Urgensi Perubahan BKPM Disorot

35
Ekonom Indef Bhima Yudhistira. (dok.JawaPos.com)

Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju masih berkutat pada dua kementerian. Yaitu, Kemenristek yang dilebur ke Kemendikbud. Kemudian pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira memandang, pembentukan Kementerian Investasi justru akan menimbulkan banyaknya belanja anggaran. Hal itu disebabkan karena persiapan pembentukan kementerian tentu memerlukan anggaran yang tak sedikit. Yang lebih penting, Bhima justru melihat tak ada urgensi perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi.

Pembentukan itu juga tak akan serta merta menghilangkan persoalan investasi yang selama ini dihadapi RI. Bhima melanjutkan, salah satu indikator keberhasilan BKPM adalah meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB/kemudahaan berusaha).

Sebagai informasi saja, pada 2018, peringkat EoDB Indonesia sempat melonjak dari posisi 91 di tahun sebelumnya menjadi peringkat ke-72. Sayangnya pada 2019 posisi Indonesia melorot ke urutan 73 dan tetap stagnan di peringkat yang sama pada tahun lalu.

”Di situ terlihat bahwa komponen yang membuat investor mau ke RI yang notabene rankingnya rendah itu adalah perdagangan lintas batas. Itu ranahnya nggak di BKPM, mau berubah jadi Kementerian Investasi juga nggak akan ada lingkupnya, itu ranahnya di Kemendag dan Kemenkeu. Jadi issue-nya bukan hanya di BKPM, tapi di kementerian teknis lainnya,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (14/5).

Sehingga, upaya merubah BKPM menjadi Kementerian Investasi dianggap bukanlah sebagai solusi yang tepat dari setumpuk persoalan investasi yang dihadapi RI. Hal itu malah mencerminkan sikap pemerintah yang kurang pede pada kondisi saat ini. ”Sudah ada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, kenapa perlu BKPM jadi kementerian?

Artinya pemerintah ya sebenernya nggak pede. Masalah meningkatkan investasi itu multi sektor, bukan semata-mata mengubah BKPM jadi kementerian. Tidak semudah merubah nomenklatur lantas investasi bisa naik,” tegasnya.

Sejauh ini, Bhima menilai sebenarnya kinerja BKPM sudah cukup baik. Selama dipimpin Bahlil Lahadalia yang notabene memiliki sepak terjang pengusaha, banyak terobosan yang dilakukan.

Dia mencontohkan dengan investasi-investasi yang sebelumnya mangkrak bertahun-tahun justru bisa secara cepat dieksekusi oleh Bahlil. Latar belakang Bahlil sebagai pengusaha disebut banyak membantu terbosan itu terjadi. Komunikasi dengan pemda dan pengusaha juga relatif baik.

Pada tahun 2020, Bahlil juga berhasil melampaui target investasi yang ditetapkan. Tahun lalu pemerintan mematok target investasi Rp 817,2 triliun dan terealisasi Rp 826,2 triliun (101,1 persen dari target). Meski begitu, Bhima melihat ada pergeseran investasi.

”Pergeseran pada investasi yang kurang berkualitas. Meski investasi naik, tapi serapan tenaga kerjanya tidak besar, karena investasi banyak masuk ke sektor jasa. Jadi PR-nya bagaimana meningkatkan investasi yang berkualitas khususnya ke manufaktur dan perdagangan,” jelasnya.

Sementara itu Menristek Bambang Brojonegoro memilih tidak berkomentari dahulu soal penggabungan kementerian yang ia pimpin ke Kemendikbud. ”Untuk sementara tidak wawancara dulu,” katanya melalui pesan singkat.

Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya Bambang sempat menyinggung soal penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Di antaranya saat mengikuti Forum Diskusi Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi di Jakarta pada Minggu (11/4) lalu.

Pada acara tersebut Bambang mengatakan sempat mengusulkan supaya Kemenristek kembali digabung dengan bidang Pendidikan Tinggi. Sehingga, menjadi Kemenristekdikti seperti di kabinet sebelumnya. ”Tetapi yang dipilih menggabung Kemenristek ke Kemendikbud,” tuturnya.

Dia lantas mengatakan, akhirnya disepakati BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) menjadi badan sendiri. Dengan demikian nantinya BRIN memiliki struktur organisasi yang komplit.

