PPKM Melandai, Waspada Euforia

8
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.(NET)

Evaluasi pelaksanaan PPKM pada periode 6 hingga 13 September 2021 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kasus aktif per 13 September kemarin turun di bawah angka 100 ribuan. Sementara berbagai kota terutama di Jawa-Bali menunjukkan penurunan level.

Per kemarin, Satgas Covid-19 mencatat kasus aktif kini tinggal 99.696 kasus. Pertumbuhan kasus konfirmasi harian juga turun ke angka terendah yakni 2.577 orang.  Secara Nasional, kasus konfirmasi positif turun hingga 93,9 persen. Khusus Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu.

Pada periode PPKM minggu lalu pula, Provinsi Bali berhasil turun level dari 4 ke 3. Sehingga dari 11 kota/kabupaten yang masih mengidap level 4 pada minggu lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kota/kab saja.

”Hal ini merupakan buah dari kerja sama semua pihak yang telah bersama-sama berhasil menjaga kondusifitas pemberlakuan PPKM,” kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kemarin.

Luhut mengaku, penurunan ini jauh lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. ”Situasi Covid-19 membaik begitu cepat di Jawa Bali. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi, serta protokol kesehatan masih tertinggal,” kata Luhut.

Meski demikian, ada kekhawatirkan bahwa penurunan level di berbagai kota ini bakal menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Hal ini dikhawatirkan bisa mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19.

”Perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi, karena terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Semarang,” sebut Luhut.

Luhut mengatakan, di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitias yang cukup massif utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut.

Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Hal ini terlihat dari tingkat okupansi hotel di kawasan wisata Pangandaran mendekati penuh. Hal ini tentu saja berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.

”Saya mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini,” katanya.

Selain itu, lokasi-lokasi wisata di kota-kota ber level 3 yang bisa dibuka dan beroperasi akan terus ditambah. Ganjil-genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai jumat pukul 12.00 sampai dengan minggu pukul 18.00.

Perjalanan internasional terus diperketat untuk mencegah masuknya varian baru. Syarat perjalanan internasional dari luar negeri yakni wajib full vaksinasi, PCR, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan.

Soal vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi.

Oleh karena itu, kata Luhut, mulai PPKM periode 13 hingga 20 September ini, progress dan cakupan vaksinasi akan dimasukkan sebagai indikator penurunan level daerah. Kabupaten/kota harus mencapai setidaknya 50 persen target cakupan vaksinasi dosis pertama dan 40 persen cakupan target lansian untuk bisa turun dari level 3 ke level 2.

Sementara itu, untuk mencapai level 1 yang dinyatakan mendekati normal, cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.

”Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin a diatas. Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level,” kata Luhut.

Siapkan Situasi Endemi

Kementerian Kesehatan memaparkan rencana untuk menghadapi perubahan situasi dari pandemi menjadi endemi Covid-19. Kendati jumlah kasus saat ini sudah cukup menurun, tetapi Kemenkes tetap mengantisipasi kenaikan kasus lagi dan adanya varian baru virus yang masuk.

Rencana itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, kemarin (13/9). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, ada dua skenario yang sudah disiapkan. Skenario pertama dijalankan jika jumlah kasus stabil dan cenderung membaik, dengan rata-rata kasus sekitar 5 ribu per hari atau 1,9 juta per tahun.

Baca Juga:  OSS Penyebab Izin Tumpang-tindih, Andre Desak Menteri Investasi Koordinasi

Sementara skenario kedua apabila terjadi lonjakan dengan estimasi 3,9 juta kasus per tahun dari yang tercatat saat ini. Untuk menghadapi kemungkinan itu, Kemenkes berencana meningkatkan testing. Untuk skenario pertama ditarget 28 juta testing dan kenario kedua 58 juta testing.

Tingkat vaksinasi, isolasi, dan perawatan juga ditingkatkan, tetapi berlaku sama untuk kedua skenario. ”Perawatan kalau Skenario A ada 20 persen dari 1,9 juta kasus. Kalau Skenario B itu 20 persen dari 3,9 juta kasus,” jelas Budi kemarin.

Kemudian untuk isolasi gejala ringan ditargetkan 80 persen dari jumlah kasus. Sementara itu, target vaksinasi ditetapkan 77 persen dari populasi untuk kedua skenario, tidak terpengaruh jumlah kasus.

