Presiden: PSBB Belum akan Longgar

Presiden Joko Widodo.

Rencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipastikan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pemerintah akan melihat hasil kajian terlebih dahulu untuk menentukan apakah sebuah wilayah sudah boleh dilonggarkan atau belum. Yang penting, rencananya sudah disiapkan.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin ratas virtual mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Jakarta kemarin (18/5). ”Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” ujarnya.

Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa PSBB mulai dilonggarkan. Yang sedang disiapkan pemerintah baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran.

Rencana tersebut baru akan diputuskan setelah ada timing yang tepat setelah melihat data dan fakta di lapangan. Sehingga, keputusan yang diambil tidak salah.

”Dua minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik,” lanjutnya.

Berdasarkan diskusi bersama para gubernur, disimpulkan bahwa garda terdepan pengendalian Covid-19 adalah unit masyarakat terbawah. Yakni warga di lingkungan RT dan RW.

Karena itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah memperkuat gugus tugas di level RT dan RW tersebut, atau setidaknya di tingkat desa. Mereka menjadi kunci mengendalikan penularan dalam skala kecil.

Untuk mendukung penguatan itu, puskesmas akan diperkuat. Di seluruh Indonesia tercatat ada 10.134 puskesmas di mana 4.000 di antaranya memiliki fasilitas rawat inap. Juga ada 4.883 dokter praktik keluarga dan klinik-klinik pratama yang melayani program Jaminan Kesehatan Nasional. mereka akan menjadi ujung tombak pengujian sampel dan contact tracing Covid-19.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, yang dibahas dalam ratas adalah skenario-skenario pelonggaran PSBB.

Pemberlakuannya bergantung pada hasil analisis data di lapangan, apakah sudah memungkinkan untuk dilakukan pengurangan pembatasan.

Ratas kemarin juga membahas penegasan larangan mudik.”Tidak boleh mudik, titik. Dan mari kita ikut menjaga secara bersama-sama tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak ada yang mudik,” lanjutnya.

Namun, tetap memberikan ruang kepada transportasi yang terkait logistik, pangan, kegiatan pemerintah, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19.

Hingga saat ini, konsentrasi utama Covid-19 masih berada di Jawa. 67 persen pasien positif berada di Jawa. 79 pasien meninggal di Jawa, termasuk 59 persen pasien sembuh. Tingkat kesembuhan di beberapa provinsi juga tinggi, seperti Aceh (83,3 persen), Bangka Belitung (79,3 persen), Bali (71,8 persen), Kepri (69,0 persen), dan Gorontalo (62,5 persen).

Sebaliknya, laju penularan kasus di beberapa provinsi masih tinggi. ”Jawa Timur mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 70 persen,” ungkap perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal itu. Sumsel mengalami kenaikan kasus 157 persen, dan Kalsel 60 persen.

Sementara Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin mengatakan, Korlantas siap untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam melarang mudik sesuai dengan PSBB. Penyekatan akan terus dilakukan hingga ditentukan pemerintah. “Perpanjangan tidak ada problem, kami laksanakan,” urainya.

Menurutnya, upaya untuk menembus penyekatan adalah hal yang wajar. Korlantas akan berupaya maksimal mencegah orang menembus penyekatan. ”Mau lewat jalur tikus atau manapun sudah dijaga,” urainya.

Polri selama PSBB telah melakukan berbagai langkah dari pembubaran kerumunan hingga penyemprotan disinfektan. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menjelaskan, Polri telah membubarkan kerumunan sebanyak 1.357.361 kali se-Indonesia.

Diharapkan, dengan langkah itu masyarakat menjadi lebih patuh phsycal distancing dan social distancing. ”Bahkan penyemprotan disinfektan bersama TNI dilakukan sebanyak 1,4 juta kali di berbagai lokasi,” terangnya.

Tak hanya itu, Korps Bhayangkara juga membantu dengan bantuan sosial sebanyak 2.3 juta paket. Terdapat juga 6.750 dapur umum yang membantu masyarakat terdampak secara ekonomi. ”Kami juga membantu dengan memberikan 900 ribu APD,” jelasnya. (byu/idr/jpg)