Bawaslu Polisikan Pelanggar Protokol

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (jawapos.com)

Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon (bapaslon) pada tahap pendaftaran 4-6 September dipastikan ditindaklanjuti. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di masing-masing daerah akan tetap melanjutkan kasusnya meski sudah banyak yang disanksi teguran oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam keterangannya, kemarin (13/9). Fritz mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran Bawaslu daerah untuk menindaklanjuti dari aspek pidana. ”Bawaslu sudah memberikan surat edaran (SE) kepada semua jajaran supaya menindaklanjuti kasus pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya.

Pengajar hukum tata negara di STH Indonesia Jentera itu menambahkan, setidaknya ada dua norma undang-undang yang dilanggar oleh 243 bapaslon yang terpantau. Yakni, pelanggaran atas UU Nomor 4 tahun 1984 dan UU Nomor 6 Tahun 2018. Sehingga, kasusnya harus ditangani kepolisian.

Selain itu, Bawaslu juga sudah menyiapkan aturan untuk proses tahapan yang dijalankan. Khususnya, tahapan yang berada dalam lingkup kewenangan Bawaslu. Misalnya dalam proses sengketa, pendaftaran sengketa dilarang membawa massa. Hal yang sama juga berlaku saat menjalankan tahapan persidangan.

Jika hal itu dilanggar, kata Fritz, maka konsekuensinya. Bila pelanggaran terjadi saat pendaftaran sengketa misalnya, maka dokumen tidak akan diterima. Sementara jika terjadi di massa persidangan, maka persidangan akan dibatalkan.

”Pada tanggal 23 September adalah penetapan calon. Biasanya pascapenetapan calon, akan ada calon-calon yang tidak diterima dan mengajukan sengketa pencalonan ke Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan, hingga Jumat (11/9) lalu, sudah ada 72 calon kepala daerah yang mendapat teguran keras. Semuanya berstatus calon petahana. Rinciannya, 1 gubernur, 35 bupati, 26 wakil bupati, 5 wali kota, dan 5 wakil wali kota.

”Sejauh ini, sudah 72 daerah yang mendapat teguran keras,” ujarnya. Jumlah itu, lanjut dia, sudah naik cukup signifikan dibanding data pada (9/9) yang hanya 53 orang calon.
Kasto menambahkan, ancaman sanksi bisa meningkat jika pelanggaran serupa kembali dilakukan di masa mendatang oleh orang yang sama. ”Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat,” imbuhnya.

Kasto menambahkan, jajaran akan memantau secara ketat kepatuhan para bapaslon di daerah. Harapannya, jika ada pelanggaran, maka akan bisa cepat dideteksi.  Sebelumnya, Polri mengaku sudah punya ukuran dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama pilkada serentak 2020. ”Sudah ada parameter pada jukrah (petunjuk dan arahan) kepada jajaran,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto yang juga menjabat sebagai Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan Covid-19 Tahun 2020.

Kepolisian bisa mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang berada di luar undang-undang terkait pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pelanggaran UU dan PKPU terkait pilkada, diakuinya, kewenangan Bawaslu dan panitia pengawas (panwas). Biarpun begitu, menurut dia, penindakan yang dilakukan aparat kepolisian juga mempertimbangkan situasi di lapangan.

Baca Juga:  KPU Temukan 1.085.301 Pemilih TMS

”Namun, petugas tentunya akan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelanggar serta efek psikologis masyarakat. Jangan sampai menjadi pemicu konflik dan menambah beban masyarakat di masa pandemi,” ujarnya.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis juga sudah mengeluarkan sejumlah perintah kepada jajarannya guna mencegah klaster penularan Covid-19 dalam tahapan pilkada serentak 2020. Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020. Surat itu ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan Covid-19 Tahun 2020, atas nama Kapolri.

Yakni, Polri memperkuat pencegahan penyebaran Covid-19 mengingat pilkada memasuki tahapan penetapan paslon dan kampanye, yang memiliki potensi penyebaran. Kedua, tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19. Itulah sebabnya, kepolisian memperkuat pencegahannya

Dalam surat itu, para kapolda dan kapolres diminta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, TNI, serta pihak terkait lainnya agar pilkada berjalan lancar dan aman dari Covid-19. Selanjutnya, juga diminta memahami peraturan KPU terkait penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada, khususnya terkait pembatasan jumlah peserta kampanye.

Lalu, menggalang para paslon kepala daerah, serta partai politik untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan selama pilkada. Jajarannya diminta kembali menyosialisasikan protokol kesehatan secara massif. Terakhir, meningkatkan patroli siber untuk mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, hate speech, dan pelanggaran lainnya

Di sisi lain, Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Unand mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap bapaslon pelanggaran protokol kesehatan ini. Peneliti Pusako Hemi Lavour Febrinandez kepada wartawan menekankan; Pertama, tegas menegakkan protokol kesehatan atau tunda pilkada. Kedua, penyelenggaraan wajib memastikan keselamatan petugasnya. Ketiga, sanksi tegas patut dijatuhkan kepada yang tidak disiplin.

”Misalnya dengan mengurangi jatah waktu kampanye dan hal-hal lain yang efektif membuat jera peserta. KPU dan Bawaslu harus satu napas yang sama dalam proses penyelenggaraan ini. Sudah jadi rahasia umum kerap terjadi perbedaan tidak penting di antara penyelenggara meskipun kedua-duanya memiliki tujuan baik yang sama,” ujar Hemi.

Tapi, tambah dia, kedua penyelenggara harus membangun komitmen proses agar kesepakatan dapat terbentuk dan wajib dilakukan oleh kedua penyelenggara utama ini. Contoh dalam membuat aturan atau kebijakan keduanya diwajibkan bermusyawarah. Dalam kondisi genting ini, kekompakan KPU dan Bawaslu sangat diperlukan,” katanya. (far/jpg)