Pemerintah dan Swasta mesti Imbangi Medsos dengan Informasi Kredibel

Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis. (Foto.dok.KPU)

Di era digital saat ini, masyarakat mengonsumsi informasi dari banyak sumber media. Umumnya ketika ditanya tentang media, maka akan mengarah pada media cetak maupun penyiaran. Namun, tren media sosial dan online yang menjadi dominan saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk alternatif komunikasi yang relevan.

“Awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah. Namun seiring perkembangan zaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut,” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis saat jadi pembicara seminar yang digelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) se-Indonesia dengan tema “Trend Social Media dalam Komunikasi Pembangunan” secara virtual, Rabu (15/4).

Mantan Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI Pusat) ini menuturkan, trasformasi komunikasi dapat dilakukan dengan menata ulang rencana komunikasi sesuai lingkup dan perkembangan zaman.

Era digital menuntut semua pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta untuk dapat mengimbanginya dengan informasi yang benar. “Humas bertanggung jawab membangun citra informasi. Informasi yang disampaikan ke publik wajib valid dan kredibel,” ucapnya.

Dijelaskannya, salah satu kekuatan internet adalah kemampuannya menyediakan informasi yang dapat diperbaharui setiap saat. Ada istilah big data, di mana pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber dapat didapatkan dengan mudah untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Media sosial dan online kini juga menjadi media  tepat untuk membangun imej atau citra dari masing-masing lembaga sebagai bentuk kedekatannya dengan masyarakat. Branding lebih mudah dilakukan dengan kapasitas media sosial yang diyakini lebih efektif dan fleksibel untuk berkomunikasi secara dua arah.

“Setelah mengetahui strategi branding digital, saatnya untuk melakukannya. Strategi sebaik dan sebagus mungkin tidak akan terlihat hasilnya jika tidak dicoba dan dilakukan. Sebagai solusi nyata, salah satunya membuat berbagai platform digital yang bisa dan disesuaikan dengan target tersebut,” tutur komisioner yang akrab disapa Andre ini.

Andre yang sangat concern pada branding digital, mengatakan, merupakan pilihan tepat untuk menjangkau lebih banyak lagi target atau masyarakat dalam menyebarkan sebuah informasi dan pengumuman yang dinilai lebih efisien.

“Pemerintah dan masyarakat pun tidak kesulitan lagi mendapatkan akses atau data yang ada ingin mereka peroleh. Digital branding dibagun untuk membangun citra yang ada di masing-masing lembaga terkait,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo memandang perlu adanya motor penggerak media sosial untuk pemerintahan guna menjalankan inovasi tata kelola pemerintahan dengan  memaksimalkan peran teknologi.

Menurut Hasto, pemanfaatan media sosial ini juga dapat menjadi salah satu jalan keluar permasalahan-permasalahan di masyarakat. Lebih lanjut, Hasto mengatakan menjalankan program media sosial mewakili suatu lembaga pemerintahan memiliki tantangan tersendiri.

Derasnya arus menuntut kesigapan masing-masing lembaga dalam mengembangkan program media sosial mereka secara dinamis dan penuh pertimbangan strategis.

“Menjalankan program media sosial secara utuh dan efektif tak selalu berkaitan dengan pembuatan konten yang cepat dan banyak. Ada beberapa pertimbangan yang perlu ditinjau terlebih dahulu supaya strategi yang diterapkan dalam masing-masing program media sosial dapat memberikan hasil yang optimal,” ucapnya

Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Novrizal mengatakan melihat kondisi yang saat ini berada di tengah pandemi global Covid-19, penting pola komunikasi dua arah melalui media sosial dalam membantu mengontrol pergerakan anggota di dalam keluarga maupun di luar keluarga atau di lingkungannya.

Dengan berkomunikasi, keluarga akan mengerti hal apa saja yang telah terjadi di luar. Misalnya dalam keadaan darurat Covid-19 ini, komunikasi keluarga menjadi alat kontrol pertama bagi anggota keluarga lainnya. Dengan komunikasi, para anggota keluarga dapat saling mengingatkan dan memberikan informasi mengenai perkembangan apa saja yang terjadi akibat virus ini.rel/esg)