Negosiasi Dengan Saudi Masih Berlangsung, Berharap Jamaah Dapat Booster

16
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.(IST)

Pemerintah terus mengupayakan agar mereka yang vaksin Covid-19 dengan vaksin asal Tiongkok tetap diizinkan untuk melakukan umrah di Arab Saudi.

Memang hingga kini, keputusan pemerintah Arab Saudi masih sama. Jika negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi berhasil, ada kemungkinan vaksinasi ketiga atau booster diberikan untuk calon jamaah umrah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan tengah membuka diskusi dengan Saudi.

Hal ini terkait dengan diperbolehkannya penerima vaksin Covid-19 dari Tiongkok untuk beribadah di Saudi. ”Jangan sampai vaksin itu keluar dari koridor kesehatan. Selama vaksin itu sudah disetujui WHO harusnya diperbolehkan,” ucapnya.

Alasan Budi adalah vaksin yang disuntikan ini tergantung yang ada. Sejauh ini jumlah vaksin terbatas. Indonesia kebetulan lebih banyak menerima vaksin Covid-19 dari Tiongkok, seperti Sinovac.

Jika harus menyuntikan vaksin lain sebagai booster, dianggapnya tidak etis. Sebab masih banyak orang di Indonesia yang belum menerima vaksin.

Sementara itu Plt Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rondonuwu mengatakan bahwa bisa jadi ada prioritas bagi calon jamaah umrah untuk diberikan vaksin booster. ”Tapi diharapkan negosiasi antar pemerintah ini bisa membuahkan hal positif,” katanya.

Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada meminta pemerintah Indonesia memperjuangkan vaksin Sinovac supaya bisa diterima oleh kerajaan Saudi.

Dia mengatakan sudah selayaknya pemerintah Indonesia berupaya menjamin pelaksanaan Ibadah dapat dilaksanakan. ”Kami menyadari pemerataan vaksinasi menjadi hal penting. Namun selagi kebijakan vaksinasi mandiri belum diputuskan, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyediaan vaksinasi booster,” katanya.

Upaya penyediaan vaksin booster ini setidaknya sampai dengan akhir Desember 2021. Menurut Wawan, para calon jamaah umrah sejatinya tidak keberatan jika membeli vaksin booster untuk bisa umrah.

Dia meyakini persentase jumlah calon jamaah umrah sampai dengan pemberangkatan akhir Desember 2021 tidak terlalu sigfinikan. Sebab saat ini tahap awal pengiriman jamaah umrah di masa pandemi untuk Indonesia.

Untuk itu, Wawan mengatakan pemerintah bisa mengupayakan pemberian vaksin booster bagi jamaah umrah. Terkait dengan pelonggaran protokol kesehatan di Saudi, khususnya di Masjidilharam dia mengaku sangat bahagia.

Pelonggaran itu diantaranya mulai dilepas pembatas jamaah di Masjidilharam. Sehingga, jamaah tidak perlu lagi jaga jarak ketika berada di dalamnya. ”Ini sebuah situasi yg sangat menggembirakan, tentunya Indonesia harus merespons perkembangan ini secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Pelonggaran itu juga menggambarkan Arab Saudi sudah siap menerima jamaah secara global, termasuk dari Indonesia. Selain itu Saudi juga siap memasuki fase baru kehidupan normal dalam beribadah.

Menurut dia, momen ini harus dimanfaatkan secara cepat oleh pemerintah. Caranya melalui kunjungan lobi diplomatik (diplomatic lobbying).

Tujuannya agar pemerintah saudi menerima kedatangan jamaah Indonesia tanpa banyak persyaratan yang mempersulit jamaah. Contohnya, ketentuan karantina dan jenis vaksinasi.

Baca Juga:  LPSK Jaga Bharada E 24 Jam Penuh, Tolak Permohonan Perlindungan Putri

Terpisah, Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono mengamini, bahwa hingga kini kebijakan Pemerintah Saudi mengenai vaksin masih sama. Bagi yang menggunakan vaksin asal Tiongkok, seperti Sinopharm dan Sinovac harus mengambil suntik vaksin booster.

Ini berlaku bagi seluruh warga negara asing (WNA) yang akan masuk ke Saudi baik untuk umrah maupun kepentingan lainnya. ”Saudi sampai saat ini masih minta booster bagi yang vaksin di luar 4 yang dipakai Saudi,” ujarnya, kemarin (17/10).

Keempat vaksin tersebut yakni, Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Eko juga menyampaikan, bahwa Saudi masih menerapkan pembatasan pergerakan atau perlintasan orang melalui penerbangan langsung dari Indonesia.

Hanya warga negara asing dengan suntik dua dosis vaksin yang diakui Arab Saudi yang diperbolehkan kembali ke sana. Itu pun, harus menggunakan empat jenis vaksin yang diakui. ”Kalau nggak, nanti (transit) empat belas hari di negara lain,” tuturnya. (mia/wan/lyn/jpg)

Kendati begitu, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan otoritas setempat perihal hal ini. Terutama, tim teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemeneks) kedua pihak.

”Yang krusial adalah integrasi aplikasi Pedulilindungi dan aplikasi Tawakalna, yaitu terkait status kesehatan seseorang. Apakah sudah vaksin atau belum,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu waktu untuk menunggu hasil integrasi tersebut seblum mulai adanya umroh. Saat ini, app e-visa untuk umroh bagi Indonesia pun masih belum dibuka.

Disinggung soal kondisi pandemi di sana, Eko mengungkapkan bahwa kasus penularan sudah terkendali sejak beberapa bulan lalu. Kasus tambahan harian hanya sekitar 45 orang.

Oleh sebab itu, mulai 17 Oktober 2021, masyarakat sudah dibolehkan tak menggunakan masker ketika di luar ruangan. Kemudian, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga sudah boleh terisi penuh. ”Tapi tetap bagi yang sudah vaksin lengkap,” ungkapnya.

Sementara itu, pembatasan perjalanan juga diberlakukan Indonesia dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19. Terlebih, usai menghadapi lonjakan kasus Covid-19 sangat parah pada Juli silam.

Meski saat ini, laju penyebaran bisa ditekan secara signifikan setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat.

”Pemerintah kita menginginkan capaian ini dipertahankan. Pemerintah memperketat aturan masuk dari negara lain, karena tidak ingin kejadian yang dulu terulang,” jelasnya.

Diakuinya, hal ini pun berdampak kepada para WNI di luar negeri. Pendatang dari luar negeri hanya bisa melalui dua pintu masuk, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, mereka wajib melakukan karantina selama delapan hari guna memastikan tidak dalam kondisi tidak terpapar SARS CoV-2, terutama varian-varian baru yang ada di luar negeri. (mia/wan/lyn/jpg)