Pendanaan Kereta Api Cepat dari APBN, Nevi Minta Diaudit Investigasi 

5

Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bila dirunut kembali proses persetujuan proyek ini, awalnya tidak ada jatah modal negara untuk KAI tahun ini sesuai UU APBN 2021.

Seiring berjalannya waktu dan pengerjaan proyek mulai dilakukan. Di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp 7 triliun untuk KAI.

Kondisi ini memunculkan kontroversial karena jatah PMN untuk KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021.

“Dari usulan awal, tidak semuanya dipakai untuk proyek kereta cepat. Kami di Komisi VI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dirut PT KAI pada  2 September, dan PT KAI  menyampaikan PMN ke Komisi VI sebesar Rp4,1 triliun karena ada pembengkakan biaya 1,9 miliar dolar AS pada proyek kereta cepat,” jelas Nevi.

Menurutnya, yang menjadi Persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeserpun APBN, dan coba cari solusi lain.

“Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk percepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi,” tukasnya.

Nevi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR Perwakilan FPKS mengatakan, semestinya investasi kereta cepat dapat diperhitungkan secara matang karena proyek ini sangat besar menelan biaya.

Baca Juga:  Nenek Penjual Ikan: “Terima Kasih Pak Andre, Saya Bisa Jualan Lagi”

“Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekarang,” ingatnya.

Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama komisi VI dan V yang menjadi bagian dari pengawasan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap  proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Saya mengusulkan, kalo perlu digesa agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi cepat dapat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini,” jelas Nevi.

Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja.

Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi negara melalui deviden sebagai PNBP. Namun pada kenyataanya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.

“Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas. Lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk,” tukas Nevi Zuairina.(rel/idr)