Sekolah Wajib Sediakan Dua Opsi Pembelajaran

21
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.(IST)

Satuan pendidikan di wilayah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 dituntut untuk multitasking. Setelah didorong memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, sekolah juga harus segera bersiap melaksanakan Asesmen Nasional (AN).

Presiden Joko Widodo menegaskan, kepada para kepala sekolah untuk segera melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun, tidak sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi.

Jokowi menyebut sejumlah syarat yaitu wilayah sekolah tersebut sudah berada minimal pada level 3 PPKM dan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar, serta tenaga pendidik di sekolah tersebut sudah terlaksana.

Hal tersebut diungkapkan saat meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo yang digelar di SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, kemarin (13/9).

”Bapak/Ibu kepala sekolah, jadi kalau sudah divaksin sekali lagi segerakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar. Harapannya, vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar dapat memberikan perlindungan dari penyebaran virus tersebut.  Covid-19 sehingga kegiatan PTM terbatas dapat segera dilaksanakan.

”Agar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita semuanya tetap sehat, terlindungi dari bahaya Covid-19,” ungkapnya.

Guna menyosialisasikan PTM terbatas dan AN ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga mulai safari ke sejumlah daerah. Setelah Kabupaten Bogor dan Jakarta, kemarin (13/9) giliran sejumlah sekolah di Solo yang didatangi oleh Mantan Bos Gojek tersebut.

Dalam kunjungannya, Nadiem kembali menyinggung soal PTM terbatas yang sudah bisa dilakukan di daerah dengan PPKM Level 1-3. Sekolah bisa kembali dibuka pendidik dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi secara lengkap.

”Ada kewajiban bagi sekolah memberikan opsi PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ) tanpa diskriminasi,” ujarnya, kemarin (13/9).

Selain itu, dia mengungkapkan, kedatangannya ke sejumlah sekolah ini guna memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan aman. Sesuai dengan ketentuan dalam SKB empat Menteri. Sebagai informasi, sejak dua minggu lalu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surakarta sudah turun menjadi level 3.

Pada kesempatan sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku sangat mendukung kebijakan diselenggarakannya PTM terbatas. Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan untuk mengejar learning loss yang sudah hampir dua tahun dialami oleh anak-anak. ”Saya tidak mau lama-lama menunda,” tegasnya.

Untuk itu, Gibran mendorong semua satuan pendidikan yang ada di Solo untuk segera menyelenggarakan PTM terbatas. Ia pun memastikan, bahwa protokol kesehatan sudah diterapkan sangat baik.

”Jadi tidak perlu khawatir. Saya butuh kerja sama dari bapak dan ibu semua untuk menyukseskannya,” tutur Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Surakarta Adkha Dewi Gayatri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai amanat SKB empat Menteri sebelum kembali membuka sekolah.

Dengan begitu, PTM terbatas bisa dilaksanakan dengan aman. Selain itu, penyelenggaraan PTM terbatas ini juga dibarengi dengan PJJ untuk siswa yang kedapatan giliran belajar dari rumah.

Baca Juga:  Penyuap Eks- Penyidik KPK Divonis 2 Tahun

Annisa Permata Dewi, siswi kelas 11 SMAN 4 Surakarta, mengaku gembira bisa belajar tatap muka terbatas di sekolah. Menurutnya, sejak masuk SMA baru kemarin ia bisa belajar di kelas.

”Senang sekali bisa belajar tatap muka, bertemu dengan teman-teman. Saya berharap belajar tatap muka ini akan terus berlangsung,” tuturnya.

Persiapan AN

Setelah melaksanakan PTM terbatas, satuan pendidikan juga harus bersiap menjalankan AN. Sejumlah sekolah bahkan telah memulai gladi bersih untuk memastikan seluruh faktor yang mungkin menghambat pelaksanaan sudah diatasi. Salah satunya, SMP Negeri 1 Surakarta.

Rencananya, pelaksanaan AN untuk satuan pendidikan akan dimulai pada minggu ke-4 September 2021 usai semua simulasi dan gladi rampung. Jenjang sekolah menengah kejuruan dan paket C akan jadi yang pertama menjalani AN.

Disusul kemudian sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah pertama (SMP), dan SD/sederajat. Di mana, pelaksanaannya akan mengikuti peraturan yang berlaku dan protokol kesehatan ketat.

Saat berdiskusi dengan kepala sekolah dan para guru di SMPN 1 Surakarta, Nadiem mengatakan, AN sangat berbeda dengan UN. AN tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru, maupun kepala sekolah.

Sehingga, tidak perlu khawatir dan persiapan khusus. ”Sudah disampaikan berkali-kali AN tidak menimbulkan konsekuensi terhadap inidividu.  Tidak ada konsekuensi juga ke anggaran untuk sekolah, maupun ke lulusan,” jelasnya. Bahkan, imbuh dia, data tidak akan dipresentasi sebagai individu, melainkan agregasi sekolah.

Dia menegaskan, AN bertujuan untuk mendorong perubahan positif di sekolah. Mulai cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolahnya, hingga pengawasan sekolah dan cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi diri dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran.

Senada, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengibaratkan AN sebagai ‘free medical check-up’ atau pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara gratis. Baik untuk sekolah-sekolah maupun pemda.

”Supaya kita tahu apa yang perlu dirawat dan diobati,” kata pria yang akrab disapa Nino tersebut.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan, bahwa pelaksanaan gladi bersih pada jenjang SMP, jumlah peserta AN sebanyak 45 siswa dan 5 siswa cadangan. Mereka hadir di sekolah untuk melaksanakan simulasi AN berbasis komputer.

Selanjutnya, dengan dibimbing oleh proktor, para siswa login dan memasukkan nomor token tes.Pada hari pertama AN, para peserta akan mengerjakan soal latihan selama 10 menit, soal literasi selama 90 menit, dan survei karakter selama 30 menit.

Kemudian, pada hari kedua peserta mengerjakan soal numerasi selama 90 menit dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Dalam pelaksanaannya, akan ada pengawas yang bertugas memastikan asesmen berjalan dengan tertib. (mia/lyn/jpg)