Budi juga menjamin akan merapikan prosedur testing di seluruh fasilitas kesehatan dengan laboratorium testing, terutama puskesmas. Diupayakan bahwa hasil tes bisa keluar sebelum dua hari sejak tes.

”Seluruh puskesmas akan kita latih kembali, akan kita pastikan sistemnya disederhanakan agar pelaporan bisa lengkap,” lanjutnya.

Pada kesempatan lain, Budi menyatakan bahwa virus ini cepat bermutasi. Sejak muncul pada Desember 2019 lalu sampai sekarang virus SARS CoV-2 terus bermutasi. Ada varian Alfa, Gama, hingga Delta.

”Varian Delta terus menjalar ke plosok dunia sehingga membuat lonjakan kasus di berbagai negara,” katanya.

Untuk itu pemerintah akan memantau perkembangan virus Covid-19 di dunia. Menurut Budi, pemerintah berupaya mencegah masuknya virus varian impor ini. ”Pemerintah perkuat pintu masuk Indonesia dan melakukan karantina,” ujar Budi.

Selain itu juga memperkuat laboratorium yang dapat melakukan whole genome sequencing atau menentukan urutan DNA dalam hal ini SARS CoV-2. ”Sudah ada 21 jaringan laboratorium di Indonesia,” ujarnya. Dalam sebulan sudah ada 1.866 genome sequencing. Jika ditotal, hingga kemarin sudah dilakukan 6.161 genome sequencing.

Budi dapat arahan Presiden Joko Widodo untuk percepat vakasinasi. 169 juta dosis sudah diterima Kemenkes. 157 juta dosis sudah diterima daerah. ”Tiga juta dosis disimpan untuk stok nasional,” ucap Budi.

Provinsi yang vaksinasi Covid-19 akan mendapat perhatian. Kemenkes, Panglima TNI, dan Kapolri akan terus mendorong pemerintah yang belum maksimal dalam vaksinasi Covid-19. ”Provinsi yang suntik pertamanya di bawah 20 persen yaitu Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Papua,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, evaluasi PPKM di luar Jawa masih akan diberlakukan selama 2 pekan yakni hingga 20 September mendatang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan agar mencegah masuknya varian baru melalui berbagai pintu, baik darat, laut, dan udara. ”Presiden meminta pos-pos perbatasan agar terus dijaga. Vaksinasi juga terus didorong,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, distribusi vaksinasi terus dilakukan. Terutama untuk kab/kota yang capaian vaksinasinya di bawah 20 persen. Dari sisi evaluasi PPKM per provinsi, Airlangga menyebut ada 2 provinsi yang turun level dari level 4.

”Ini menjadikan tidak ada provinsi yang level 4. Kemudian level 3, dari 22 provinsi menjadi 16, dan di level 2 dari 3 provinsi menjadi 11 provinsi,” jelasnya. Tetapi, jika dilihat per kabupaten/kota, ada 23 kabupaten/kota yang tetap diberlakukan PPKM level 4.

”Ini penting karena berbagai persiapan baik dari pemerintah maupun masyarakat ini harus terus waspada. Karena ada beberapa hal yang diperbaiki agar penurunan level atau tingkat kasus masih bisa dijaga,” urai pria yang juga Ketua KPC-PEN itu.

Dia melanjutkan, ada 17 kabupaten/kota yang telah mengalami perbaikan. Di mana dari 16 kabupaten/kota turun dari level 4 ke level 3. Bahkan, ada 1 kabupaten/kota yang turun ke level 2. Namun, pelaksanaan akan tetap dilakukan berbasis level 4.

”Karena kita masih menunggu jumlah vaksinasi agar bisa minimal mencapai 20 persen,” imbuh Airlangga.

Airlangga memerinci, hingga 12 September, kasus aktif wilayah luar Jawa Bali berkontribusi 59,46 persen dari total kasus aktif nasional. Meski begitu, terjadi penurunan kasus di berbagai wilayah.

Sejak 9 Agustus hingga 12 September, kasus aktif di Sumatera turun 68,30 persen. Sementara, di Nusa Tenggara turun 81,66 persen, Kalimantan turun 74 persen, Maluku dan Papua turun 38,07 persen, serta Sulawesi turun 73,9 persen. (tau/lyn/dee/deb/jpg)