Di antaranya memiliki deputi-deputi. Dia mengatakan sekitar setahun terakhir bekerja sebagai Menristek, tetapi tidak memiliki struktur organisasi. Sehingga, pegawainya bekerja seperti relawan. Perpres BRIN sudah ada sejak Maret 2020 tetapi tidak kunjung diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga lain yang selama ini bertanggung jawab ke Presiden tetapi di bawah koordinasi Kemenristek mengomentari keputusan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Lembaga ini di antaranya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Kepala BPPT Hammam Riza berharap nantinya BRIN dan BPPT sama-sama eksis. Artinya BPPT tidak dilebur ke dalam BRIN. BRIN lebih bertugas sebagai koordinasi dari sejumlah lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan (litbangjirap). Sementara BPPT menjalankan tugasnya seperti sekarang ini.

Harapan serupa juga disampaikan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Da menuturkan, Lapan dibentuk dengan Perpres berdasarkan UU 21/2003 tentang Keantariksaan. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Serta, penyelenggaraan keantirisaan.

Meskipun begitu untuk tugas penelitian dan pengembangan, Lapan wajib mengikuti amanat UU 11/2019 tentang Sisnas Iptek untuk diintegrasikan ke BRIN. Untuk itu Thomas mengatakan Lapan mengusulkan jalan tengah ke Presiden Joko Widodo.

Yaitu, Lapan sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan keantariksaan. Kemudian, kegiatan riset dan inovasi yang mereka lakukan dikoordinasikan dengan BRIN.

”Mencakup koordinasi program dn anggaran,” katanya. Sehingga, program litbang Lapan diusulkan dalam bentuk block grant dari BRIN. Tanpa melebur Lapan ke BRIN.

Pengaruhi Jabatan ASN
Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud juga akan berdampak pada jabatan para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di kelembagaan sebelumnya. Tak menutup kemungkinan, jabatan yang disandang saat berada di Kemenristek terpaksa dilepas lantaran tak ada lowongan di lembaga baru.

Dikonfirmasi atas kondisi tersebut, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono tak menampik. Kemungkinan itu ada. ”Tapi sekali lagi tergantung dari struktur kelembagaan yang baru ya,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Baca Juga:  Tiga Kodam Siapkan Pasukan untuk Dikirim ke Papua

Dengan diketahuinya struktur kelembagaan yang baru, lanjut dia, maka pemetaan kebutuhan pegawai dapat dilakukan. Apakah nantinya semua ASN Kemenristek bakal dipindahkan seluruhnya atau tidak. Dia mencontohkan, untuk jabatan eselon I.

Misalnya, di struktur kelembagaan yang baru hanya dibutuhkan tiga pejabat eselon I, sementara jumlah pejabat eselon I dari kelembagaan lama tersedia lima orang maka dua lainnya bisa terancam turun jabatan atau dipindah ke kementerian/lembaga lainnya.

”Nanti dicarikan kesesuaian jabatan lama dan baru. Kemudian kompetensi yang sama di kementerian atau lembaga lainnya. kalau tidak ada ya itu (tidak lagi menjabat, red),” jelasnya. Perpindahan ini pun dapat mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima para ASN eks-Kemenristek. Bukan hanya karena jabatan yang turun, namun bisa juga dari besaran tunjangan kinerja (tukin) yang berbeda antar kementerian/lembaga.

Paryono menegaskan, struktur kelembagaan baru ini jadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan kementerian terkait. Pihaknya saat ini belum mengetahui detilnya. Meski, BKN nantinya juga terlibat soal penempatan pegawai ASN-nya. ”Sejauh ini sih saya belum tahu ya,” katanya.

Disinggung soal lama proses pemindahan ASN, Paryono tidak bisa memastikan. Sebab, sangat bergantung pada proses administrasi yang harus dilakukan. Pada bagian lain, penggabungan Kemenristek ke kemendikbud ini dinilai Pakar Media Pendidikan Hary Candra bakal memberatkan tugas Kemendikbud.

Di mana, Kemendikbud sendiri saat ini sudah disibukkan mengurus sekitar 55 juta siswa mulai dari PAUD hingga mahasiswa. Apalagi, selama masa pandemi siswa banyak mengalami learning lost yang harus segera dikejar nantinya. ”Loadnya terlalu berat. Harusnya, dikti dan ristek yang jadi satu, di luar Kemendikbud,” ujarnya kemarin (14/4).

