Pemilihan KUA Teladan Ditiadakan, MTQ Nasional di Sumbar Diundur

10
Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi Tohor. (Foto: IST)

Pemilihan KUA Teladan dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tingkat nasional tahun 2020 ditiadakan. Sementara Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) di Sumatera Barat (Sumbar) diundur November 2020.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi Tohor, saat membuka virtual meeting Dialog Interaktif Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, melalui aplikasi zoom, Rabu (17/6/2020).

Dalam pertemuan virtual yang diikuti 433 peserta tersebut, Tarmizi mengatakan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang secara fisik tidak mungkin dilaksanakan saat pandemi Covid-19.

Hal itu juga untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.

Mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau ini mengakui, selama masa pandemi Covid-19, banyak program Ditjen Bimas Islam yang tidak dapat dilaksanakan. Sebab, anggaran tahun 2020 banyak yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Tapi kita bersyukur karena ada anggaran kita yang tidak bisa dialihkan ke penanganan Covid-19, yaitu anggaran yang bersumber dari PNBP dan SBSN,” sebutnya seperti dilansir laman Kemenag.

Salah satu program yang tetap berjalan tahun ini, sebut Tarmizi, adalah pembangunan balai nikah dan manasik haji. Pada tahun 2020, kata dia, sebanyak 228 unit balai nikah dan manasik haji akan dibangun dengan plafon anggaran sebesar Rp 356 miliar.

“Sampai saat ini untuk pembangunan balai nikah dan manasik haji sudah banyak yang proses lelang dan ada juga yang sudah menetapkan pemenangnya,” jelas Tarmizi.

Terkait MTQN, Tarmizi mengatakan bahwa sedianya digelar Juli 2020 di Kota Padang, Sumbar. Namun, panitia sepakat untuk mengundurnya hingga November 2020.

“Itu keputusan kita saat ini. Tapi jika nantinya Covid-19 masih ada, maka kemungkinan besar akan kita batalkan juga,” tandasnya.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Muharam Marzuki yang menjadi narasumber menambahkan, anggaran kegiatan Pemilihan KUA Teladan dan LKTI yang telah disediakan di tingkat provinsi dialihkan atau direvisi untuk kegiatan focus group discussion (FGD) terkait peningkatan kualitas layanan KUA atau peningkatan kualitas penghulu.

“Sedangkan anggaran yang disediakan di tingkat kabupaten/kota dialihkan untuk belanja modal, seperti alat pengolah data pada Seksi Bimas Islam,” terang mantan Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini.

Muharam meminta agar revisi anggaran kegiatan tersebut betul-betul diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan KUA dan profesionalitas penghulu.

“Termasuk program peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi,” pungkasnya. (rel)