Kenaikan Iuran BPJS saat Pandemi, Dikhawatirkan Picu Tunggakan Masif

Anggota DPD RI Fahira Idris. (Foto: Dok. Pri)

Kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II mulai 1 Juli 2020 dan Kelas III pada tahun 2021, mengagetkan banyak pihak dan dinilai momentumnya belum tepat.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, kebijakan itu mengangetkan banyak pihak karena Februari 2020 Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal kenaikan BPJS Kesehatan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Selain itu, kata Fahira, kebijakan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan momentumnya kurang tepat saat ini. Pandemi Covid-19 cukup mengganggu roda ekonomi warga, termasuk kelas menengah yang diasumsikan sebagai peserta kelas I dan II.

Pelambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ditambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dikhawatirkannya akan semakin menambah beban masyarakat.

“Memang kelas III baru akan 2021, tetapi tetap saja momentum menaikkan iuran untuk kelas I dan II, hemat saya kurang tepat saat ini. Tidak bisa dipungkiri semua golongan masyarakat merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Makanya, kebijakan kenaikan iuran ini dikhawatirkan membuat banyak yang mengalami kendala untuk membayar,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Senator berdarah Minang ini menambahkan bahwa, selama wabah masih terjadi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diterapkan, idealnya berbagai lapisan masyarakat diberi berbagai kelonggaran.

Untuk mengurangi beban ekonomi dan kehidupan sehari-hari, kata Fahira, salah satu kelonggaran dimaksud adalah, tidak menaikkan atau menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kelonggaran ini agar ritme atau pergerakan ekonomi masih terus dapat berputar walau tidak normal seperti biasanya,” kata senantor daerah pemilihan DKI Jakarta ini.

Diakuinya defisit yang terus menerus terjadi bisa mengganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan dan membebani APBN. Oleh karena itu, upaya pemerintah menekan defisit BPJS Kesehatan harus didukung.

Menurut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini, pemerintah bersama BPJS Kesehatan masih memiliki pilihan lain. Yakni memaksimalkan kepatuhan pembayaran iuran hingga sempurna atau mendekati 100 persen, meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, maka defisit bisa dipangkas maksimal dan sisa defisit tidak terlalu membebani APBN.

“Yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa sulit ini adalah akan terjadi tunggakan yang masif, khususnya dari golongan mandiri. Jika ini terjadi, justru malah akan menganggu finansial dan keberlanjutan BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” ingatnya.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Pasal 34 Perpres 64/2020 tersebut.

Iuran Kelas I sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) atau pihak lain atas nama peserta.

Iuran Kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta.

Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.

Tiga Pertimbangan
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan sebagai modal perbaikan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seperti dikutip jawapos.com, Askolani menjelaskan, pemerintah mempertimbangkan tiga alasan sebelum akhirnya memutuskan menerbitkan Perpres 64/2020 tersebut.

Pertama, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan program JKN, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

Kedua, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan dilakukan guna memperbaiki layanan BPJS Kesehatan, baik di manajemen maupun di rumah sakit. Ketiga, penyesuaian tarif merupakan amanat Undang-undang yang dimungkinkan sebanyak dua tahun sekali.

Saat ini, total jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Di mana peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 133,5 juta orang, terdiri dari ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang.

Sedangkan untuk peserta penerima upah pemerintah (PPUP) sebanyak 17,7 juta orang, dan PPU yang berasal dari badan usaha sebanyak 36,4 juta orang. Selanjutnya yang masuk dalam kelompok PBPU sebanyak 30,4 juta orang, dan BP sekitar 5 juta orang.

“Pemerintah ada di depan untuk JKN, makanya yang PBI 96,5 juta sepenuhnya dibayar negara. Belum termasuk di pemda 37 juta,” tututnya.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memperbaharui data peserta agar sesuai dengan kelasnya. Salah satunya, dengan melakukan koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan mengenai masyarakat miskin yang belum masuk ke kelompok PBI.(jpg/esg)