Pastikan 812 Halaman, Hari Ini Diserahkan ke Presiden

17
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin. (net)

Pimpinan DPR akhirnya memastikan jumlah halaman UU Cipta Kerja yang sudah diketok palu Senin (5/10) lalu. Setelah kabar jumlah yang simpang siur dan berbeda-beda, mereka memastikan bahwa jumlah halamannya kini menjadi 812 halaman. Bukan 905, 1.052, atau 1.035 seperti yang sebelumnya muncul.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan bahwa jumlah itu bukan karena ada pengurangan atau penyelundupan pasal. Melainkan terkait masalah teknis. Azis mengklaim bahwa ini sudah sesuai dengan tata tertib DPR, di mana draf UU yang diserahkan ke Presiden harus disampaikan dalam bentuk kertas ukuran legal.

”Proses di Baleg menggunakan kertas biasa, sementara setelah tingkat 2 (paripurna) pengetikkannya di Kesekjenan (DPR) menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan di UU,” ungkap Azis dalam konferensi pers di DPR kemarin (13/10).

Sekjen butuh waktu untuk editing tersebut sehingga sempat muncul jumlah yang berbeda-beda. ”Simpang siur jumlah halaman secara resmi kami DPR menyatakan berdasarkan laporan Sekjen, netting 812 halaman,” tegasnya. Azis menambahkan bahwa untuk jumlah pasal saja memakan 488 halaman, ditambah penjelasan menjadi 812 halaman.

Jumlah halaman yang berubah-ubah itu sempat menimbulkan kecurigaan bahwa ada penambahan atau pengurangan pasal. Namun, Azis mengklaim bahwa tidak ada penyelundupan pasal seperti yang dikhawatirkan publik. Azis mempersilakan pihak-pihak yang menemukan ada selundupan pasal yang dimaksud untuk diajukan sekaligus ke uji materi di MK.

”Kami menjamin tidak akan ada selundupan pasal karena itu merupakan tindak pidana,” jelasnya. Dia meyakinkan bahwa semua pasal yang masuk sudah melalui pembicaraan dan persetujuan sejak tingkat Baleg, tim perumus, hingga tim sinkronisasi sebelum diketok di tingkat 2 paripurna.

Draf UU sebanyak 812 halaman ini akan dikirimkan ke presiden hari ini (14/10). Menurut Azis, waktu penyerahan ini disesuaikan dengan tatib DPR pasal 164. Yakni bahwa DPR memiliki tenggat waktu tujuh hari kerja sejak pengesahan di paripurna. Di mana, Sabtu dan Minggu tidak dihitung.

”Sehingga tenggat waktu untuk penyampaian UU Ciptaker akan jatuh pada 14 Oktober. Besok (hari ini, red) akan dikirim ke Presiden, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik,” ungkapnya.

Sekali lagi, Azis menyampaikan bahwa jika masyarakat keberatan, maka ada mekanisme konstitusi yang dibuka yakni melalui MK. Sedangkan untuk para anggota dewan yang mengaku belum mendapat draf tersebut, Azis menyampaikan bahwa draf akan dikirimkan melalui e-mail atau bisa diminta dalam bentuk hard copy ke Kesekjenan DPR.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, tidak ada yang berubah dari subtansi UU Cipta Kerja. Menurut dia, yang berubah hanyalah masuknya Pasal 161- 172 UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke dalam UU Cipta Kerja. ”Itu kami kembalikan, karena memang keputusan panja,” terang dia saat ditemui usai konferensi pers di gedung DPR RI kemarin.

Baca Juga:  Dorong Kesejahteraan Pesantren, Perlu Aturan Pelaksana UU Pesantren

Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa sejumlah pasal itu dimasukkan dalam UU Cipta Kerja setelah UU itu disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Namun, Supratman enggan menyebutkan kapan pasal-pasal itu dimasukkan.

Yang jelas, kata dia, baleg melakukan penyisiran terhadap draf UU yang disahkan, khususnya pasal yang sudah menjadi keputusan panja. Akhirnya ditemukan Pasal 161-172 UU Ketenagakerjaan yang belum dimasukkan. Padahal, sesuai keputusan panja, pasal-pasal dari UU existing itu harus dimasukkan.

Dia membantah jika apa yang dilakukan baleg itu dianggap cacat formil. Menurut Supratman, memasukkan pasal dalam UU yang sudah disahkan itu bisa masuk ketegori cacat formil jika yang dimasukkan bukan pasal yang disepakati panja.

Sementara yang dilakukan baleg adalah sesuai dengan keputusan panja. Jadi, pasal dari UU existing itu harus masuk dalam UU Cipta Kerja, karena sudah menjadi keputusan panja. ”Tidak masalah. Itu keputusan panja dan itu sudah memuat terhadap simplifikasi yang dibuat oleh pemerintah,” tegas dia.

Terkait perubahnya jumlah halaman UU Cipta Kerja, Supratman mengatakan, saat dirinya membacakan RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu, dia hanya menyampaikan jumlah pasal. Dia tidak menyampaikan jumlah halaman. Saat ditanya, berapa halaman draf RUU yang dia baca? Dia mengaku tidak tahu pasti. ”Saya nggak hafal yang kayak gitu, soal halaman,” tutur dia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin akhirnya turut bersuara tentang UU Ciptaker. Di hadapan peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) 60 dan 61 Lemhannas Ma’ruf kemarin (13/12), dia mengatakan penting untuk menyinggung UU Ciptaker yang baru saja diputuskan parlemen.

”Berdasarkan identifikasi dan analisi pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mispersepsi,” katanya. Kemudian juga karena ada disinformasi, kesalahpahaman, atau disalahpahamkan.

Untuk itu Ma’ruf menyampaikan pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi. Dia mengatakan sebaiknya aspirasi disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) atau peraturan turunan lainnya.

Kemudian sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi UU Ciptaker dapat menumpuh jalur konstitusional melalui MK. ”Bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum,” jelasnya. (deb/lum/wan/fas/jpg)