Diisi “Darah Segar”, Kepengurusan Baru BKM-PII Harus Bawa Penyegaran

194

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto melantik dan mengambil sumpah Pengurus Pusat Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) periode 2021-2024 di Auditorium Gedung M Lantai 8 Kampus 1 Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (20/03/2021) secara luring. Kepengurusan BKM-PII periode ini diketuai oleh Prof Agustinus Purna Irawan.

“Saya ucapkan selamat bekerja dan melaksanakan amanah kepada pengurus BKM-PII yang baru, yang dipimpin oleh Prof Agustinus yang relatif darah segar dalam organisasi ini. Segar dalam artian, usianya relatif muda, dan wajahnya juga segar. Kita harapkan Pak Agustinus dan kepengurusan baru ini membawa penyegaran di BKM-PII,” ujar Heru Dewanto saat memberikan sambutan pelantikan yang menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Heru menyebut, kepengurusan di periode ini adalah kepengurusan yang mendapat tugas melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, yakni mentransformasikan keinsinyuran di Indonesia.

“Untuk mentransformasikan, dibutuhkan kepemimpinan yang transformasional,” tegasnya.

Menurut Heru, periode saat ini bukan periode yang biasa-biasa saja. Berbeda secara diametral dari kepengurusan sebelumnya karena amanat UU. “Jadi kita tidak bisa melaksanakannya business as usual. Kita harus sadar bahwa memang tugas kita adalah istimewa. Kita harus merombak banyak hal. Mentransformasikan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan amanat UU jelas, bahwa PII bertugas sebagai penyelenggara keinsinyuran di Indonesia. “Nah, pertama-tama kita perlu memahami apa itu penyelenggara keinsinyuran, secara menyeluruh pemahaman kita. Kita mulai dengan pemahaman bahwa keinsinyuran kita artikan dan kita maknai sebagai sebuah perjalanan akademik dari perguruan tinggi, dilanjutkan dengan pendidikan profesi masih di perguruan tinggi, dilanjutkan lagi dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme melalui sertifikasi insinyur profesional (IP), dilanjutkan lagi dengan registrasi insinyur Indonesia dan akhirnya adalah penyetaraan kompetensi dan profesionalisme di tingkat internasional,” paparnya.

Lalu apa yang berubah dengan adanya PP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran ini? Sebelum UU ini, katanya tidak ada yang disebut sebagai gelar insinyur secara pasti. Tapi sekarang sudah jelas bahwa insinyur adalah gelar profesi.

Baca Juga:  Masih Impor Komoditas, Nevi: Pemerintah Seharusnya Kendalikan Harga

Kemudian katanya lagi, untuk mencapai gelar profesi itu caranya juga sudah sangat jelas yaitu mengikuti program profesi insinyur.

Kemudian dipaparkan lagi, jika sebelumnya negara tidak mengakui adanya sertifikat insinyur profesional (IP). Dengan adanya UU ini jelas yang namanya sertifikat IP itu diakui oleh negara, bahkah disyaratkan untuk dapat diregistrasi oleh PII.

Lalu katanya, sebelumnya negara tidak mengenal namanya registasi. Semua orang boleh praktik keinsinyuran termasuk yang sudah pensiun. Sekarang itu tidak boleh lagi. Hanya mereka yang teregistrasi, dan hanya mereka yang insinyur dan IP, yang boleh melakukan praktik keinsinyuran.

“Dan ini membuat segalanya jadi berubah di negara kita ini. Siapa yang harus merubah dan melaksanakannya? Tidak lain tidak bukan adalah PII yang diberi amanat oleh UU untuk menyelenggarakannya,” tuturnya.

Ia menekankan, setelah 2 tahun lebih sejak PP diterbitkan, apa yang dilakukan PII, sebagai bagian dari proses transformasi ini tentu tidak mudah, banyak tantangan.

“Saya ingin ingatkan kepada Pak Agustinus, bahwa kita sebagai ‘darah segar’ harus membuat perbedaan untuk kebaikan. Kita jangan biasa-biasa saja, kita harus membuat perbaikan-perbaikan, transformasi yang diperlukan sesuai dengan amanat UU. tidak perlu juga over acting, sesuai dengan tupoksinya saja,” pesan Heru.

Sementara itu Ketua BKM-PII yang baru saja dilantik, Prof Agustinus Purna Irawan mengatakan ke depan BKM-PII akan membangun kolaborasi dengan semua mitra strategis baik dalam maupun luar negeri.

“Kolaborasi menjadi kata kunci untuk menggerakkan organisasi, oleh karena itu kata kuncinya adalah kolaborasi,” ujarnya.

Kemudian pihaknya juga akan melakukan pembenahan-pembenahan di dalam organisasi secara profesional dan berwawasan global, agar organisasi makin dikenal oleh masyarakat.

Menurutnya, kepengurusan BKM-PII menjadi sesuatu yang mungkin berbeda karena mencoba menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain.

“Jadi bukan berarti ketua BK-PII itu mau berkuasa untuk segala hal. Saya hanya berusaha menempatkan diri menjadi koordinator saja, untuk mengkoordinasi supaya kita semua bisa bergerak maju bersama-sama. Mohon dukungan kita semua,” ucapnya. (bis)

Previous articleApril Pemerintah Rekrut 1,3 Juta Pegawai, Ini Rincian Formasinya…
Next articleVaksin AstraZeneca Haram, Ketua DPD RI: Tetap Upayakan Vaksin Halal