Tambah Potensi Pemilih 456 Ribu, Mendagri Ingatkan Keamanan Data

27
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) didampingi Komisioner KPU Pramono Ubaid (kiri), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochamad Afifuddin (kedua kanan) beserta jajaran memperlihatkan alat pelindung diri yang akan digunakan petugas pemilu saat acara Penyerahan Data Pemilih Pemula Tambahan dan Peluncuran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/6/2020). KPU menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4) tambahan sebanyak 456.256 orang dan meluncurkan alat perlengkapan pencegahan COVID-19 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

Basis data untuk pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dilengkapi. Kemarin (18/6), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan tambahan pemilih yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dirjen Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakhrullah mengatakan, jumlah pemilih baru yang disetorkan 456.256 jiwa. Jumlah itu melengkapi 105.396.460 jiwa yang sudah diserahkan pada awal tahun lalu. ”Sehingga total DP4 yang telah diserahkan menjadi 105.852.716 jiwa,” ujarnya.

Penambahan itu sebagai dampak pemunduran waktu pemungutan suara dari 23 September menjadi 9 Desember. Sehingga terdapat penambahan jumlah masyarakat berusia 17 tahun atau telah menikah yang menjadi syarat sebagai pemilih. Zudan menambahkan, jumlah itu berasal dari dinas dukcapil di 309 kabupaten/kota. ”Sebab ada kabupaten/kota yang tidak pilkada, tetapi melaksanakan pemilihan gubernur sebanyak 48 kabupaten/kota,” ujar imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, penyerahan DP4 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menciptakan data pemilih yang akurat. ”Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam rangka melakukan valdiasai data pemilih,” ujarnya.

Namun, mantan Kapolri itu mewanti-wanti agar proteksi keamanannya dijaga. Sebab, data kependudukan terkait dengan data pribadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya sebagaimana ketentuan Undang-undang. ”Kita juga harus comply kepada prinsip-prinsip demokrasi, demokrasi untuk menjaga hak privasi rakyat kita,” kata dia.

Ketua KPU RI Aief Budiman mengatakan, data tambahan yang diterima akan melengkapi DP4 sebelumnya. Sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), pihaknya akan melakukan tahapan coklit untuk mengecek akurasinya di lapangan. ”Coklit bulan Juli nanti,” ujarnya.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin berharap jajarannya bisa segera mendapat salinan DP4 tambahan. Sebab, dengan adanya pembaharuan, salinan DP4 lama yang diterima Bawaslu sudah tidak lengkap. Afif menuturkan, salinan dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pengawasan.

”Data pemilih penting untuk sama-sama kita pedomani sbg basis dari data yang harus ditambah/dikurangi,” cetusnya. Pria asal Sidoarjo itu juga memastikan, jajaran pengawas akan mengawal tahapan coklit secara melekat bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Alfitra Salamm meminta proses penyusunan data pemilih dilakukan dengan baik. Sebab, hal itu menyangkut hak konstitusional warga negara. Selain itu, dia meminta agar kerja pemutakhiran bisa dilakukan dengan cermat sehingga tidak ada perubahan berkali-kali.

”Jangan sampai akurasi data pemilih ini terjadi lagi perubahan-perubahan yang dilakukan KPU,” ujarnya. Mengaca dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, perbaikan terhadap DPT dilakukan hingga tiga kali. (far/jpg)