Dulu Rp 4 Juta Sekarang Rp 650 Ribu, Biaya Sertifikasi Halal UKM

112
Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham.(NET)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag secara resmi menerima pemasukan atas sertifikasi halal mulai 1 Desember 2021 lalu. Belum genap dua bulan, total penerimaan dari pendaftaran sertifikasi halal mencapai Rp 150 juta. Selain itu biayanya juga lebih murah dibandingkan selama ini.

Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menuturkan, akhirnya mereka menerima pendapatan sebagai BLU untuk pertama kalinya. Penerimaan itu diperoleh dari tarif layanan sertifikasi halal. Dia mengatakan ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal.

Di antaranya, untuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri. Sementara itu biaya sertifikasi halal yang reguler untuk UMK dipatok Rp 650 ribu. Perinciannya adalah Rp 300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp 350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.

”Tarif baru ini jauh lebih murah,” katanya. Sebab sebelum adanya ketentuan tarif itu, biayanya cukup besar. Informasi yang dia terima, instansi pusat maupun daerah biasanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta.

Baca Juga:  Andre Rosiade Sebut PT KAI Berhasil Urus Mudik 2022

Menurut dia penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMK. Tujuannya untuk stimulasi, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini.

Dia mengatakan pemberlakuan peraturan tarif ini lebih meringankan pelaku usaha serta mendorong akselerasi sertifikasi halal. ”Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai,” katanya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mastuki mengatakan saat ini mereka berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenag. ”Jumlah (uang pendaftaran halal) yang masuk baru Rp 150 juta. Masih ada kendala sistem,” katanya, kemarin (16/1).

Mastuki mengatakan, kendala itu di antaranya disebabkan masih perlunya penyempurnaan sistem single payment. Sistem ini diterapkan karena pembayaran yang masuk ke BPJPH Kemenag harus didistribusikan untuk kepentingan sertifikasi halal.

Yaitu, didistribusikan untuk biaya audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LBH). Kemudian untuk biaya sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai penerbitan sertifikasi halal. Mastuki mengatakan, saat ini mereka masih proses konsolidasi data dengan sistem di LPH. (wan/jpg)