Rp 178 Triliun Uang APBD Masih Parkir di Bank

14
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto.(IST)

Triliunan uang pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank menjadi sorotan banyak pihak termasuk presiden Joko Widodo. Sebab, serapan anggaran daerah memasuki sepertiga akhir 2021 masih minim.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, memasuki September, realisasi APBD 2021 belum tembus 50 persen. Saat ini, rata-rata serapan daerah ada di angka 44 persen.

Akibatnya, jumlah uang yang mengendap di bank cukup besar. Menurut data Bank Indonesia (BI), per 31 Agustus 2021, angkanya mencapai Rp 178,55 triliun. Masing-masing, pemerintah provinsi Rp 56,42 triliun dan pemerintah kabupaten/kota Rp 122,42 triliun.

”Kami minta melakukan mempercepat akselerasi APBD,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (16/9).

Dia menjelaskan, masih besarnya dana di perbankan disebabkan kecenderungan pemda yang kerap menunda belanja. Di sisi lain, ada juga yang sengaja menyediakan ruang keuangan guna pembiayaan pemda dua bulan mendatang.

Ardian menyebut, boleh-boleh saja jika uang di depositokan selama hanya sebatas manajemen cash. Namun jika ada indikasi kesengajaan untuk mendapatkan imbal hasil, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga:  RDP dengan Semen Indonesia, Nevi Minta Jaga Moratorium Pabrik

”Misalnya insentif nakes belum dibayarkan tapi ada deposito di perbankan. Itu sengaja untuk mendapatkan pendapatan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui, ada sekitar Rp 2 triliun dana pemprov Jateng tersimpan di bank. Namun dia menegaskan hal itu bukanlah kesengajaan. Melainkan karena siklus anggaran.

Secara aturan, uang yang belum digunakan harus disimpan di bank. ”Memangnya boleh gak saya simpan di peti lemari besi?,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, adanya uang yang belum digunakan sulit dihindari. Contohnya, untuk proyek lelang mayoritas dibayar di akhir. Pemerintah juga dilarang melakukan pembayaran sebelum barang sudah di tangan. ”Uang yang belum dilakukan pembayaran ya disimpan di bank,” tegasnya.

Meski demikian, diakuinya, situasi di setiap daerah bisa jadi berbeda. Jangan-jangan, di tempat lain memang ada pihak yang sengaja deposito untuk mengambil keuntungan. Namun dia memastikan pemprov Jateng tidak melakukannya. ”Kami cari bunga enggak sama sekali,” jelasnya. (far/bay/jpg)