Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN dan Keluarga Dilarang Mudik, Bila Nekat Kena Sanksi

p
Penulis: padek❯
Photo
Photo

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya untuk bepergian ke luar daerah ataupun mudik. Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka dikenakan sanksi disiplin.


Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 41/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.


Apabila SE sebelumnya sifatnya mengimbau, Surat Edaran Nomor  41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban ASN memakai masker.


"Ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya," bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Senin (6/4) lalu.


Bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan masing-masing.


Pengawasan dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah pada setiap instansi pemerintah. PPK memiliki peran memastikan ASN di lingkungan instansi pemerintah menjalankan surat edaran tersebut.


ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.


Selain pembatasan mobilitas, ASN dapat berkontribusi dalam pencegahan dampak sosial Covid-19, antara lain dengan melaksanakan tugas-tugas kedinasan di rumah (WFH), menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah serta menyampaikan informasi positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19.


Sementara itu, PPK dapat menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak Covid-19.


Lebih lanjut, sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19, ASN dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik sampai Indonesia dinyatakan bebas dari Covid-19, selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah tanpa kecuali. Kemudian menjaga jarak aman Ketika melakukan komunikasi antar-individu serta secara sukarela bergotong-royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.(esg)


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

Kementerian PANRB Jawab 21 Pertanyaan CPNS 2026 dan Penataan PPPK, Ini Penjelasan Resminya

PANRB memastikan CPNS 2026 tetap dibuka dan menjelaskan penataan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.

Dua Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda Dilantik, Imigrasi Padang Tekankan Integritas

Dua Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Muda Dilantik, Imigrasi Padang Tekankan Integritas

Imigrasi Padang melantik dua Analis Keimigrasian Ahli Muda dan menekankan profesionalisme, integritas, kompetensi, serta peningkatan kualita

Pemko Padang Perkuat Literasi Keuangan Syariah, ASN Diminta Bangun Kesadaran

Pemko Padang Perkuat Literasi Keuangan Syariah, ASN Diminta Bangun Kesadaran

Pemko Padang memperkuat literasi keuangan syariah bagi ASN dan mendorong penerapan kebijakan berbasis kesadaran, bukan sekadar perintah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer