PSBB Banyak Dilanggar, Gugus Tugas Daerah Diminta Tegakkan Aturan

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Humas Setkab)

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.

“PSBB masih berlaku, tapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai. Bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua,” ujar Doni usai rapat, Rabu (20/5/2020) lalu.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu merasa prihatin dengan masih banyaknya masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau kita dalam dua minggu terakhir ini sungguh-sungguh, serius, maka apa yang tadi disampaikan Pak Menteri Bappenas, kurva yang 1 itu bisa turun lagi 0 koma sekian. Artinya tingkat risikonya semakin kecil,” imbuhnya.

Doni sangat mengkhawatirkan sebagian masyarakat yang masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi.

“Masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu, bisa dihindari dulu,” tukasnya.

Menurutnya, jelang Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang merupakan waktu krusial buat semua. Saat-saat kritis.

“Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka dua minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Doni, energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar. Data yang disampaikan salah satu kementerian dan lembaga yang disampaikan kepada Presiden, sebanyak 81% masyarakat ingin segera mengakhiri PSBB.

“Tetapi tidak mungkin bisa mencabut PSBB bila masyarakat masih belum patuh. Sekali lagi, tingkat kepatuhan ini penting sekali,” tandasnya.

Doni mengatakan, dia telah melapor kepada presiden, yakni potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman.

Warga yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik, namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.

“Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anis Baswedan bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Doni menyampaikan sejumlah kementerian/lembaga dan juga unsur TNI dan Polri agar bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman.

“Karena kita sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta dan nantinya di antara mereka juga sebagai carrier (pembawa virus),” ujarnya.

Jika itu terjadi, maka sangat disayangkan dan seluruh tenaga yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, Doni sangat berharap Gugus Tugas di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) seluruh Indonesia bisa bekerja sama unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, betul-betul menegakkan aturan.

“Betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan,” terang mantan Pangdam Pattimura dan Siliwangi itu.

Kalau dua minggu terakhir ini sukses, kata mantan Danjen Kopassus itu selanjutnya akan bisa memasuki suasana yang baru.

Terkait 124 kabupaten/kota yang sejauh ini belum ada kasusnya, mantan Komandan Paspampres itu menyampaikan, belum tentu 100% aman selama beberapa hari ke depan. Artinya, setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten/kota tersebut.

“Sehingga ketika nanti tawaran untuk dibuka kepada mereka atau diberikan kesempatan melakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan sesuai dengan kategori PSBB,” ungkap Doni seperti dilansir laman Setkab.(esg)