Banyak Daerah tak Realokasi Anggaran, Sumbar Belum Melaporkan untuk JPS

Ilustrasi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi itu ditujukan agar melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung seluruh program-program kegiatan dalam penanganan Covid-19.

Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan, refocusing atau perubahan alokasi anggaran yang dimaksud diarahkan kepada tiga hal. Yakni, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net.

”Sebanyak 508 daerah telah mengalokasikan refocusing untuk penanganan kesehatan yang diambil dari kegiatan, hibah atau bansos, dan Belanja Tidak Terduga (BTT), ada yang hanya lewat kegiatan atau Bansos saja, atau BTT saja, ada juga yang lewat ketiganya,” kata Ardian dalam keterangannya, Senin (13/4).

”Terdapat 368 daerah yang sudah menganggarkan untuk dampak ekonomi, 174 daerah lainnya belum melaporkan. Kita akan pantau terus, jangan sampai daerah tidak menganggarkan karena dampak Covid-19 ini bukan hanya pada kesehatan, tapi juga sektor ekonomi dan sosial,” sambungnya.

Ardian menjelaskan, provinsi yang belum melaporkan terkait anggaran untuk penanganan dampak ekonomi, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masih ada 133 Kabupaten/Kota lainnya yang juga belum menganggarkan untuk dampak ekonomi.

Sementara itu, terdapat 405 daerah yang sudah menganggarkan penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net. Namun, 137 daerah belum melaporkan untuk Penyediaan Jaring pengaman sosial. ”Padahal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat,” ucapnya.

Adapun lima provinsi yang belum melaporkan untuk jaring pengamanan sosial, yakni Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 98 kota/kabupaten lainnya juga belum melaporkan Penyediaan Jaring pengaman sosial/ social safety net.

”Kami akan terus pantau, karena jangan sampai masih ada provinsi yang belum menganggarkan, nanti khawatir diikuti oleh pemerintah kabupatane/kota di bawahnya. Sehingga kami harapkan seluruh Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk segera melaksanakan Instruksi Mendagri ini, karena ini dibutuhkan kerja bersama, sinergi, untuk melindungi masyarakat,” ujar Ardian.

Dengan demikian, 34 Daerah yang belum melaporkan Data Anggaran Penanganan Covid-19 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 adalah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan 30 kabupaten/ kota lainnya.

”Sebagaimana instruksi tersebut, pemerintah daerah diminta selambat-lambatnya tujuh hari setelah instruksi diterbitkan melakukan recofusing dan realokasi anggaran untuk penangan Covid-19,” tegas Ardian. ”Apabila daerah tak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Terlebih, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan,” pungkasnya. (*)