Menurut dia, bila dilihat antara pendidikan dasar menengah dan riset memiliki karakter yang cukup berbeda. Satu sisi, harus mengurus anak-anak sebelum masuk perguruan tinggi. Pada bagian lainnya, dari perguruan tinggi yang dekat dengan riset.

”Saya tidak tahu akan muncul wamen atau seperti apa. Tapi kalau menteri sendirian ngurusin, hemat saya berat. Khawatirnya ada salah satu yang akan ditinggalkan,” ungkap Co Founder dan Chairman PesonaEdu ini.

Hary sempat mempertanyakan alasan dibalik penggabungan yang dilakukan di tengah-tengah masa kabinet. Bukan sejak awal. ”Apakah melihat sesuatu yang penting sekali. Missal kalau karena risetnya, saat ini memang seperti apa?” katanya.

Dia tak menampik bahwa riset ini sangat penting. Terlebih, soal pendanaannya. Sebab, selama dana riset rendah dan infrastruktur kurang maka akan sangat sulit membuat lompatan besar.

Tugas semakin Berat
Senada, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono juga menilai penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek akan membuat tugas kementerian baru tersebut amat berat. Sebab, bidang pendidikan yang diurus makin bertambah.

”Penempatan urusan ristek di struktur kementerian baru harus tepat,” tegasnya. Hal ini bertujuan agar keterkaitan pengelolaan antara pendidikan, riset, pengembangan teknologi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung satu dengan lainnya.

Kemudian, lanjut dia, yang jadi persoalan, seberapa besar anggaran riset untuk perguruan tinggi yang dapat dialokasikan di Kemendikbudristek nanti. Sebab, kemungkinan bakal ada BRIN yang di luar Kemendikbudristek. ”Hubungan antara perguruan tinggi dengan BRIN juga harus nyambung, mengingat perguruan tinggi merupakan motor penggerak riset dan inovasi,” ungkapnya.

Menurut dia, hubungan kelembagaan yang baik antara Kemendikbudristek, perguruan tinggi, dan BRIN serta pembiayaan riset yang memadai akan memajukan riset dan inovasi yang mendukung Indonesia maju.

Namun yang lebih penting, dalam masa transisi penggabungan, kegiatan riset dan inovasi yang saat ini sedang berjalan dan komitmen-komitmen dengan mitra luar negeri terkait riset harus tetap berjalan dan ada yang mengurus.

Sementara itu, isu reshuffle sejatinya juga merembet ke kementerian lainnya. Di antara kementerian yang kembali dihembus isu reshuffle adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagaimana dalam hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), Mentan Syahrul Yasin Limpo masuk dalam lima menteri yang dianggap paling tidak memuaskan.

Dosen agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Feryanto memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil survei IPO tersebut. Menurut dia selama pandemi ini kinerja Kementan cukup baik. ”Saya menilai Kementan-nya. Bukan personal menterinya,” katanya.

Dia lantas menyebut sejumlah indikator kinerja Kementan, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya adalah pertumbuhan sektor pertanian dalam kurun 2020 sampai 2021 ini berada di tren positif. Berbeda dengan sektor lainnya yang negatif karena pandemi.

”Sektor pertanian menjadi buffer. Saya perkirakan kuartal pertama 2021 ini sektor pertanian tetap tumbuh baik,” jelasnya. Dia mengakui di awal-awal pandemi dahulu harga pangan sempat naik. Tetapi ini disebabkan karena ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga penyaluran komoditas pangan dari sentra ke perkotaan sempat seret.

Tetapi, akhirnya bisa lancar kembali dan harga kembali normal. Dosen yang akrab disapa Feri itu menuturkan, ada sejumlah aspek yang bisa ditingkatkan Kementan ke depan. Diantaranya adalah merespon pandemi Covid-19 yang bisa berlangsung panjang.

Diantaranya adalah dengan mengidentifikasi ketersediaan bahan pangan di lapangan. Selain itu, Kementan juga harus bisa melindungi petani. Khususnya dari ancaman penularan Covid-19. Sehingga petani tetap bisa berproduksi secara optimal. (dee/wan/mia/jpg)

Previous articleSarankan UPK Rp 75 Ribu jadi Angpao, BI Gelontorkan Rp 152 Triliun
Next articleDiwaspadai Lonjakan Harga Pangan