Suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu akhirnya tuntas. Itu sekaligus menandai langkah menuju pesta demokrasi 2024 di tengah isu adanya penundaan. Kemarin (12/4), Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Negara, Jakarta.
Jokowi berharap, KPU dan Bawaslu bisa segera menyiapkan Pilkada 2024. ”Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” katanya.
Persiapan tersebut penting. Sebab, menurut kepala negara, untuk kali pertama Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada dalam satu tahun. ”Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022,” ujar Jokowi.
KPU dan Bawaslu diharapkan segera mempersiapkan secara matang dan menjaga kualitas demokrasi. Jokowi juga berpesan agar KPU menekankan soal pendidikan politik kepada masyarakat.
Presiden berharap tidak ada lagi yang membuat masyarakat terprovokasi isu politik identitas. ”Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” ucapnya.
Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ”Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” bebernya.
KPU sebelumnya mengajukan alokasi total anggaran Rp 76 triliun untuk Pemilu 2024. Dana itu digunakan untuk seluruh rangkaian yang akan berjalan sejak Juni 2022 hingga pertengahan 2024.
Namun, dalam kesempatan sebelumnya, presiden meminta agar anggaran pemilu dikaji ulang. Nah, menurut perhitungan mantan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, kebutuhan anggaran yang memadai berada di angka Rp 50 triliun–Rp 60 triliun.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menambahkan, seluruh penyelenggara pemilu sudah siap melaksanakan tugas.
”Anggota KPU dan Bawaslu semuanya menyatakan siap akan bekerja menyiapkan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan sebaik-baiknya,” terang Mahfud kepada awak media.
Menurut dia, KPU dan Bawaslu akan berhasil melaksanakan tugas apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Karena itu, pemerintah mengharapkan partisipasi publik. ”Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan tertib serta taat hukum di dalam pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.
Setelah pelantikan di Istana Negara, komisioner KPU dan Bawaslu langsung menuju kantor masing-masing. Mereka menggelar rapat pleno. Agendanya memilih ketua di masing-masing lembaga.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya sepakat untuk menetapkan Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu periode 2022–2027. ”Bapak Rahmat Bagja diberi amanah untuk memastikan proses kolektif kolegial kepemimpinan Bawaslu RI dapat berjalan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Lolly menjelaskan, proses pemilihan berlangsung relatif cepat. Sebab, mekanisme pemilihan ditentukan melalui mufakat. Terkait kebijakan strategis menyangkut kesiapan pengawasan akan dibahas lebih lanjut.
Bagja bukan sosok baru di kelembagaan Bawaslu. Alumnus Utrecht Belanda itu merupakan petahana di Bawaslu. Situasi yang sama terjadi di kelembagaan KPU. Dalam rapat pleno, sang petahana Hasyim Asy’ari ditetapkan secara musyawarah sebagai ketua KPU periode 2022–2027. ”Pemilihan tidak sampai satu menit,” ungkap Komisioner KPU Mochammad Afifuddin.
Hasyim menegaskan, KPU akan langsung tancap gas melanjutkan persiapan Pemilu 2024. Rencananya, KPU akan menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah hari ini. ”Agendanya pembahasan PKPU (Peraturan KPU) Tahapan,” ujarnya tadi malam.
Menurut dia, PKPU tentang Tahapan sangat krusial untuk segera disahkan. Beleid tersebut yang akan menjadi dasar setiap tahapan pemilu yang akan dimulai pada 14 Juni 2022.
Pria kelahiran Jawa Tengah itu juga berharap proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah dapat berlangsung cepat.
Mengingat, DPR akan mulai menjalani masa reses pada 15 April. Bahkan, pihaknya meminta, jika dimungkinkan, pembahasan tahapan dapat digelar di masa reses. Selain penuntasan PKPU Tahapan, prioritas lainnya adalah konsolidasi. Baik di internal maupun bersama penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita berharap para anggota KPU dan Bawaslu yang baru bisa melaksanakan pemilu dengan lebih baik. Pihaknya mencatat sejumlah hal yang harus segera dikerjakan.
Pertama, senada dengan Hasyim, adalah penetapan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. PKPU tersebut perlu segera diselesaikan karena akan menjadi dasar untuk menyiapkan tahapan yang harus sudah dimulai Juni mendatang.
Hal lainnya adalah pengesahan PKPU verifikasi partai politik. Meski pendaftaran diperkirakan baru dibuka Agustus, beleid tersebut dibutuhkan agar proses uploading data bisa segera dimulai secepat-cepatnya. ”Karena perlu adanya waktu yang cukup untuk sosialisasi dan pengisian sipol bagi partai politik,” ujarnya.
Mengacu pengalaman lima tahun lalu, pengisian sipol yang dilakukan sebulan sebelum pendaftaran menimbulkan banyak persoalan. Di antaranya, sistem error akibat padatnya aktivitas di sipol.
Untuk Bawaslu, Mita mencatat, selain persiapan pengawasan, adalah memastikan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, pada pertengahan tahun ini, ada 25 provinsi yang komisionernya habis masa jabatan.
”Diharapkan terciptanya mekanisme rekrutmen yang lebih berkualitas dan menghasilkan penyelenggara yang baik,” tuturnya.
Karena tantangan kompleksitas yang tinggi, Mita mengingatkan agar rekrutmen bisa menghasilkan SDM yang mumpuni. Yang tidak kalah penting, dia meminta KPU dan Bawaslu menjaga kemandirian dan profesionalitas sebagai lembaga yang bersifat mandiri. (lyn/syn/far/c17/fal/jpg)
