengan tatib DPR. ”Ini kaitannya dengan masalah proses yang tentu saya sangat menyayangkan sekali,” lanjutnya.

Sementara itu, pimpinan DPR RI mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh dalam membahas regulasi turunan UU Ciptaker. Hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.

”Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” terang Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Regulasi turunan yang harus dibahas bersama buruh diantaranya adalah tentang pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. DPR RI akan mengawasi penerapan UU Ciptaker agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang-undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat undang-undang tersebut dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj beserta jajaran pengurus PBNU tujuannya memberikan penjelasan tentang UU Ciptaker Sabtu lalu (10/10). Khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

”Kemudian kami mendiskusikannya karena beliau juga bersama pengurus PBNU yang lain,” kata Ida. Menurut Ida, setelah didiskusikan, Kiai Said menjadi lebih memahami duduk persoalan. Menaker Ida pun memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh.

Seusai menemui Kiai Said, Menaker Ida berencana berkeliling ke berbagai elemen masyarakat lain. Tujuannya pun sama. Setelah UU Ciptaker disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober lalu, Ida mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk merumuskan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi turunan dari UU terkait klaster ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemerintah sangat terbuka kepada serikat pekerja selama proses perumusan PP. Bahkan pihaknya mengundang serikat pekerja untuk memberikan masukan. Dalam kesempatan yang sama Ketua PBNU Said menyatakan pihaknya akan tetap mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konsitusi.

Imbau Perguruan Tinggi Bantu Sosialisasi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Nizam mengeluarkan surat imbauan terkait dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU Ciptaker. Secara resmi surat untuk seluruh pimpinan perguruan tinggi itu, tersebut berjudul imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Ciptaker.

Tetapi surat itu dikeluarkan dengan memperhatikan situasi akhir-akhir yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Terutama terkait dengan tanggapan atas diterbitkannya UU Ciptaker. Ada tujuh poin yang dikeluarkan Dirjen Dikti Kemendibud dalam surat tertanggal 9 Oktober itu.

Di antaranya, pimpinan perguruan tinggi menjaga ketenanganan dan suasana pembelajaran yang kondusif di kampus masing-masing. Kemudian pimpinan kampus diminta untuk mengimbau mahasiswanya tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi. Sebab dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mahasiswa di tengah pandemi Covid-19.

Pimpinan perguruan tinggi juga diminta membantu sosialisasi isi UU Ciptaker, serta mendorong kajian-kajian akademis objektif dari UU itu. Selanjutnya hasil kajian atau pemikiran secara akademis objektif itu disampaikan ke pemerintah atau DPR. Para dosen juga diminta untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual ketika mengkritisi UU Ciptaker. Sebaliknya dosen diminta tidak memprovokasi mahasiswa untuk ikut aksi demonstrasi.

Dimintai komentar soal surat tersebut, Nizam tidak banyak komentar. Dia hanya menegaskan bahwa surat itu tidak bermaksud meminta para rektor atau pimpinan kampus melarang mahasiswa ikut aksi demonstrasi.

Sementara itu jajaran Forum Rektor Indonesia (FRI) kemarin menyampaikan pernyataan resmi tentang situasi nasional pasca pengesahan UU Ciptaker. Ketua FRI Prof Arif Satria mengatakan banyaknya jumlah peraturan perundangan yang diintegrasikan dalam UU Ciptaker menimbulkan kompleksitas tersendiri. ”Baik dari sisi substansi maupun sisi hukum,” kata rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Menurut dia seyogyanya dalam menggodok UU Ciptaker dilakukan dengan lebih hati-hati dengan memperluas partisipasi publik, pelibatan banyak ahli, dan dikerjakan dalam waktu yang tepat.

Ada sejumlah poin penting yang disampaikan FRI. Di antaranya, FRI mengharapkan pemerintah dan DPR selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak. Mereka juga akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR setelah mencermati dan menyusur UU Ciptaker versi final. Khususnya poin-poin krusial dan menjadi perhatian masyarakat. Sehingga, pemerintah dalam mengambil solusi alternatif dan dimungkinkan secara hukum.

”FRI berharap proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk kita semua,” tutur Arif. Bahwa semua pihak harus memperkuat modal sosial, berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa. (agf/han/lum/deb/wan/lyn/jpg)